UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Presiden Didesak Bebaskan Terpidana Mati Kasus Narkoba Asal Pakistan

Pebruari 2, 2018

Presiden Didesak Bebaskan Terpidana Mati Kasus Narkoba Asal Pakistan

Sebuah spanduk yang dipasang oleh para peserta aksi lilin menyala di Jakarta pada Juli 2016 lalu. Seorang terpidana mati asal Pakistan, Zulfiqar Ali, telah meminta Presiden Jokowi agar memulangkan dirinya ke Pakistan agar ia bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga setelah dokter mendiagnosa dirinya menderita kanker hati stadium lainjut. (Foto: Ryan Dagur/ucanews.com)

Gereja Katolik menyampaikan tanggapan atas permintaan Zulfiqar Ali, seorang terpidana mati kasus narkoba asal Pakistan, kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo agar ia dipulangkan ke negaranya setelah ia didiagnosa menderita kanker.

Ali, kini berusia 54 tahun, ditangkap pada tahun 2004 atas kepemilikan 300 gram heroin. Setahun kemudian, ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Propinsi Banten.

Ia gagal dieksekusi pada tahun 2016 setelah mantan presiden B.J. Habibie menyurati Presiden Jokowi dan meminta agar kasusnya ditinjau kembali menyusul laporan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyatakan bahwa ia mengalami unfair trial (peradilan yang tidak adil).

Berbicara kepada DAWN, surat kabar di Pakistan, minggu lalu, Ali mengatakan bahwa ia telah didiagnosa menderita kanker hati stadium lanjut. Ia memiliki harapan hidup hanya tiga bulan.

Ia dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu di Pulau Nusakambangan ke sebuah rumah sakit di Jakarta menyusul diagnosa tersebut.

Menurut Azas Tigor Nainggolan dari Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau (KKPPM) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Presiden Jokowi tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan Ali.

“Ada pemeriksaan dokter, ia menderita kanker. Kenapa tidak diberikan atas nama kemanusiaan? Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi permintaannya,” katanya kepada ucanews.com, Rabu (31/1).

Ia mengatakan KKPPM telah menyurati Presiden Jokowi agar semua vonis hukuman mati ditinjau kembali karena “kami melihat hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai keimanan kita.”

Dalam pertemuan bilateral di Islamabad akhir pekan lalu, Presiden Pakistan Mamnoon Hussain dan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi juga meminta Presiden Jokowi agar membebaskan Ali.

Peneliti Human Rights Watch (HRW) di Indonesia, Andreas Harsono, memuji langkah yang diambil presiden dan perdana menteri Pakistan tersebut.

“Kami sarankan Presiden Jokowi mengampuni Ali dan mengijinkannya pulang ke Lahore untuk menemui keluarganya di sisa masa hidupnya. Ini merupakan sikap kemanusiaan,” katanya kepada ucanews.com.

Ia yakin bahwa Presiden Jokowi secara pribadi melunak pasca-pertemuan bilateral itu. “Tapi birokrasi kan sudah jalan, tidak mudah dihentikan dari Kejagung (Kejaksaan Agung) sampai BNN (Badan Narkotika Nasional),” lanjutnya.

Menurut Jaringan Anti-Hukuman Mati Asia (ADPAN, Anti-Death Penalty Asia Network), Ali mengalami kekerasan, tidak mendapat akses yang cukup untuk pendampingan hukum selama proses pengadilan. Setelah ditangkap, ia juga tidak diijinkan untuk menghubungi kedutaan besar Pakistan dan dipaksa menandatangani sebuah pengakuan.

Saut Edward Rajagukguk, pengacara yang pernah mendampingi Ali, berharap agar Presiden Jokowi sungguh-sungguh meninjau kembali kasus Ali.

“Karena tidak masuk akal saya bahwa seseorang yang ditangkap karena membawa 300 gram heroin dihukum mati. Tidak ada jutlak di kejaksaan dan hakim, kecuali orang ini mafia internasional, produser. Ali juga tidak pemakai, tes urin saat itu tidak terbukti,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mengklaim bahwa kontrol aparat hukum terhadap kasus Ali saat itu masih lemah.

“Ali pernah menyampaikan kepada saya: ‘Saya sudah ikhlas mati, tapi tolong hak-hak saya diperjuangkan bahwa saya bukan orang bersalah supaya tidak ada lagi hukum yang seperti ini menimpa orang lain di Indonesia,” lanjutnya.

Sementara itu, Ifdhal Kasim, staf ahli di Kantor Staf Presiden, mengatakan pemerintah segera mempertimbangkan permintaan Ali.

“Dalam hal permintaannya, presiden tentu akan mempertimbangkan apa yang baik bagi Ali karena memang presiden, sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk meninjau putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui amnesti, grasi dan abolisi. Mekanisme ini yang akan dilihat oleh presiden,” katanya kepada ucanews.com.

“Tentu aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan sangat besar melihat keadaan Ali sendiri. Presiden tentu akan memerintahkan pihak terkait untuk meminta pertimbangan terakhir,” lanjutnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi