UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

PRT Kecewa UU Perlindungan Pekerja Migran Tidak Melindungi Mereka

Oktober 31, 2017

PRT Kecewa UU Perlindungan Pekerja Migran Tidak Melindungi Mereka

Para pembantu rumah tangga melakukan aksi protes di luar gedung parlemen di Jakarta padaa 25 Oktober 2017. (Foto: Iweng Karsiwen)

Undang-undang baru yang dirancang untuk melindungi pekerja Indonesia di luar negeri telah menarik perhatian dari pekerja rumah tangga di luar negeri, yang mengatakan undang-undang baru tersebut mengabaikan mereka sepenuhnya.

Diperkenalkan pertama kali kepada anggota parlemen di tahun 2010 UU itu disahkan pada 25 Oktober.

Undang-undang yang baru, revisi atas undang-undang tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran, mengatur pemerintah daerah yang bertugas untuk menyediakan pelatihan kejuruan sebelum keberangkatan dan memastikan pekerja mendapatkan penempatan kerja yang benar.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memangkas aktivitas perusahaan rekrutmen swasta yang mengenakan biaya sangat besar kepada pekerja yang mengikat para pekerja sampai mereka melunasi hutang mereka.

“Peraturan ini dapat menjamin perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi pekerja migran,” kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Namun, Iweng Karsiwen, koordinator Asosiasi Pekerja Rumah Tangga Indonesia Luar Negeri, menyebut undang-undang tersebut cacat dan diskriminatif.

Dia mengacu pada Pasal 63 (1), yang menetapkan bahwa pekerja migran seharusnya hanya bekerja untuk perusahaan, yang merupakan badan hukum.

“Pekerja rumah tangga bekerja untuk keluarga, yang bukan merupakan badan hukum, artinya pemerintah dan parlemen tidak mengakui pekerja rumah tangga di luar negeri sebagai buruh migran,” katanya.

Karena itu, hal itu tidak mengatasi masalah penting seperti perdagangan manusia dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, katanya.

Menurut Kemenakertrans, ada sekitar 2,7 juta pekerja migran Indonesia, kebanyakan perempuan bekerja di 10 negara. Sebagian besar dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan Malaysia.

Aktivis mengatakan jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, terutama jika menghitung pekerja migran yang tidak berdokumen.

Pastor Paul Rahmat, SVD, direktur Vivat International Indonesia, salah satu kelompok hak dan keadilan sosial yang berafiliasi dengan PBB, mengatakan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tetap lemah, meskipun ada undang-undang baru.

“Pemerintah masih harus bekerja keras untuk sepenuhnya melindungi pekerja migran. Banyak yang masih berisiko terperangkap perdagangan manusia,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi