UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Para Uskup Filipina Kritik Rencana Amademen Konstitusi

Januari 31, 2018

Para Uskup Filipina Kritik Rencana Amademen Konstitusi

Para uskup merayakan Misa untuk membuka rapat pleno dua kali setahun di Kota Cebu pada 27 Januari. (Foto: Roy Lagarde)

Uskup Filipina telah merilis apa yang mereka gambarkan sebagai “pedoman pastoral” bagi umat  Katolik di tengah langkah pemerintah untuk mengubah konstitusi negara tersebut yang telah berusia 31 tahun.

Para pemimpin Gereja mencatat bahwa “dimensi moral yang paling dasar dari tindakan politik manusia” telah diabaikan dalam “kekacauan pendapat politis” mengenai perubahan konstitusi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua kali setahun para uskup di kota Cebu pada 29 Januari, mereka mengatakan bahwa ingin “membuat landasan moral Gereja menjadi jelas dan terus terang.”

Mereka mengatakan bahwa menulis ulang konstitusi “memerlukan partisipasi masyarakat luas dan konsultasi, kesatuan visi, transparansi, dan situasi yang tenang yang memungkinkan diskusi dan debat rasional.”

Pada berbagai kesempatan di masa lalu, para uskup menyatakan, “meski tidak sempurna,” ketentuan konstitusi 1987 sesuai dengan nilai-nilai Injil.

Para pemimpin Gereja mengatakan bahwa berdasarkan ajaran moral Gereja, empat prinsip – tentang martabat manusia dan hak asasi manusia, integritas dan kebenaran, partisipasi dan solidaritas, kebaikan bersama – “menonjol sebagai dasar penilaian moral.”

Mereka memperingatkan agar tidak merusak “prinsip pro-kehidupan” yang tercantum dalam konstitusi ini, termasuk “sifat dasar pernikahan dan keluarga.”

Mereka juga memperingatkan agar tidak memperpanjang masa jabatan untuk pejabat terpilih saat ini.

“Perasaan takut pada kediktatoran bertolak pengalaman masa lalu,” kata pernyataan para uskup, seraya menambahkan bahwa dinasti politik menjadi faktor dominan dalam kehidupan politik.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa jika konstitusi Filipina harus direvisi, “proses tersebut harus mengarah pada pertahanan dan promosi yang lebih besar” dari nilai-nilai moral.

Memperhatikan langkah saat ini, mengubah konstitusi adalah untuk memfasilitasi perpindahan dari negara kesatuan ke bentuk pemerintahan parlementer, para uskup mengatakan, “mudah-mudahan aspirasi ini ada dalam pikiran” bahwa mereka yang akan ditugaskan untuk merumuskan amandemennya “melaksanakan tugas yang diharapkan dari mereka.

Berdiri untuk kebenaran meski ada risikonya

Pada awal pertemuan para uskup pada 27 Januari, Uskup Agung Gabriele Giordano Caccia, Duta Vatikan untuk  Filipina, mengatakan kepada para uskup Filipina untuk selalu membela kebenaran.

“Apakah kita memiliki keberanian untuk mewartakan kebenaran meskipun itu berisiko? Sebagai pemimpin dan rasul, kita harus mewartakan kebenaran. Tujuan kita bukanlah sebuah konfrontasi kekuasaan tapi pertobatan,” katanya.

Dalam kotbahnya, Nuntius mengatakan bahwa sebagai uskup “kita dipanggil untuk membimbing, menggembalakan, dan  menguduskan umat kita.”

“Ketika orang datang kepada kita, kita tahu jawaban apa yang benar. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari,” tambahnya.

“Mari kita saling membantu menjadi murid yang lebih baik dan pelayan yang lebih baik bagi umat. Penting untuk menjadi pemimpin yang bisa memimpin, tidak hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri,” kata Uskup Agung Caccia.

Dalam pidato pembukaannya di awal pertemuan, Uskup Agung Davao Mgr Romulo Valles, ketua Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa situasi politik negara tersebut, terutama perang pemerintah melawan obat-obatan terlarang adalah “kesempatan besar bagi Gereja-gereja lokal.”

“Ini adalah kesempatan bagi kita sekali lagi untuk mewartakan bahwa setiap kehidupan itu suci. Setiap kehidupan harus dicintai dan dihargai. Kami tidak ingin ada yang terbunuh,” katanya.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan setidaknya 12.000 pengguna dan bandar narkoba yang dicurigai telah tewas sejak Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan perang melawan narkotika  tahun 2016. Namun, polisi berpendapat bahwa hanya sekitar 3.000 orang meninggal dalam operasi anti-narkoba tersebut.

Para uskup negara tersebut bertemu dalam rapat pleno dua kali setahun pada  Januari dan Juli untuk membahas isu-isu yang mempengaruhi umat beriman Katolik di negara tersebut.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi