UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

India Abaikan Larangan Perceraian Instan di Kalangan Muslim

Januari 9, 2018

India Abaikan Larangan Perceraian Instan di Kalangan Muslim

Wanita Muslim menggelar demonstrasi 4 Januari di New Delhi untuk meninjau ulang sebuah RUU yang bertujuan untuk melarang perceraian verbal instan, yang disebut  talaq tiga, di kalangan umat Islam. (Bidesh Manna / IANS)

Langkah India untuk melarang perceraian instan di kalangan umat Islam menglami hambatan ketika Partai Pro-Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa pro-Hindu mengabaikan sebuah undang-undang di majelis tinggi parlemen di tengah perlawanan dan kemarahan dari kelompok-kelompok Muslim.

RUU tentang Wanita Muslim (Perlindungan Hak atas Perkawinan) 2017 tidak bisa diloloskan di parlemen setelah debat panjang pada 3 Januari.

RUU tersebut tidak membolehkan perceraian instan atau talaq tiga, sebuah praktik yang memungkinkan pria Muslim untuk menceraikan istri mereka dengan hanya mengucapkan kata talaq (perceraian) tiga kali. Beberapa pria juga menggunakan telepon dan pesan teks untuk menceraikan istrinya dengan cara seperti itu.

Partai oposisi di majelis tinggi menginginkan agar RUU tersebut dibawa ke rapat panel dewan untuk diteliti lebih lanjut. Pemerintah menolak permintaan tersebut, yang menyebutnya inkonstitusional.

Partai Kongres menuduh Partai BJP yang sedang berkuasa tidak bersikap serius agar RUU disahkan di parlemen.

Namun, meski ada 18 partai oposisi yang menuntut pemungutan suara untuk membawa RUU tersebut ke rapat panitia dewan, BJP mengabaikan seruan mereka dan tidak memulai proses pada 4 Januari, kata pemimpin Kongres Pramod Tiwari.

“BJP tidak memiliki kebijakan atau niat untuk meloloskan RUU talaq tiga di parlemen,” katanya kepada wartawan.
Pengadilan tinggi India melarang talaq tiga pada bulan Agustus namun larangan tersebut berlaku hanya selama enam bulan sampai Februari. Sebuah undang-undang perlu disahkan untuk mengakhiri praktik misoginis yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan dan kemiskinan, menurut pemerintah.

Namun, organisasi Muslim menuduh pemerintah federal, yang dipimpin oleh BJP, mencampuri urusan agama Muslim dengan maksud untuk intervensi praktik keagamaan mereka.

Beberapa negara yang didominasi Muslim seperti Pakistan dan Bangladesh melarang praktik tersebut, namun sebagian besar dari 170 juta Muslim di India mengikuti sebuah sekolah hukum khusus Islam yang disebut Hanafi Islam, yang memungkinkan praktik tersebut.

Setelah Mahkamah Agung menyebut talaq “inkonstitusional” dan merekomendasikan sebuah undang-undang untuk menghapusnya, RUU tersebut disiapkan. Itu disahkan di majelis rendah parlemen atau Lok Sabha pada 28 Desember.

RUU tersebut akan membuat talaq tiga menjadi kejahatan yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.

Ghulam Ahmad Mir, pemimpin partai Kongres di Jammu dan Kashmir yang mayoritas Muslim, mengatakan bahwa RUU tersebut bertujuan untuk melecehkan umat Islam.

“Ia ingin mengirim pria Muslim ke penjara tanpa ada jaminan, tapi siapa yang akan mengurus keluarga orang-orang yang dipenjara?” Tanya Mir.

Organisasi Muslim seperti Front Populer India menentang undang-undang tersebut, menyebutnya sebagai campur tangan negara dan tidak konstitusional karena mengganggu praktik keagamaan.

Tokoh Terkemuka Abu Bakar mengatakan RUU tersebut disusun tanpa konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak termasuk wanita Muslim.

Dewan Hukum Pribadi Muslim India, yang menangani penerapan hukum Islam dalam urusan pribadi, mengecam langkah pemerintah tersebut, dengan mengatakan bahwa RUU tersebut membuat perceraian di kalangan umat Islam lebih kompleks.

Juru Bicara Maulana Khalilur Rahman Sajjad Nomani mengatakan kepada media pada 3 Januari bahwa dewan tersebut didukung partai oposisi yang mendesak agar mengirim RUU tersebut ke komite ahli untuk menghapus kekurangannya.

Data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa wanita Muslim di India berpendidikan paling rendah dan dipekerjakan dan banyak yang dipaksa menikah sebelum berusia 15 tahun. Hanya 1,5 persen wanita Muslim yang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, menurut sebuah studi oleh Indian Institute of Public Administration.

Sensus pemerintah tahun 2011 menunjukkan bahwa 13,5 persen wanita Muslim menikah sebelum usia 15 tahun dan 49 persen antara 14 sampai 19 tahun.

Di seluruh komunitas religius, lebih banyak wanita bercerai daripada pria, menurut data sensus.

Namun, data menunjukan persentase lebih tinggi di kalangan wanita Islam. Bagi setiap satu pria Muslim yang bercerai, ada empat wanita yang bercerai.

Sekitar 95 persen wanita bercerai melalui talaq tidak mendapat kompensasi dari suami mereka, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Bharatiya Muslim Mahila Andolan, sebuah gerakan wanita Muslim India. Dikatakan 92 persen wanita Muslim ingin talaq dilarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi