UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pemerintah Indonesia Dinilai Gagal Kurangi Pernikahan Anak

Nopember 14, 2017

Pemerintah Indonesia Dinilai Gagal Kurangi Pernikahan Anak

Sekelompok perempuan bersama anak-anak mereka mengikuti sholat di luar sebuah masjid di Tangerang pada 6 Juli 2016. Menurut PBB, satu dari 6 gadis di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. ( Goh Chai Hin/AFP)

Sekelompok lembaga swadaya masyarakat menuduh pemerintah Indonesia gagal berkomitmen untuk menghapuskan pernikahan anak setelah tingkat pernikahan dini meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, yang salah satunya adalah untuk menghilangkan semua praktik berbahaya yang menimpah anak perempuan dan perempuan termasuk pernikahan anak.

Namun, menurut UNICEF, satu dari enam gadis di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, setara 340.000 anak perempuan dalam setahun.

Koalisi Indonesia untuk Mengakhiri Perkawinan Anak (koalisi 18+) pada 7 November lalu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengutip angka Badan Pusat Statistik yang mengatakan tingkat perkawinan anak meningkat dari 22,8 persen pada tahun 2015 menjadi 25,7 persen pada tahun 2017.

“Ini adalah bukti nyata kegagalan pemerintah untuk memberantas pernikahan anak,” kata Supriyadi Widodo Eddyono, pengacara kelompok tersebut kepada ucanews.com.

Dia menyalahkan hukum pernikahan – yang menetapkan usia 16 sebagai usia minimum seorang wanita untuk dinikahi dan 19 untuk laki-laki – untuk peningkatan pernikahan anak.

“Pemerintah harus segera mengubah usia minimum. Jika tidak, situasinya akan memburuk, “katanya.

Listyowati, ketua Kalyanamitra – sebuah organisasi yang melakukan studi tentang perkawinan anak pada tahun 2014, mengatakan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan dan kebiasaan setempat juga merupakan kekuatan pendorong utama di balik pernikahan dini.

“Perkawinan anak membatasi pendidikan anak perempuan, kesehatan, karier, keselamatan dan kemampuan masa depan,” katanya, ia menambahkan bahwa Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi.

Sementara itu, Suster Theresia Kurniawati dari tarekat Suster Gembala Baik, seorang aktivis, mengatakan bahwa pendidikan dapat menjadi cara untuk mengurangi perkawinan anak selain revisi undang-undang.

“Pendidikan, khususnya di daerah terpencil, harus ditingkatkan. Melalui pendidikan, kita bisa membantu anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dini, “katanya.

Aktivis, Endang Wastrinah, yang menikah pada usia 14, mempertanyakan peningkatan pernikahan anak.

“Apa yang telah dilakukan pemerintah?” tanya Endang.

“Saya sangat menderita. Saya belum siap untuk menikah, “katanya, seraya menambahkan bahwa dia dipaksa menikah karena orang tuanya mengalami kesulitan keuangan.

Bersama dua orang korban pernikahan dini, dia mengajukan permintaan judicial review untuk mengubah undang-undang pernikahan pada bulan April, yang didukung oleh Koalisi 18+. Petisi tersebut sejauh ini telah diabaikan kata mereka.

Pekan lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengumumkan sebuah kampanye selama sebulan yang dikatakannya akan mengurangi perkawinan anak dengan meminta masyarakat untuk melindungi hak anak-anak.

“Jika hak mereka dilindungi, tidak akan ada lagi perkawinan anak,” kata Menteri Yohana Susana Yembise kepada wartawan saat itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kampanye tersebut.

Dia juga tidak mengesampingkan sebuah perubahan dalam hukum pernikahan, dengan mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas masalah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi