UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Aktivis Indonesia, Umat Kristiani Tolak RUU Perkebunan Sawit

Januari 8, 2018

Aktivis Indonesia, Umat Kristiani Tolak RUU Perkebunan Sawit

Pekerja memuat buah kelapa sawit ke kapal di Kalimantan. (Foto Serikat Petani Minyak Kelapa Sawit)

Aktivis dan sekelompok umat Kristiani Indonesia bereaksi keras  terhadap rancangan undang-undang yang akan dibahas anggota dewan yang bertujuan untuk mengatur industri kelapa sawit, dan mengatakan rancangan tersebut menguntungkan perusahaan kelapa sawit skala besar dan gagal melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan.

RUU tersebut dijadwalkan untuk dibahas di DPR dan kemungkinan akan disahkan menjadi undang-undang akhir tahun ini.

Undang-undang tersebut disusun untuk mengatur industri, terutama perusahaan besar, yang mendapat kritik keras dari kelompok hak asasi manusia dan lingkungan, serta Gereja Katolik mengenai dugaan kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat miskin dan masyarakat adat.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencakup lebih dari 12 juta hektar, dimana 7 juta adalah milik perusahaan, dan sisanya oleh pemerintah dan petani kecil.

Pengamat industri mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu benar-benar cacat dan akan gagal memberikan perlindungan yang seharusnya diberikannya.

Inda Fatinaware, direktur eksekutif Sawit Watch, salah satu kelompok pencinta lingkungan hidup mengatakan banyak artikel dalam draft undang – undang itu saling tumpang tindih dan akan memberi lebih banyak ruang bagi perusahaan untuk melanggar undang-undang lain termasuk penggundulan hutan.

“Tidak peduli dengan kesejahteraan petani dan pekerja, dan berpotensi memperburuk konflik sosial,” katanya kepada ucanews.com pada 4 Januari.

“Ini juga tidak bertujuan untuk mengatasi konflik tanah, yang kerap terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan,” katanya.

Mansuetus Darto, direktur Serikat Petani Minyak Sawit, mengatakan petani kecil keberatan dengan rancangan tersebut, karena mengurangi sanksi terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang.

Menurut hukum pidana yang ada di Indonesia, perusakan lingkungan dan pengabaian hak-hak karyawan dijerat dengan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar US $ 380.000.

Namun draf tersebut memungkinkan hukuman menjadi 16 bulan penjara dan denda $ 11.000.

“Kami khawatir rancangan undang-undang itu akan disalahgunakan oleh perusahaan besar untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut,” katanya.

“Itu [draft RUU] harus ditolak karena tidak membantu petani kecil,” tambahnya.

Pastor Anselmus Amo,MSC, Direktur JPIC Keuskupan  Agung Merauke mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan undang-undang khusus untuk industri kelapa sawit karena telah memiliki undang-undang perkebunan.

Pastor Amo, yang berkampanye untuk petani Papua yang dipengaruhi oleh bisnis besar, juga mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu hanya akan menguntungkan investor berskala besar, bukan masyarakat lokal.

“Saya khawatir akan memberi lebih banyak kesempatan untuk perkebunan skala besar di Papua,” katanya.

Antonius Sido, 46, seorang petani di provinsi Kalimantan Utara, mengatakan jika draf tersebut diloloskan, lebih banyak petani kecil akan menjadi korban aneksasi tanah.

“Saya tidak sependapat dengan draf ini karena kita akan kehilangan tanah dan lebih banyak terkena banjir karena deforestasi,” katanya kepada ucanews.com.

Beberapa anggota dewan, terus berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran itu.

Hamdhani, anggota Dewan yand duduk di sebuah komisi yang mengawasi pertanian, mengatakan kepada wartawan baru-baru ini bahwa hak-hak petani dan perusahaan kelapa sawit akan dipertimbangkan selama penafsiran dan artikel RUU tersebut dapat diubah, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dia mengatakan bahwa kelapa sawit adalah industri besar dan sekitar 30 juta orang bekerja di sektor ini. Pada 2016, perusahaan tersebut menyumbang sekitar US $ 20 miliar untuk Produk Domestik Bruto nasional.

Undang-undang yang baru, katanya, akan membantu pemerintah dalam mengatur industri yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Vietnam
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi