UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Reformasi UU Penistaan Memudar akibat Menguatnya Kelompok Radikal

Nopember 27, 2017

Reformasi UU Penistaan Memudar akibat Menguatnya Kelompok Radikal

Dalam foto yang ini diambil pada 7 Juli ini tampak Muslim Pakistan mengikuti sholat Jumat di Masjid Merah di Islamabad untuk memperingati 10 tahun operasi militer merebut masjid ini dari kelompok ekstremis Islam. (Foto AFP)

Para ekstremis Islam di Pakistan mengeksploitasi amandemen kecil konstitusi yang mengijinkan anggota sekte moderat untuk memberikan suara tanpa menyatakan diri mereka sebagai non-Muslim.

Sekte Ahmadiyah percaya bahwa Yesus berusaha untuk mengakhiri konflik agama dan mereka dituduh tidak menerima bahwa Muhammad adalah nabi terakhir Allah.

Partai yang berkuasa di Parlemen segera membatalkan perubahan kecil tersebut, yang digambarkan sebagai kesalahan administrasi.

Tapi itu tidak menghentikan tekanan dari kelompok politik-religius yang baru diluncurkan, Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), yang demonstrasi di ibukota, Islamabad.

TLP, yang dikenal dengan sikap kerasnya mendukung undang-undang anti-penghujatan yang berdampak pada minoritas agama Kristen dan agama lainnya, mengantongi lebih dari 10 persen suara dalam pemilihan baru-baru ini.

Ini lebih dari sekadar partai politik mapan seperti Partai Rakyat Pakistan partai dari mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto yang terbunuh.

TLP memperoleh kekuatan setelah eksekusi Mumtaz Qadri, penjaga pasukan elit yang membunuh gubernur liberal Salmaan Taseer yang berbicara menentang hukuman mati juga karena penghujatan oleh wanita Katolik, Asia Bibi.

Sayap religius kelompok tersebut melakukan agitasi seminggu di Islamabad dan memaksa pemerintah untuk menegosiasikan kesepakatan enam poin pada 3 November.

Ketentuan kesepakatan tersebut termasuk dewan konsultasi nasional untuk menolak ajaran sesat bahwa Mohammad bukanlah nabi terakhir.

Ada investigasi apakah ada ‘konspirasi’ untuk mengubah konstitusi yang mempengaruhi hak suara anggota sekte Ahmadiyah. Dan para ilmuwan Muslim Sunni diberi kesempatan untuk membantah isi beberapa klip video yang menunjukkan dukungan bagi Ahmadiyah.

Unsur lain dari kesepakatan tersebut berpusat pada jaminan bahwa Asia Bibi, seorang ibu dari lima anak Katolik, tidak dikirim ke luar negeri meskipun dia menghujat keyakinan.

Selanjutnya, pemerintah akan terus memberikan dukungan politis, diplomatik dan moral bagi umat Islam yang dianiaya di Myanmar, termasuk melalui usaha kolaboratif dengan Turki.

Pemerintah federal juga memberikan jaminan kepada perwakilan TLP Islam bahwa mereka akan memainkan peran dalam upaya untuk mengakhiri pembatasan jumlah pengeras suara di masjid-masjid di Punjab.

Penyerahan pemerintah yang salah kepada tuntutan TLP hanya memberikan legitimasi dan kekebalan hukum bagi kelompok radikal ini.

Jika beberapa ribu orang fanatik agama diizinkan untuk memaksa negara untuk menerima permintaan tidak sah mereka, masa depan tampak agak suram bagi sebuah negara yang telah berjuang untuk memerangi meningkatnya intoleransi dan kekerasan agama.

Seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa orang, konsesi yang diberikan pemerintah masih gagal memuaskan kaum fundamentalis.

Baru enam hari kemudian, TLP membawa ribuan pendukung dari Lahore ke Islamabad dan memblokir sebuah jalan persimpangan penting yang menghubungkan ibukota federal ke kota-kota lain.

Menyajikan daftar tuntutan baru, mereka menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak berwenang kecuali Menteri Hukum Federal Zahid Hamid mengundurkan diri karena dugaan perannya dalam amandemen konstitusi undang-undang pemilu.

“Keluarga saya dan saya siap untuk menyerahkan hidup kami untuk menghormati Nabi Muhammad,” kata menteri hukum tersebut.

Dia menambahkan bahwa daftar pemilih yang terpisah akan dibuat untuk Ahmadiyah karena mereka tidak dimasukkan dalam daftar yang diperuntukkan bagi umat Islam arus utama.

Meskipun demikian, TLP tidak sepakat untuk mengakhiri pemblokiran jalan di Islamabad.

Dalam situasi dimana kelompok radikal menguat, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa setiap reformasi undang-undang penghujatan dalam waktu dekat akan hampir tidak mungkin tercapai.

Orang-orang Kristen dan kelompok minoritas lainnya, yang sering menerima penghujatan, harus hidup dengan realitas baru.

Tapi aspek yang paling memilukan adalah rencana aksi nasional melawan terorisme dan ekstremisme yang direncana oleh pemerintah dan badan keamanan menjadi terlupakan.

Rencana tersebut diinisiasi setelah pembunuhan militan Islam Pakistan terhadap lebih dari 130 anak sekolah di Peshawar timur, dekat Khyber Pass yang bersejarah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi