UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Oposisi Timor-Leste Semakin Dekat gulingkan pemerintahan Alkatiri  

Januari 23, 2018

Oposisi Timor-Leste Semakin Dekat gulingkan pemerintahan Alkatiri  

Fidelis Magalhaes, ketua parlemen dari Partai Pembebasan Rakyat. (Foro: Michael Coyne)

Presiden Timor-Leste telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Negara Katolik Asia untuk membahas sebuah masalah pada 24 Januari yang diharapkan dapat membantu menentukan apakah negara tersebut mendapat perdana menteri baru atau akan menghadapi pemilihan baru.
 
Baru 10 bulan berlalu sejak pemilu terakhir.
 
Namun, Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri tampaknya telah mulai berkampanye, mengindikasikan pemilihan baru segera diumumkan dalam beberapa hari untuk memecahkan kebuntuan politik selama enam bulan.
 
Perdana Menteri itu diserang karena belum mampu mengumpulkan mayoritas suara untuk mendukung program pemerintahannya, inti kebijakan politik Timor-Leste sejak pemilu  22 Juli, juga menghadapi tuntutan dari pihak oposisi karena partai Fretilin dianggap telah menghalangi proses yang benar untuk menggulingkan Alkatiri.
 
Ketua Parlemen Aniceto Gutteres, yang mengatur parlemen dan seharusnya mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam seminggu, telah gagal melakukan tugasnya sejak sebelum Natal, menurut Fidelis Magalhaes, ketua parlemen dari Partai Pembebasan Rakyat (PLP), partai oposisi.
 
Ini berarti bahwa pemerintah Alkatiri tidak dapat menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan oleh tiga partai oposisi yang bersatu, yang dipimpin oleh Partai Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) yang dikendalikan oleh mantan Presiden dan Perdana Menteri Xanana Gusmao dan juga termasuk PLP dan Partai Khunto. Oposisi gabungan memiliki mayoritas suara di parlemen dengan 65 kursi.
 
Margalhaes mengatakan bahwa strategi Fretilin, melalui ketua parlemen, adalah memastikan tanggal kritis 22 Januari, enam bulan setelah pemilihan, tercapai – pada hari ini, di bawah konstitusi, presiden dapat membubarkan parlemen dan melakukan pemilihan baru, dengan biaya sekitar US $ 40 juta.
 
Ketua parlemen telah berhasil menunda sidang pleno di parlemen.
 
Di bawah konstitusi bergaya Portugis, pemerintah harus mempresentasikan programnya ke parlemen. Ini membentuk dasar anggaran berikutnya. Alkatiri mempresentasikan programnya pada  September dan ditolak. Yang sepintas tidak secara otomatis akan mengakibatkan pembubaran parlemen sehingga presiden tidak punya pilihan selain menolak perdana menteri.
 
Tapi Alkatiri menghindari pemilu untuk kedua kalinya dan tidak ada pemerintah yang bisa mendapatkan anggaran penuh tanpa program pemerintah yang disetujui. Pada minggu sebelum Natal, perdana menteri mencoba untuk mendapatkan beberapa tindakan pendanaan sebelum Natal dan gagal. Oposisi menggunakan taktik yang keras demi pemilihan ulang dan ingin memaksakannya ke dalam tangan Lu Olo.
 
Sementara itu, Alkatiri mengunjungi orang-orang di Maubara, distrik Liquica, pada 18 Januari dan mempresentasikan program pemerintahannya yang ditolak oleh parlemen nasional.
 
Dia mengatakan kepada masyarakat bahwa sejak parlemen menolak programnya, ada tarik menarik antara pemerintah dan parlemen, tapi itu adalah demokrasi.
 
“(Namun) dalam demokrasi, siapa pun yang berkuasa, apakah berusia lima, sepuluh atau lebih dari 10 tahun, tidak dapat berusaha untuk kembali berkuasa karena akan menghambat proses pembangunan,” kata Alkatiri seperti dikutip Suara Timor Lorosae pada 19 Januari.
 
Alkatiri mengingatkan orang untuk menunggu keputusan Presiden Francisco Guterres Lu-Olo minggu ini.
 
Pemerintah seharusnya mengajukan program lain dalam waktu 30 hari sejak ditolak Oktober tahun lalu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Sebagai gantinya, pemerintah membuat rancangan pembetulan anggaran.
 
Partai-partai oposisi di parlemen menuduh ketua parlemen Aniceto Gutteres mencegah perdana menteri mempresentasikan program di parlemen. Mereka juga menuduh Gutteres memboikot sebuah sidang pleno yang bertujuan  membahas dan memberikan suara pada program pemerintah.
 
Namun, Gutterres membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal-hal tidak berjalan sesuai harapan karena semuanya berada di bawah kendali oposisi.
 
“Saya tidak memboikot parlemen, tidak mungkin karena semua komisi berada di bawah kendali mereka. Semua ketua komisi dan deputi ada di tangan mereka,” kata Gutterres kepada wartawan pada 18 Januari seperti yang dikutip Suara Timor Lorosae.
 
Magalhaes juga menyuarakan keprihatinannya tentang penggerebekan oleh polisi pekan lalu.
 
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi