UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Indonesia Bergerak Melawan Kampanye Hitam

Januari 25, 2018

Indonesia Bergerak Melawan Kampanye Hitam

Ribuan orang dari kelompok radikal Islam ikut serta dalam aksi protes menentang mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama pada 2 Desember 2016. (Foto: ucanews.com)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengambil sejumlah langkah guna mencegah kampanye hitam yang mengarah pada konflik sektarian.

Kampanye Pilkada akan dimulai secara resmi pada 15 Februari. Sekitar 160 juta warga negara akan menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada kali ini.

Polri telah membentuk Satgas Anti-SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan) untuk mencegah munculnya konflik sebagai akibat dari taktik kotor seperti eksploitasi agama dan perpecahan etnis.

Langkah ini diambil setelah muncul ketegangan di kalangan masyarakat sebagai akibat dari situasi politik tahun lalu, termasuk Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu terjadi beberapa kali aksi protes setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dituduh melakukan penodaan agama oleh kelompok-kelompok Muslim yang mendukung lawannya. Ahok akhirnya kalah dan masuk penjara atas tuduhan tersebut.

Seorang politikus lainnya, Victor Laiskodat, seorang politisi dari Partai Nacional Demokrat (NASDEM) dituduh melakukan penodaan agama Agustus tahun lalu. Ia sekarang menjadi calon gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pilkada tahun ini akan dilaksanakan secara serentak pada 27 Juni di 171 wilayah: 17 propinsi, 39 kota, dan 115 kanbupaten.

Humas Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan Satgas Anti-SARA akan memantau kampanye Pilkada yang mungkin memunculkan masalah.

Tugas Satgas Anti-SARA antara lain mengawasi penggunaan ujaran kebencian, hoax dan fitnah di media sosial (medsos).

Spanduk dan poster yang dipasang di jalan-jalan serta brosur yang beredar di tengah masyarakat juga akan diawasi.

Maria Fernita, 21, warga Bandung, Propinsi Jawa Barat, akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada nanti. Namun ia masih merasa khawatir bahwa isu agama dan etnis akan dieksploitasi selama kampanye Pilkada.

Menurutnya, tanda-tanda sudah muncul meskipun kampanye resmi belum dimulai.

Ia mengatakan polisi harus monitor secara ketat karena banyak kelompok radikal berbasis di propinsi itu denna menekan warga untuk memilih calon tertentu seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta.

Posma Sitorus, warga Medan, Propinsi Sumatera Utara, juga akan menggunakan hak pilihnya. Ia pun menyambut baik pembentukan Satgas Anti-SARA itu.

“Siapapun menjadi pemimpin di provinsi ini tetap kita hormati. Yang penting ia bisa mensejahterakan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Marianus Atang, 51, seorang pemilih asal Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, merasa yakin bahwa latar belakang agama dan etnis para calon itu tidak penting.

Masyarakat ingin pemimpin yang “bersih” dari korupsi, katanya.

Dukungan juga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Dikatakan, kampanye Pilkada tahun lalu menggunakan isu SARA.

Menurut Andreas Parera, wakil ketua DPP PDI-P, pihaknya telah meminta para calon yang diusung partainya tidak boleh melakukan kampanye hitam.

“Bila ada yang melakukan kampanye hitam maka pihaknya menginstruksikan agar tidak boleh melakukan hal tersebut,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mengatakan in adalah antisipasi yang positip dari pihak Polri untuk lebih intensif menanggulangi pemanfaatan baik isu maupun tindakan yangg berbau SARA untuk  mengganggu Kamtibmas. Kebijakan Polri ini perlu didukung untuk menghadapi maraknya isu dan tindakakan SARA  akhir-akhir ini.

Masdar Masudi, seorang tokoh Muslim dari Nahdlatul Ulama (NU), berharap agar Satgas Anti-SARA berhasil melaksanakan tugasnya karena Indonesia masih rawan.

“Kita berharap bahwa polisi harus segera bertindak bila kampanye tersebut dilakukan,” katanya kepada ucanews.com.

Lucius Karus, seorang pengamat politik, menyarankan agar Satgas Anti-SARA dipantau sehingga tidak mengancam kebebasan berekspresi di medsos.

Yang penting, katanya, masyarakat bisa memilih pemimpin bebas dari polarisasi politik agama dan etnis.

“Tentu saja kita sebagai bangsa tak menginginkan pesta demokrasi yang semestinya menjadi ajang paling baik untuk memilih pemimpin yang dipercaya justru sebaliknya memicu keretakan dan kerusakan relasi sosial akibat polarisasi politik yang dipanasi oleh isu SARA ini,” katanya keypads ucanews.com.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelumnya mendesak para calon untuk tidak menggunakan kampanye hitam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi