UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kegagalan Mendukung Otonomi akan Memicu Ekstremisme di Mindanao

Oktober 12, 2017

Kegagalan Mendukung Otonomi akan Memicu Ekstremisme di Mindanao

Perwakilan dari berbagai sektor, termasuk pemberontak Moro dan Gereja Katolik, berfoto bersama saat diadakan forum tentang prospek perdamaian di Mindanao yang diadakan di Manila 5 Oktober.

Kegagalan pemerintah Filipina untuk mengeluarkan undang-undang untuk otonomi yang lebih besar bagi umat Islam di bagian selatan negara tersebut akan memicu ekstremisme Islam, demikian peringatan  seorang pemimpin pemberontak.

Mohagher Iqbal dari Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menyatakan harapan bahwa Presiden Rodrigo Duterte yang memiliki pengaruh yang besar atas Kongres dapat mempercepat berlakunya undang-undang yang akan menciptakan daerah otonom baru di Mindanao.

Iqbal mengatakan bahwa kegagalan pemerintahan sebelumnya untuk mensahkan undang-undang yang dijanjikan tersebut merupakan salah satu alasan bangkitnya kelompok-kelompok yang mengklaim memiliki hubungan dengan ISIS.

“Kenyataannya adalah ada banyak frustrasi, tidak hanya di kalangan pemuda tapi bahkan di kalangan orang tua,” kata Iqbal dalam sebuah forum di Manila pada 5 Oktober lalu.

“Sebuah undang-undang tentang penentuan nasib sendiri bukanlah obat untuk semuanya, tapi ini bisa menjadi penangkal kekerasan Islamisme,” kata pemimpin pemberontak tersebut, yang mewakili MILF ke badan transisi yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai pada 2014 dengan pemerintah.

Kesepakatan penting tersebut mensyaratkan berlakunya undang-undang yang akan memungkinkan daerah Muslim Mindanao mendapat otonomi yang lebih besar di bawah sistem pemerintahan parlementer.

Kesepakatan tersebut juga menetapkan mekanisme bagi badan transisi untuk menyusun kebijakan mengenai pendapatan dan pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan dengan pemerintah pusat, berakhirnya permusuhan dan dihentikannya demobilisasi unit pemberontak bersenjata.

Komisi Transisi Bangsamoro, yang dipimpin oleh MILF, mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang diusulkan ke Duterte pada tanggal 17 Juli. Rancangan UU yang diusulkan itu dikirim ke Kongres pada bulan Agustus namun sekutu presiden di Majelis Rendah belum membahas rancangan itu sampai 20 September.

Dalam sebuah wawancara dengan ucanews.com, Iqbal mengatakan situasi politik saat ini di konggres menguntungkan untuk mengeluarkan undang-undang tentang otonomi.

“Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, di mana ada banyak pernyataan negatif dari berbagai sektor, pemerintah ini sangat mendukung,” katanya.

Iqbal juga mencatat bahwa pemerintahan Duterte memiliki cukup waktu untuk mengeluarkan undang-undang tersebut, tidak seperti pemerintah sebelumnya yang hanya memiliki satu tahun untuk menyusun undang-undang tersebut.

Jose Lorena, anggota badan transisi, mengatakan bahwa UU tersebut harus melewati Kongres pada Mei 2018 untuk memberi kesempatan masalah otonomi untuk dibahas sebelum undang-undang federalisme yang diinisiasi Duterte diluncurkan pada 2019.

Mengacu pada kesepakatan damai 2014, Lorena mengatakan bahwa orang Muslim Filipina memandang bila otonomi tidak diterapkan akan dianggap sebagai pengkhianatan.

Emma Leslie, direktur eksekutif Center for Peace and Conflict Studies, memuji komitmen Duterte untuk memprioritaskan kesepakatan damai dengan pemberontak Moro di Mindanao.

“Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk membawa Bangsamoro dalam kebersamaan,” kata Leslie.

Pensiunan jenderal Emmanuel Bautista, seorang wakil sekretaris untuk keamanan di bawah Kantor Presiden, mengatakan bahwa rancangan undang-undang  yang diusulkan untuk umat Islam, dapat meredakan kerusuhan di Filipina selatan dan membebaskan militer untuk masalah keamanan lainnya.

 

Lihat juga: Philippine rebel leader warns of extremism in southern region

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi