UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Indonesia Dukung ASEAN Berantas Penyelundupan Manusia

Oktober 6, 2017

Gereja Indonesia Dukung ASEAN Berantas Penyelundupan Manusia

Korban perdagangan manusia Lucia Dos Santos, 23, bersama orangtuanya di Asu Ulin, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ibu tiga anak ini menjadi buta setelah disiksa oleh majikannya di saat bekerja di Malaysia dari 2006-2011. (ucanews.com)

Kelompok-kelompok gereja dan aktivis hak asasi manusia menuntut Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ASEAN mengenai perdagangan manusia, yang akan memberlakukan proses hukum untuk kasus-kasus lintas perbatasan.

Pada 4 Oktober, parlemen mulai membahas ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak. Konvensi tersebut diadopsi pada bulan November 2015 pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku pada bulan Maret tahun ini.

Konvensi tersebut menetapkan standar dan pendekatan umum dalam menangani kejahatan perdagangan manusia, investigasi dan penuntutan dan perlakuan terhadap korban trafiking.

Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei yang belum meratifikasinya.

“Tidak ada alasan bagi parlemen untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut karena kasus perdagangan manusia sangat masif,” kata Pastor Paulus Rahmat, Direktur Vivat International Indonesia, sebuah organisasi gereja yang membantu korban perdagangan manusia.

Dia mengatakan Nusa Tenggara Timur telah digolongkan oleh LSM dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi terburuk dalam hal penyelundupan manusia. Situasinya darurat.

Pastor Rahmat mengatakan hampir setiap hari ada kematian orang yang diperdagangkan dari provinsi ini untuk bekerja di luar negeri. Banyak korban adalah pekerja wanita yang dikirim ke Malaysia.

“Beberapa di antaranya adalah korban perdagangan manusia, tapi karena pelakunya ada di negara lain, mereka tidak bisa dikejar,” katanya kepada ucanews.com.

Wahyu Susilo, direktur eksekutif Migrant CARE, sebuah LSM yang berbasis di Jakarta yang membela hak-hak pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka, mengatakan bahwa ratifikasi akan melengkapi undang-undang anti-perdagangan orang yang saat ini terbatas pada kasus dalam negeri.

Namun, dia mengatakan bahwa ratifikasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret terhadap pelaksanaan rekomendasi konvensi tersebut.

Adhigama Budiman, seorang peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengatakan bahwa investigasi dan penuntutan perdagangan manusia rumit dan panjang karena sering melibatkan orang-orang dari berbagai wilayah yurisdiksi. “Dengan ratifikasi ini, prosesnya akan lebih cepat,” katanya.

Gabriel Sola, seorang aktivis anti-perdagangan manusia, mengatakan bahwa ratifikasi akan menjadi kabar baik bagi keluarga pekerja migran di luar negeri.

“Kami telah menangani sejumlah kasus yang melibatkan pelaku di luar negeri, namun kasus tersebut berakhir tidak jelas karena kami menemui hambatan saat kasus tersebut melibatkan orang asing,” katanya.

Dia mencontohkan kasus Yurinda Selan, seorang pekerja migran berusia 19 tahun dari Nusa Tenggara Timur, yang meninggal di Malaysia pada tahun 2016. Jenazahnya dikembalikan ke rumah keluarganya di Timor Tengah Selatan, Indonesia pada tanggal 17 Juli dengan sejumlah memar. Keluarganya prihatin dengan kondisi tubuh terutama setelah pihak berwenang Malaysia mengatakan bahwa dia menggantung dirinya sendiri.

“Kami mengalami kesulitan dalam memproses kasus semacam itu secara menyeluruh,” kata Sola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi