UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Krisis Politik Ancam Masa Depan Timor-Leste

Januari 22, 2018

Krisis Politik Ancam Masa Depan Timor-Leste

Lawyer Konstitusi Manuel Tilman menjelaskan krisis politik di Dili, Timor Leste. (Foto: Michael Coyne)

Krisis konstitusional Timor-Leste, yang diawali 22 Januari ini, memerlukan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan serangkaian pilihan dalam hal konsultasi dan keputusan akhir yang tersedia bagi Presiden Francisco Guterres Lu Olo.

Krisis itu mulai nampak saat pemerintah minoritas pimpinan Fretilin, Mari Alkatiri, yang tidak dapat menjalankan program kebijakan atau laporan anggaran, sekarang mengancam ekonomi negara kecil itu   menuju kerapuhan.

Timor Leste kini tanpa memiliki pemerintahan yang efektif sejak penyelenggaraan pemilu 22 Juli tahun lalu, namun menurut undang-undang dasar, presiden, yang merupakan satu-satunya penengah atas apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak dapat membubarkan parlemen sampai enam bulan setelah pemilihan umum  22 Januari 2018.

Pengacara konstitusional Manuel Tilman, yang membantu merancang undang-undang dasar Timor-Leste mengatakan kepada ucanews.com bahwa Lu Olo memiliki berbagai pilihan dan peluang untuk mencegah pergolakan dan proses panjang dengan melakukan pemilihan umum baru.

“Setelah 22 Januari dia bisa menemui lima partai yang memiliki wakil di parlemen satu per satu dan bertanya apakah mereka punya solusi untuk ditawarkan … Inilah jalan yang menurut saya harus dia ambil,” kata Tilman.

Namun  saat ini, secara resmi, langkah selanjutnya yang dihadapkan pada kenyataan adalah bahwa negarawan Timor Leste, Xanana Gusmao – mantan presiden dan perdana menteri dan pemimpin oposisi yang masih menjabat ketua umum partai CNRT, partai terbesar di tiga partai tersebut  masih memegang kendali atas pengambilan keputusan akhir.

Gusmao meyakini partainya menjadi yang terkuat di bawah sistem perwakilan proporsional Timor-Leste dan memungkinkannya membentuk sebuah koalisi, namun kalah dengan margin kecil bagi Fretilin.

Keseimbangan kekuatan diperumit lagi oleh fakta bahwa Lu Olo juga anggota Fretilin.

Awalnya, Alkatiri tampaknya mendapatkan mayoritas suara di parlemen dengan bergabungnya partai baru KHUNTO yang secara tak terduga memenangkan lima kursi – sebuah tanda ketidakpuasan di antara para pemilih dengan partai tradisional dan korupsi yang meluas di kelas politik yang terbukti dengan delapan anggota bekas parlemen yang dipenjara, demikian  Tilman.

KHUNTO meninggalkan pemerintah hanya beberapa hari sebelum dilantik setelah mendapat tekanan untuk posisi senior ditolak oleh Alkatiri dan seorang perwakilan Fretilin ditunjuk sebagai ketua parlemen –  tiga jabatan utama negara tersebut demikian  menurut sebuah sumber dari partai KHUNTO kepada ucanews.com.

“Xanana secara tak terduga kalah dalam pemilihan umum sehingga sepertinya dia tidak mencampuri  dengan pandangan ‘Anda tidak memilih saya sekarang silahkan Anda memikirkan ini sendiri’,” kata Tilman.

Gusmao terikat negosiasi dengan pemerintah  Australia mengenai kesepakatan baru pendapatan minyak dan gas – dan di mana gas tersebut akan diproses di Australia atau Timor-Leste – dari Celah Timor, hamparan laut yang dipersengketakan antara Australia dan Timor-Leste.

Pada 18 Januari, polisi menggerebek tempat putri Gusmao, Zenilda Gusmao dan membekukan semua asetnya setelah apa yang digambarkan sebagai “akumulasi aset”. Masih belum jelas apa artinya ini.

Setelah berkonsultasi dengan partai politik, presiden kemudian berkonsultasi dengan Dewan Negara, sebuah kelompok penasihat yang terdiri dari mantan perdana menteri saat ini, Ketua  parlemen, mantan presiden dan Panglima Militer – sebuah kelompok yang berjumlah 17 orang.

“Tapi tidak satu pun dari konsultasi ini yang mengikat dan tidak ada batasan waktu untuk keputusan presiden,” kata Tilman.

Tapi dia mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan situasi ini karena tidak ada dana anggaran pemerintah yang disetujui.

“Ini berarti pegawai negeri, termasuk polisi, tentara, guru dan dokter tidak  akan menerima gaji,” katanya.

Pemilihan umum  baru tidak dapat diselenggarakan dalam  60 hari ke depan, secara realistis, sampai Mei karena pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan di saat perayaan Prapaskah dan Paskah di negara yang 96 persen Katolik.

Pengamat mengatakan bahwa Timor-Leste terbelit dalam politik kepribadian terlalu lama dan tidak akan ada perubahan mendasar sampai garda tua tersebut pergi dan membiarkan politisi generasi baru mengambil alih.

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi