UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Masyarakat Adat Paksa Pemerintah India Batalkan UU Pertanahan

Januari 18, 2018

Masyarakat Adat Paksa Pemerintah India Batalkan UU Pertanahan

Sebuah kelompok masyarakat adat dari Chhattisgarh menampilkan tarian tradisional pada pembukaan karnaval pertama di New Delhi, India, pada 25 Oktober 2016. (Foto: Bijay Kumar Minj/ucanews.com)

Negara Bagian Chhattisgarh,  India, membatalkan sebuah undang-undang (UU) pertanahan yang kontroversial menyusul tentangan keras dari kelompok masyarakat adat termasuk orang-orang Kristen di negara bagian itu, tempat pemilihan yang akan berlangsung akhir tahun ini.
Pemerintah Negara Bagian Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu mencabut Klaim Pendapatan (Amandemen) rancangan undang-undang  2017 pada 11 Januari, kurang dari sebulan setelah disahkan legislatif.
Kelompok masyarakat adat menyebut “undang-undang lama itu” sebagai upaya merebut tanah mereka.
RUU tersebut mengubah klausul dalam UU  yang ada untuk memberdayakan pemerintah dengan membeli tanah langsung dari penduduk asli di daerah terlarang, dengan melewati prosedur akuisisi untuk mendapatkan konsensus dari dewan desa.
Pemerintah mengklaim RUU tersebut bertujuan untuk mempercepat proyek pembangunan seperti jalan dan proyek lainnya di negara bagian itu. Pembelian tanah dari masyarakat adat sedang ditunda prosesnya.
Pemimpin adat, termasuk Uskup Raigarh Mgr Paul Toppo, percaya amandemen tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah mengambil alih tanah kesukuan atas nama pembangunan dan menyebarkannya ke perusahaan pengembangan industri dan infrastruktur.
Prelatus tersebut menyambut baik keputusan pemerintah untuk mundur. “Kita semua harus menerimanya sebagai kemenangan kita karena suku tanpa tanah seperti ikan yang kehabisan air,” kata prelatus dari minoritas Oraon itu.
Uskup Toppo menyesalkan kemiskinan negara yang tidak manusiawi, yang didirikan  tahun 2000 konon untuk pengembangan masyarakat adat. Orang-orang justru masih memperjuangkan makanan sehari-hari mereka di negara kaya mineral itu.
Penduduk asli memiliki  sekitar tujuh juta dari 23 juta orang di negara bagian tersebut, yang memproduksi 15 persen baja India. Tapi 50 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka tidak memiliki sumber daya untuk makan  setiap hari.
Negara bagian itu  dianggap sebagai pusat utama industri pengolahan mineral, logam dan batubara, namun dimiliki oleh orang luar yang hampir tidak menggunakan penduduk asli. Beberapa penduduk setempat bekerja sebagai buruh kasar.
“Pada akhirnya pembangunan hanya menguntungkan bagi orang luar dan masyarakat lokal tetap hidup miskin,” kata Nabore Ekka, presiden unit Bharatiya Adivasi Sangamam Delhi (forum masyarakat adat India).
Pastor Vincent Ekka, peneliti isu pribumi di Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mundurnya pemerintah pada masalah ini dalam tahun pemilihan ini adalah “hanya sebuah upaya pencuci mulut untuk menyenangkan” masyarakat adat yang secara politis menentukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi