UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Umat Kristiani Terus Memperjuangkan Hak-Hak Mereka di Cina

Januari 30, 2018

Umat Kristiani Terus Memperjuangkan Hak-Hak Mereka di Cina

Umat berdoa di Gereja Shanghai Dongjiadu pada September 2016. Banyak umat yang takut bila peraturan baru itu diterapkan pada Februari. (Foto: ucanews.com)

Undang-Undang (UU) agama yang lebih ketat di Cina mendorong para penganutnya untuk lebih mengetahui bagaimana mempertahankan hak-hak mereka, demikian  Ying Fuk-tsang, direktur sekolah agama di Universitas China Hong Kong.

UU yang mulai berlaku pada 1 Februari pertama kali diluncurkan dalam bentuk draft  tahun 2014 sebelum versi yang lebih lengkap diumumkan tahun  2017.

Pengamat menilai bahwa munculnya kekhawatiran tentang terancamnya kebebasan beragama terus-menerus diabaikan.

Dari sekian pasal, bagian yang lebih ketat adalah yang mencakup pendaftaran resmi tempat-tempat yang digunakan untuk tujuan keagamaan di tengah langkah kebingungan tentang kriteria yang akan diterapkan.

Ying mengatakan kepada ucanews.com bahwa banyak hal akan tergantung pada bagaimana pemerintah komunis tingkat rendah dan tingkat atas menerapkan rincian Peraturan Menteri Agama yang telah diubah.

Ini akan berlaku untuk membuka pengelompokan agama yang diakui secara resmi serta juga apa yang disebut sebagai praktisi bawah tanah atau rumah, tambahnya.

Untuk alasan ini, Ying mengatakan bahwa penganut agama yang tunduk pada UU baru harus memiliki pengetahuan tentang pilihan hukum untuk menantang perlakuan yang tidak adil.

Pemimpin agama, paling tidak dalam bentuk komite lingkungan, akan meningkatkan peran yang berpusat pada “kontrol lebih dari sekadar perlindungan.”

Kerangka kerja baru, serta menetapkan persyaratan untuk tempat-tempat keagamaan yang disetujui, menangani kegiatan yang diizinkan seperti pendidikan serta hak kepemilikan dan tanggung jawab hukum.

Paul, seorang Katolik dari Gereja terbuka di Cina utara, mengatakan kepada ucanews.com bahwa beberapa pejabat keamanan pemerintah pada awal Januari meminta sebuah Gereja berkomentar mengenai UU tersebut.

Namun, hanya sedikit orang yang merespon karena  sedikit pula orang yang mempelajarinya. “Semua orang masih terbuai dalam tidurnya,” keluh Paul.

Anggota Gereja Katolik terbuka lainnya mengatakan kepada ucanews.com bahwa penganut agama sudah terbiasa berada di bawah pengawasan pemerintah dan kenyataan bahwa tidak ada banyak pilihan kecuali mengikuti perintah penguasa.

Namun, Gereja Katolik bawah tanah menyatakan kesediaannya untuk terus mengabaikan persyaratan pendaftaran meskipun itu berujung akan dipenjarakan.

Tempat praktik keagamaan lainnya yang menurut Ying ingin pihak yang berwenang lebih ketat mengendalikannya adalah komunitas yang disebut “gereja grey” yang secara diam-diam mendapat sanksi dari pemerintah namun belum terdaftar.

Dia pikir tujuan mengubahnya menjadi badan gereja terdaftar yang pro-pemerintah “merah” tidak akan mudah dicapai

Profesor tersebut menjelaskan bahwa pemerintah di masa lalu mentoleransi beberapa gereja rumah atau gereja bawah tanah.

Selama mereka tidak secara khusus menjadi target pihak berwenang, ada banyak ruang bagi mereka untuk bermanuver dalam mengatur urusan mereka sendiri.

Mereka mungkin tidak bersedia untuk mendaftar dan dengan demikian menjadi sasaran pemantauan lebih dekat, kata Ying.

Begitu gereja memasuki “sistem,” tidak ada jalan mundur, kata Ying, yang mencatat bahwa penguasa komunis China daratan menjanjikan “One Country, Two Systems” untuk Hong Kong hanya untuk memperketat cengkeraman politik mereka terhadap bekas koloni Inggris tersebut.

Ying mengulangi pentingnya praktisi agama di China untuk menggunakan jalan hukum untuk mempertahankan hak mereka dalam menghadapi UU baru.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi