UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Suka atau Tidak, Gereja Harus Tetap Berada di Luar Politik

Nopember 7, 2017

Suka atau Tidak, Gereja Harus Tetap Berada di Luar Politik

Kardinal Baselios Cleemis mendoakan seorang pria dari ritus Syro-Malankara di parokinya di Adoor, Kerala pada 17 Sept. 2017. (ucanews.com)

Gereja Katolik di India tidak dapat terlibat langsung dalam politik, namun dapat membantu menuntun anggotanya untuk membuat keputusan matang secara politis, kata Kardinal Baselios Cleemis, ketua konferensi waligereja India.

Dia mengatakan cara terbaik melawan ideologi politik yang menjual ketakutan dan kejahatan yang menargetkan orang-orang Kristen di India adalah melalui cara hidup orang-orang Kristen menjalankan iman mereka dengan teguh.

Kardinal, berusia 58 tahun itu, mengatakan bahwa sebagian kecil orang Hindu secara agresif menentang komunitas religius lainnya. “Mereka mengambil langkah agresif untuk membatasi kebebasan agama lain. Itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan,” kata Kardinal Cleemis dari gereja ritus timur Syro-Malankara.

Dia adalah kardinal India termuda, dan terkenal karena pandangan tradisionalnya tentang ajaran gereja. Kardinal Cleemis mengatakan India didukung oleh budaya keragaman dan penerimaan, cara berpikir seperti itu baru muncul. Dia mengatakan bahwa ideologi Hindu-nasionalis tidak memiliki penerimaan yang populer di negara ini.

Pemimpin Kristen menuduh kelompok garis keras Hindu menargetkan orang-orang Kristen setelah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu berkuasa pada tahun 2014 dengan kemenangan telak. Kelompok-kelompok ini yang menganggap BJP sebagai sayap politik mereka, melihat kemenangan pemilu sebagai mandat untuk mempercepat perubahan India -yang berada di bawah konstitusi sekuler- menjadi sebuah negara Hindu.

Orang Kristen, yang merupakan 2,3 persen dari 1,2 miliar penduduk India, tidak dapat mengubah keadaan tersebut, kata kardinal tersebut.

“Dalam demokrasi, yang penting adalah jumlah suara. Komunitas Kristen, karena jumlahnya yang sedikit, tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan politik.”

Kardinal Cleemis mengatakan meski minoritas, orang Kristen hidup bebas di India sejak masa kerasulan karena sikap sekuler dan perlindungan Tuhan di negara tersebut.

Dia mengatakan ketika merencanakan tindakan politik, orang Kristen harus mempertimbangkan apakah ini ‘tambahan bagi kehidupan sosio-politik kita” atau “sesuatu yang membimbing hidup kita?”

“Kita seharusnya tidak memberi tempat kepada Yesus untuk politik dan menjadi pemimpin politik,” kata kardinal tersebut.

Kardinal yang tinggal di Kerala dan telah berurusan dengan pemimpin partai komunis. Dia mengatakan meski jumlahnya kecil, orang Kristen harus menggunakan hak politik mereka dan bekerja sama dengan orang lain untuk mempertahankan kualitas sekuler bangsa.

Serangan yang meningkat terhadap orang-orang Kristen, terutama setelah BJP berkuasa, adalah “tanda-tanda masalah yang jauh lebih dalam, tentang kebencian yang tumbuh dan cara berpikir tertentu tentang agama sendiri,” kata kardinal tanpa menyebut nama kelompok Hindu manapun.

Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Kristen seperti orang-orang di negara bagian Odisha menjadi sasaran karena iman mereka. Pada tahun 2008, komunitas Kristen terpencil di negara tersebut diserang oleh nasionalis Hindu yang membunuh 100 orang dan membakar ratusan gereja dan rumah.

“Orang-orang Kristen ditantang, dihukum berjalan telanjang di jalanan, dipukuli, dibantai dan dibakar hidup-hidup. Kini kita melihat tanda-tanda iman tumbuh di tempat-tempat ini. Sebagai komunitas iman kita memiliki perlindungan yang berada di luar semua perlindungan manusia.”

Kardinal Cleemis mengatakan ini tidak berarti orang Kristen harus mengabaikan serangan dan terus menderita. Advokasi, lobi dan pembentukan aliansi sangat penting untuk menjamin kebebasan dan keselamatan.

Dia mengatakan bahwa lebih banyak orang Kristen harus terlibat dalam politik untuk memperkuat sistem demokrasi sekuler.

“Kita juga perlu menantang model agresif yang mengusulkan satu agama dan satu budaya untuk semua orang India,” kata kardinal tersebut.

Meskipun upaya BJP untuk merayu pemilih di kantong-kantong negara-negara bagian Kristen, kardinal tersebut mengatakan bahwa Gereja juga tidak dapat terlibat dalam partai politik.

“Terserah pemimpin politik Kristen untuk mengambil keputusan, menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan kepentingan masyarakat. Hirarki tidak memiliki peran dalam partai politik, “katanya.

Gereja di India harus memimpin orang mencapai kematangan politik dengan meningkatkan kesadaran umum tentang proses demokrasi.

Namun, Gereja tidak akan membuat petunjuk dan rencana tindakan untuk mendirikan atau menghancurkan partai politik. “Jika kita melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana kita berbeda dari partai politik? Maka kita akan berhenti menjadi Gereja Katolik,” kata Kardinal Cleemis.

 

3 responses to “Suka atau Tidak, Gereja Harus Tetap Berada di Luar Politik”

  1. Bernardus Wato Ole says:

    Menarik sekali judul tulisan ini:” Suka atau tidak suka, Gereja harus tetap berada di ruang politik”. Gereja adalah umat Allah yaitu semua yan sudah dibabtis, bukan hanya hirarki. Hirarki hendaknya mendorong umat untuk masuk dan berkiprah di dalam politik, dengan maksud membawa misi gereja di tengah pergumulan politik termasuk memperjuangkan hak-hak gereja. Semoga kesulitan di India pelan-pelan teratasi dengan memberikan kesempatan gereja untuk berkiprah di dunia politik. Dan saya ….. bangga dengan negeri Pancasila. Kita sudah jauh lebih maju memberikan semua warga negara untuk berpolitik.

  2. Eduardus Nugroho says:

    Kata “Pancasila” itu sendiri sdh merujuk pd politik… Jadi kalau mau konsekuen yg judul tulisan di atas, suka atau tidak, kata itu jangan dipakai oleh KWI. Tapi saya sadari, konsekuen itu susah…

  3. Gai Suhardja says:

    Gereja tetap harus berada diluar Politik.
    Prinsip itu harus tetap teguh dijalankan oleh Hierarkhi dalam Gereja Katolik.
    Dengan demikian kita sebagai umat Gereja sadar betul .pengalaman sejarah masa lampau bahwa kekuasaan negara tak boleh bercampur dengan keagamaan.
    Namun tetap saja umat Katolik sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk turut berpolitik agar kondisi politik negara dan bangsa teguh dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang telah dibangun para pendahulu yang memiliki keragaman beragama dan kemajemukan suku yg telah berjuang dalam kebersamaan meraih kemerdekaan. Mari kita jaga bersama seluruh warga bangsa yg berkehendak baik dan teguh dalam sikap NKRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi