UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pemerintahan Timor Leste di Ambang Keruntuhan

Januari 4, 2018

Pemerintahan Timor Leste di Ambang Keruntuhan

Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri setelah upacara pengukuhan parlemen di istana kepresidenan di Dili pada 15 September 2017. (Foto Valentino Dariell de Sousa/ AFP)

Timor-Leste telah mengalami krisis konstitusional setelah pemerintah minoritas Perdana Menteri Mari Alkatiri gagal mengeluarkan kebijakan-kebijakan kunci, termasuk anggaran baru, pada minggu sebelum Natal.

Negara Asia yang memiliki penduduk mayoritas Katolik itu berpotensi memiliki pemerintahan baru, atau pemilihan kedua dalam sembilan bulan, karena parlemen negara tersebut mengalami kebuntuan setelah pemilu pada 22 Juli gagal mendapatkan suara moyoritas di parlemen.

Partai Fretlin yang menaungi Alkatiri, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan, dan mitra koalisinya, Partai Demokrat, memegang 30 kursi di parlemen yang berkapasitas 65 kursi dan harus bergantung pada dukungan anggota parlemen oposisi agar undang-undang disahkan.

Alkatiri yang menggantikan rekan separtai Rui Maria de Araujo sebagai Perdana Menteri mengikuti pemilihan 22 Juli, semula sudah membagun koalisi mayoritas. Tapi hanya beberapa hari sebelum dilantik, mitra ketiga koalisi tersebut, Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (Khunto) yang memiliki lima kursi, meninggalkan koalisi Alkatiri.

Alkatiri, seorang Muslim di sebuah negara yang berpenduduk lebih dari 90 persen Katolik, terpaksa mengundurkan diri di tahun 2006 sebelum masa jabatannya sebagai perdana menteri pertama di negara itu selesai.

Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan televisi dari Singapura pada 19 November, para pemimpin oposisi Timor-Leste meyakinkan publik bahwa mereka siap untuk mengambil alih kepemimpinan.

Siaran menampilkan negarawan senior dan mantan presiden dan perdana menteri Xanana Gusmao yang didampingi oleh Taur Matan Ruak, presiden Partai Pembebasan Populer (PLP) dan Jose do Santos Naimori dari Partai Khunto.

“Jika presiden memberi kami tanggung jawab untuk memimpin negara keluar dari krisis saat ini, kami akan menerimanya,” kata Gusmao.

Alkatiri menolak untuk mengadakan sidang parlemen dan mengklaim bahwa pihak oposisi berusaha untuk melakukan kudeta, terlepas dari kenyataan bahwa presidenlah yang bersumpah di parlemen.

Akademisi Australia Damien Kingsbury telah menggambarkannya sebagai “perpecahan pemerintah nasional” dan Alkatiri memiliki “gaya politik yang dapat mengendalikannya”.

Gusmao telah menegosiasikan sebuah perjanjian baru dengan Australia mengenai cadangan minyak dan gas senilai A$ 50 miliar ($U 39 miliar) di apa yang disebut deposit Greater Sunrise di perairan antara kedua negara.

Dia belum berada di negara ini dan secara umum dianggap bahwa kehadirannya dibutuhkan untuk kebuntuan politik agar bisa diselesaikan atau pemerintah dibubarkan.

Apa yang terjadi selanjutnya sangat banyak berhubungan dengan Presiden Francisco Guterres, seorang rekan Fretilin Alkatiri.

Manuel Tilman, seorang pengacara Timor-Leste, setuju bahwa krisis politik akan terjadi jika program pemerintah ditolak oleh parlemen lagi.

“Ini sesuai dengan Pasal 112 undang-undang dasar. Jika program pemerintah ditolak untuk kedua kalinya berturut-turut, pemerintah akan jatuh,” kata Tilman kepada ucanews.com.

Menurut Pasal 112, menurut Tilman, Presiden Guterres harus mempertimbangkan bagaimana membentuk pemerintahan baru jika yang sekarang dibubarkan.

