UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pemimpin Katolik Khawatir Sanksi Internasional Menghambat Reformasi Myanmar

Oktober 31, 2017

Pemimpin Katolik Khawatir Sanksi Internasional Menghambat Reformasi Myanmar

Seorang pengungsi Rohingya menggendong seorang lansia menuju kamp pengungsi di Kutupalong, distrik Ukhia di Bangladeshi pada 26 Oktober 2017. (Tauseef Mustafa/AFP)

Para pemimpin gereja dan komentator politik di Myanmar mengatakan bahwa sanksi baru terhadap negara tersebut atas krisis pengungsi Rohingya dapat mendorongnya kembali ke pelukan China.

Sangsi itu juga akan menjadi batu sandungan bagi agenda reformasi Aung San Suu Kyi dan merugikan jutaan orang miskin di negara tersebut setelah puluhan tahun di bawab pemerintahan militer.

Setelah mempertimbangkan selama lebih dari sebulan atas krisis kemanusiaan, yang menyebabkan 600.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer selama dua bulan, Amerika Serikat akhirnya mengatakan sekarang akan memberikan sanksi.

“Kami menyatakan keprihatinan kami yang paling serius dengan kejadian baru-baru ini di Negara Bagian Rakhine dan kekerasan serta trauma yang dialami Rohingya dan komunitas lainnya,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

“Adalah penting bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman, termasuk aktor dan vigilante non-negara, bertanggung jawab.”

Berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Intelijen Global Magnitsky A.S., presiden dapat memblokir atau mencabut visa individu dan entitas asing tertentu atau mengenakan sanksi properti terhadap mereka.

Pemerintah A.S. memberlakukan sanksi terakhir terhadap Myanmar pada tahun 1997 saat junta militer berkuasa, namun ini diakhiri pada bulan Oktober 2016 oleh Barack Obama.

Uskup Alexander Pyone Cho dari Keuskupan Pyay, yang keuskupannya mencakup Negara Bagian Rakhine, mengatakan bahwa Myanmar memerlukan bantuan internasional untuk pembangunan dan sanksi negara bukanlah solusi terbaik.

“Masyarakat AS dan masyarakat internasional harus mengambil pendekatan lain dengan bekerja sama dengan pemerintah yang dipimpin Suu Kyi daripada menerapkan tekanan dan menjatuhkan sanksi baru karena negara tersebut dalam transisi menuju demokrasi,” kata Uskup Pyone Cho kepada ucanews.com.

Uskup menambahkan bahwa sebagai pemimpin Myanmar, Suu Kyi telah mendorong keras pembangunan dan masyarakat internasional harus membantunya menerapkan visinya.

Pastor Mariano Soe Naing, direktur komunikasi sosial di Konferensi Waligereja Myanmar (CBCM), mengatakan sanksi di “era baru” akan kontraproduktif.

“Sanksi baru akan menjadi batu sandungan bagi agenda reformasi Suu Kyi, terutama pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan, jadi ini bukan pilihan yang lebih baik bagi transisi Myanmar ke demokrasi.”

Pastor Soe menambahkan bahwa sanksi AS dapat memaksa Myanmar masuk ke orbit China, yang telah tumbuh dan berkembang menjadi kepentingan ekonomi di negara ini.

Khin Zaw Win, direktur Institut Tampadipa yang berbasis di Yangon, mengatakan bahwa negara tersebut berusaha mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat dan ancaman tersebut terjadi karena penanganan krisis Rakhine yang tidak memadai.

Dia menambahkan bahwa langkah AS itu strategis dan terutama ditujukan pada militer Myanmar. Itu tidak akan sama dengan sanksi AS sebelumnya.

“Dalam hal krisis Rakhine, saya tidak puas dengan penanganan atas isu ini oleh sipil dan militer sehingga kami akan menunggu dan melihat bagaimana Aung San Suu Kyi dan militer bekerja sama dalam menyelesaikan masalah Rakhine,” kata Khin Zaw Win kepada ucanews. com.

Yan Myo Thein, seorang komentator politik yang bermarkas di Yangon, mengatakan transisi Myanmar ke demokrasi rapuh dan sanksi dapat mendorong negara tersebut untuk melihat ke China dan Rusia.

“Masyarakat internasional harus menuntut militer memperbaiki situasi hak asasi manusia dan menangani masalah melalui transparansi, daripada mengejar untuk memberi tekanan konstan karena hubungan sipil-militer merupakan faktor kunci untuk transisi menuju demokrasi,” kata Yan Myo Thein kepada ucanews.com.

Pada 24 Oktober, militer Myanmar mengeluarkan sebuah pernyataan 10 poin mengenai “serangan militan Rohingya” di wilayah Buthidaung-Maungdaw, Rakhine.

Dikatakan aparat keamanan melakukan tindakan sesuai dengan hukum dan tidak melangkahi hukum.

“Pernyataan hanya dari satu sisi dan tuduhan terhadap Myanmar dan anggota keamanan mengenai serangan teror terhadap warga Bengali ekstremis di negara bagian Rakhine sama sekali tidak benar, dan tindakan internasional yang dilakukan dengan dalih fakta seperti hak asasi manusia dan humanitarianisme dapat menghambat keamanan dan kepentingan nasional. ”

Sejumlah laporan langsung oleh pengungsi Rohingya memberikan inciain atas kisah mengerikan tentang pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan fisik lainnya dan penghancuran properti yang meluas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi