Setelah enam minggu bernegosiasi, koalisi yang dipimpin oleh partai revolusioner Fretilin akhirnya secara resmi memimpin Timor-Leste, negara mayoritas Katolik namun mengalami masalah secara ekonomi, selama lima tahun ke depan.

Pengukuhan tersebut muncul seminggu setelah negara kaya minyak itu akhirnya mencapai kesepakatan dengan negara tetangganya Australia mengenai sejumlah besar minyak dan gas yang berada di bawah perairan yang sedang disengketakan.

Pemilihan 21 Juli di negara itu tidak menghasilkan pemenang mutlak dan memerlukan perundingan yang berulang-ulang setelah mitra koalisi Fretilin, CNRT (Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor-Leste) yang dipimpin oleh mantan Presiden dan Perdana Menteri Xanana Gusmao, memilih untuk berpisah dari aliansi tersebut.

Anggota parlemen dilantik pada 5 September, setelah ada kepastian koalisi antara  Fretilin, Partai Demokrat dan Partai Khunto mengumpulkan 35 dari 65 kursi di parlemen sehingga terbentuk mayoritas yang memastikan pemerintahan yang stabil.

Sementara itu, Partai Pembebasan Populer (PLP) dan CNRT akan berdiri sebagai oposisi, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu dimana akan ada sejumlah besar anggota parlemen berada di bangku oposisi.

Dalam pemilihan bulan Juli, Fretilin memperoleh 23 kursi, CNRT 22 kursi, PLP 8 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, dan Khunto 5 kursi.

Aniceto Longuinho Guterres Lopes dari Fretilin terpilih sebagai presiden parlemen, memenangkan 33 suara melawan Aderito Hugo da Costa yang didukung oleh CNRT dan PLP.

Dalam pidato pertama setelah kemenangannya, Lopes meminta semua pihak untuk meninggalkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk masyarakat yang lebih baik.

“Parlemen siap untuk bekerja dengan Gereja Katolik dan agama-agama lain, dan semua elemen di masyarakat,” kata Lopes.

Di Timor-Leste, lebih dari 95 persen dari 1,3 juta penduduknya beragama Katolik.

“Kami harus bekerja sama dalam menangani masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan,” kata Lopes, seorang mantan pengacara hak asasi manusia dan penerima Penghargaan Ramon Magsaysay 2003, yang kadang-kadang disebut Hadiah Nobel Perdamaian Asia.

Lopes, yang telah berada di parlemen selama 15 tahun, meminta anggota lima partai politik untuk memperbaiki etos kerja mereka dan melakukan kunjungan ke daerah terpencil di negara itu untuk mengidentifikasi dan memahami masalah sebenarnya yang dihadapi orang-orang Timor-Leste yang sebagian besar miskin.

Armanda Berta dos Santos, ketua Partai Khunto, mengatakan bahwa partainya tidak akan mengabaikan suara rakyat dan akan mendukung pemerintah dalam upayanya untuk mengatasi masalah mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan air bersih.

“Khunto akan bekerja keras untuk rakyat,” katanya.

Sementara itu, Fidelis Manuel Leite Magalhaes, wakil ketua PLP, mengatakan bahwa partainya memilih menjadi lawan di parlemen yang baru untuk memastikan bahwa pemerintah berikutnya benar-benar akan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan partai.

Pelagio Doutel, seorang peneliti di La’o Hamutuk, sebuah organisasi yang berbasis di Dili yang memantau kebijakan pemerintah, mengatakan bahwa anggota parlemen yang baru harus memastikan bahwa pemerintah menciptakan terobosan.

Sejak 2005, Timor-Leste terlalu bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan.

Padahal, beberapa ladang minyak utama seperti Kitan yang telah berhenti berproduksi dan Bayu Undan yang akan mengering dalam waktu empat tahun ke depan akan habis.

“Masa depan Timor-Leste tidak stabil jika kita hanya bergantung pada minyak, karena harga minyak berfluktuasi,” kata Doutel kepada ucanews.com pada 6 September.

Dia juga mengatakan bahwa sisa dana sebesar US $ 16 miliar dari dana perminyakan yang secara efektif membiayai negara hanya akan cukup untuk beberapa tahun ke depan. Setiap tahun, lebih dari US $ 1 miliar diambil dari dana perminyakan untuk membiayai proyek pemerintah.

Xanana Gusmao memimpin tim negosiasi di Kopenhagen di mana sebuah kesepakatan baru antara Timor-Leste dan Australia dibuat.

Rincian tetap rahasia sampai pengumuman yang diharapkan pada bulan Oktober namun dipandang sebagai kemenangan signifikan bagi Timor-Leste.

Kesepakatan tersebut mencakup isu-isu utama seputar perselisihan jangka panjang mengenai ladang gas dan minyak di Laut Timor, termasuk status hukum ladang gas Greater Sunrise senilai US $ 50 miliar.

“Ini adalah kesepakatan bersejarah dan menandai dimulainya era baru dalam persahabatan Timor-Leste dengan Australia,” kata Xanana, meskipun keputusan akhir harus dibuat pada bulan Oktober.

Dalam beberapa hari ke depan, aliansi pemerintahan akan mengajukan kandidat untuk jabatan perdana menteri. Dua mantan perdana menteri – Mari Alkatiri, sekretaris jenderal Fretilin atau Rui Maria de Araujo yang sedang menjabat diperkirakan terpilih untuk jabatan tersebut.