Pilihannya termasuk menawarkannya kepada partai Xanana Gusmao, partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu 22 Juli, atau membentuk pemerintahan “persatuan nasional”.

Jika dialog antara elit politik gagal, presiden dapat membubarkan parlemen nasional pada awal 22 Januari, kata Tilman.

“Pemilu bisa terjadi pada bulan April 2018, namun pada tanggal tersebut bertepatan dengan Masa Prapaskah dan Paskah di negara yang mayoritas Katolik tersebut, kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Mei 2018,” tambahnya.

Dalam hal pemilihan diawal Mei, Timor-Leste bisa mengalami krisis keuangan karena anggaran negara belum disetujui.

“Saya akan membuat keputusan sesuai dengan konstitusi agar tidak membebani rakyat dan tidak akan ada darah atau luka, apalagi kematian,” kata Presiden Guterres pada 4 Desember.

Hal-hal yang lebih penting selanjutnya akan diumumkan pada tanggal 26 Desember.  Australia dan Timor Lorosa’e akan menandatangani sebuah perjanjian baru tahun ini yang menetapkan batas-batas maritim dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang masih berlangsung mengenai ladang minyak dan gas yang menguntungkan di Laut Timor Timur.

Perjanjian baru akan ditandatangani pada bulan Maret sesuai dengan arahan dari Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag. Tapi ini perlu ratifikasi dari parlemen yang, pada saat ini, mungkin akan dibubarkan. Parlemen Timor-Leste akan bertemu kembali pada 8 Januari.

Timor-Leste secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2002 setelah 24 tahun berada di bawah kekuasaan Indonesia. Namun lima belas tahun setelah kemerdekaan, ia terus berjuang untuk mengatasi kemiskinan, kurangnya pendidikan dan layanan kesehatan.

7 responses to “Pemerintahan Timor Leste di Ambang Keruntuhan”

  1. Marcal Evaristo says:

    Siapa yg tulis artikel dg judul provokatif dan penuh kebencian. Ini pasti orang sakit hati yg tdk pernah move on. Timor Leste menunjukkan sejatinya demokrasi. Viva Timor Leste

  2. Lourenco de Deus says:

    Pemerintah TIMOR-LESTE, diambang reruntuhan, disebabkan atas kepentingan politik yang lebih diutamakan daripada kepentingan Nasional.sehingga kemungkinan akan jatuh, namum masih ada alternatif yang dapat menyelamatkan pemerintahan, melalui kebijakan Presiden menuntut konstitusi Timor-Leste. alternatif tersebut antara lain, Presiden memberikan kesempatan kepada partai pemenang kedua, apabila partai pemenang kedua tidak sempat membentuk pemerintahan, maka Presiden mengumumkan pemilihan ulang atau dengan istilah elisaun antisipada (antisipasi).

  3. Luis gomes says:

    Kami WNI kelahiran Timor Leste tetap mendukung Kemerdekaan Timor Leste dengan Pemerintahanya agar tetap jalan trs dalam memajukan kesejahteraan rakyat Timor Leste.

  4. Yamugi santoso says:

    Timor leste..Atur aja.. kami WNI jadi penonton aja.. EGP..!!

  5. Tom Jong says:

    Sekali merdeka tetap merdeka. Sekalipun mengalami krisis konstitusional kami sangat yakin bahwa ‘badai pasti berlaku’. Tak ada yg salah dalam proses pembentukan pemerintahan konstitusionl ke 7 TL saat ini. Semuanya melalui pemilu yg demokratis dgn prinsip bebas, rahasia, transparant n accountable. Bahwa kini ada pemerintahan minority vs blok oposisi yg mayoritas ini semata-mata dinamika berdemokrasi yg masih dalam koridor konstitusi. Viva RDTL.

  6. Miguel says:

    Sebagai WNI eks Timtim, tetap mendukung tanah kelahiran kami Timor Lorosa’e , we are support to you, to move you’re accelerate for building state. From us in NTT

  7. VICTOR OKSINUS says:

    keep the fight my brother…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Vietnam
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi