UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Laporan Koalisi Internasional Bantah Klaim Adanya Perbaikan HAM di Papua

Oktober 4, 2017

Laporan Koalisi Internasional Bantah Klaim Adanya Perbaikan HAM di Papua

Polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan demonstrasi aktivis dan mahasiswa Papua di Jakarta pada 1 Desember 2016. Sebuah laporan terbaru membantah klaim pemerintah bahwa ada perbaikan hak asasi manusia di Papua. (Bay Ismoyo/AFP)

Tidak ada kemajuan dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua meskipun ada klaim sebaliknya oleh pemerintah pusat, menurut sebuah laporan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh koalisi kelompok iman dan hak asasi manusia.

Yang ada, situasinya memburuk, kata laporan tersebut.

Papua menghadapi penyusutan ruang demokrasi yang mengkhawatirkan, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya tidak mengalami kemajuan, stagnan, kata laporan Koalisi Internasional untuk Papua.

Koalisi tersebut mencakup Franciscans International, Dewan Gereja dan Pax Romana.

“Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan grasi kepada tahanan politik jangka panjang, polisi membatasi bahkan kegiatan politik paling damai sekalipun,” kata laporan tersebut.

Pemerintah Indonesia, kata laporan itu, masih menggunakan tuduhan pengkhianatan terhadap aktivis politik yang menyuarakan pendapat mereka dalam demonstrasi.

“Anggota pasukan keamanan juga terus menggunakan penyiksaan dan penganiayaan sebagai tanggapan terhadap protes politik.”

Menurut laporan tersebut, penangkapan meningkat empat kali lipat dari 1.083 pada tahun 2015 menjadi 5.361 pada tahun 2016, sebagian besar selama demonstrasi damai untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Juga dinyatakan bahwa ada ketidakseimbangan yang signifikan dalam memenuhi standar minimum kesehatan, pendidikan, pangan dan hak buruh antara pusat kota dan daerah terpencil.

Selain itu, laporan tersebut mengkritik kegagalan Joko Widodo untuk mewujudkan janji tahun 2015 untuk membuat Papua dapat diakses secara bebas oleh wartawan asing dan pengamat internasional.
Penyangkalan oleh pemerintah

Laporan tersebut muncul di tengah berbagai penyangkalan pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memicu kekhawatiran internasional, terutama dari negara-negara Pasifik.

Pada 27 September, dalam Sidang Umum PBB, para pemimpin Pasifik menyerukan penyelidikan atas pembunuhan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Namun, Ainan Nuran, juru bicara pemerintah Indonesia, menuduh negara-negara itu dituntun untuk mendukung separatisme.

“Negara-negara ini ditipu oleh individu-individu dengan agenda separatis untuk mengeksploitasi isu hak asasi manusia,” katanya.

Sementara itu, Pastor John Djonga, seorang aktivis hak asasi manusia di Papua yang juga turut berkontribusi dalam laporan tersebut, mengatakan bahwa sulit untuk percaya klaim pemerintah.

“Ketika orang Papua mendengar sebuah pernyataan (mengenai situasi hak asasi manusia) dari perwakilan Indonesia di pertemuan PBB, mereka mengatakan, ‘pemerintah ini berbohong lagi,'” kata imam tersebut kepada ucanews.com pada 3 Oktober.

Menurut Pastor Djonga, untuk mendapatkan kepercayaan orang Papua, pemerintah harus mendorong penegakan hukum dan membawa pelaku ke pengadilan.

“Tidak ada yang berubah sejauh ini, karena pembunuhan merajalela,” katanya, mengutip pembunuhan Yulianus Pigai, seorang penduduk desa di distrik Deiyai oleh polisi pada 1 Agustus, menyusul ketegangan antara penduduk desa dan pekerja sebuah perusahaan konstruksi swasta.

Yuliana Langawuyo, direktur Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) OFM di Papua, mengatakan bahwa niat baik pemerintah tidak diikuti oleh tindakan nyata.

“Pendekatan pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur bangunan, tidak akan menyelesaikan masalah karena ekonomi bukan akar masalah orang Papua,” katanya kepada ucanews.com.

Sementara itu, Theo Hesegem, ketua Jaringan Advokasi untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendesak pemerintah untuk mengizinkan petugas keamanan internasional dan wartawan asing untuk mengunjungi wilayah tersebut.

“Masyarakat internasional harus melihat secara langsung apa yang terjadi di Papua agar bisa mempercayai klaim pemerintah,” katanya.

Dia mengatakan Jakarta tidak memiliki alasan untuk mengabaikan masalah internasional, karena “ini adalah masalah kemanusiaan yang telah lama terjaga yang belum terselesaikan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi