UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Partai Khunto Mundur, Timor-Leste Dipimpin Koalisi Minoritas

September 21, 2017

Partai Khunto Mundur, Timor-Leste Dipimpin Koalisi Minoritas

Perdana Menteri Mari Alkatiri (kiri) dan Presiden Francisco Guterres usai pelantikan pada 15 September di Dili, Timor-Leste (ucanews.com)

Timor-Leste menghadapi ketidakpastian politik setelah Partai Khunto keluar dari koalisi tiga partai dua hari sebelum pelantikan kabinet 15 September.

Langkah tersebut memunculkan pertanyaan apakah pemerintah sekarang yang minoritas dapat bertahan dalam masa lima tahun penuh.

Pemerintah sekarang harus mendapatkan suara anggota dari partai lain untuk bisa meloloskan anggaran belanja negara, jika ditolak dua kali, pemilu baru harus segera dilakukan.

Penasehat senior partai Khunto Jose Dos Santos Naimori mengatakan bahwa partainya memutuskan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sama dengan mitra seniornya yang memimpin koalisi, Fretilin, yang menjadi pemenang pemilu pada 22 Juli.

Namun perdana menteri baru negara kecil itu, Mari Alkatiri yang telah memulai masa jabatan kedua setelah memimpin negara mayoritas Katolik tersebut pada tahun 2002-2006, mengatakan bahwa Khunto memiliki masalah internal yang perlu diselesaikan segera agar tidak mengganggu koalisi.

“Kami telah bekerja selama satu bulan untuk koalisi, tapi harus berakhir saat Fretilin tidak bekerja sama,” kata Naimori kepada wartawan.

Itu berarti Khunto sekarang akan berada dibarisan oposisi bersama dengan partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste dan Partai Pembebasan Populer.

Profesor Damien Kingsbury dari Deakin University di Melbourne mempertanyakan apakah koalisi Alkatiri bisa bertahan lama. “Sekarang kembali ke pemerintahan minoritas, antara Fretilin dan PD [Partai Demokrat] yang, sampai kesepakatan terakhir ini, memiliki hubungan antagonistik yang sudah berlangsung lama (PD meninggalkan pemerintah pada tahun 2015 setelah Fretilin diundang untuk bergabung), “katanya kepada ucanews.com.

“Ini akan menarik untuk melihat bagaimana mereka bisa berkomunikasi, dan berapa lama mereka bertahan. Ini mungkin cukup pragmatis agar bisa diterapkan, jika pemeritah minoritas bisa begitu.”

Alkatiri yang menjadi perdana menteri pertama di negara itu pada tahun 2002 dan mengundurkan diri pada 2006 karena ketidakstabilan politik, meyakinkan publik bahwa pemerintah akan bertahan selama lima tahun.

“Saya jamin pemerintah ini akan bertahan selama lima tahun,” kata Alkatiri dalam sebuah jumpa pers sebelum pelantikannya pada 15 September.

Dia juga berjanji untuk memasukkan orang-orang terbaik negara tersebut untuk memegang jabatan penting berdasarkan kompetensi mereka, bahkan dari partai oposisi.

Dua mantan perdana menteri berada di urutan pertama dari 12 menteri kabinet yang dilantik pada 15 September.

Presiden Francisco ‘Lu-Olo’ Guterres melantik Alkatiri, 68 tahun, sebagai PM; Jose Ramos Horta sebagai Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional; dan Rui Maria de Araujo sebagai Menteri Kesehatan, dan seorang politikus independen, Rui Gomes, diangkat sebagai Menteri Perencanaan dan Keuangan.

18 anggota kabinet lainnya akan dilantik bulan Oktober.

Direktur Eksekutif Yayasan HAK, Manuel Monteiro Fernandes, seorang pengamat politik Timor-Leste yang berpengalaman, percaya pada pemerintahan baru yang ditunjukkan melalui pengangkatan orang-orang penting ke kabinet.

“Saya yakin ini akan berlangsung selama lima tahun,” kata Monteiro kepada ucanews.com, pada 19 September.

Dia mengatakan bahwa Alkatiri telah menerapkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat” dengan menunjuk menteri berdasarkan kompetensi mereka, bukan pada pembagian kekuasaan. Inilah yang ditunggu orang-orang. ”

“Jika Alkatiri melakukan hal yang sama dengan 18 pos lainnya, saya pikir orang-orang akan bahagia, Fretilin akan mendapat banyak dukungan, dan tidak mungkin berhenti di tengah jalan,” tambahnya.

Camilo Ximenes, seorang analis politik dari Universitas Negeri Timor-Leste memperingatkan bahwa pemerintah minoritas menghadapi masalah serius dalam hal meloloskan undang-undang, khususnya anggaran negara.

Pasal 112 Konstitusi Timor-Leste menyatakan bahwa kegagalan untuk meloloskan anggaran dua kali berturut-turut, berarti pemilihan lain harus diadakan.

“Tapi bisa dipecahkan dengan membangun komunikasi strategis dan intensif dengan semua faksi politik di parlemen,” katanya.

Uskup Norberto do Amaral dari Maliana memohon kepada umat Katolik Timor-Leste, khususnya elit politik, dan 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mempersatukan dan menjamin stabilitas.

“Saya mendesak semua elit politik untuk bersikap rendah hati dan terlibat dalam dialog bersama untuk memecahkan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Uskup Amaral kepada Jornal Nasional Diario Timor.

ucanews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi