UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pertama Kali Sri Lanka akan Memilih Kandidat Perempuan

Pebruari 12, 2018

Pertama Kali Sri Lanka akan  Memilih Kandidat Perempuan

Kerumunan massa di Kolombo pada hari terakhir sebelum kampanye pemilu untuk kursi pemerintah. (Foto: ucanews.com)

Rakyat Sri Lanka dijadwalkan akan  mengikuti pemilu  pada 10 Februari saat negara tersebut memulai pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama di bawah sistem baru namun kritik yang muncul terhadap kandidat perempuan  bahwa perempuan seharusnya tidak mewakili negara itu.

Sekitar 15,8 juta orang mempunyai hak pilih untuk memilih 8.346 kursi yang dibutuhkan untuk mengisi 341 anggota dewan, setelah sempat ditunda dua tahun karena mengadopsi sistem proporsional campuran baru dan kebutuhan selanjutnya untuk pembatasan wilayah pemilih yang baru.

Tiga puluh partai ikut dalam poling, dengan beberapa pemain terbesar mengikuti garis etnis dan agama.

Dua partai besar dalam koalisi pemerintahan saat ini – Partai Nasional Bersatu (UNP) dan Partai Kebebasan Sri Lanka (SLFP) – sekarang sedang bersaing satu sama lain, partai tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan Presiden Maithripala Sirisena, namun menghadapi ancaman yang besar dari Joint Opposition, sebuah aliansi politik yang didukung oleh mantan presiden Mahinda Rajapaksa.

Sementara itu, Ranjith Keerthi Tennakoon, direktur eksekutif Pemilu Bebas dan Adil (CaFFE), mengatakan bahwa kandidat perempuan di beberapa daerah negara itu terus difitnah oleh kekuatan  konservatif garis keras dan bahkan mengalami serangan fisik.

“Beberapa pemimpin Muslim berbicara keras menentang  perempuan yang berkompetisi di kota Kattankudy Pantai Timur dan di distrik Puttalam Pantai Barat,” katanya kepada ucanews.com.

“Sri Lanka telah menerapkan kuota perempuan untuk pertama kalinya,” kata direktur CaFFE, yang bekerja dengan 5.000 pemantau untuk membantu mengawasi pilkada  di seluruh negeri.

“Setidaknya 25 persen calon dari masing-masing partai sekarang menjadi kuota perempuan,” katanya.

“Sistem baru ini menandai perubahan signifikan dari pemilu sebelumnya,” tambahnya.

Sebagian besar rakyat Sri Langka  berharap  sekali pemilu kali ini mengantarkan mereka menuju  era baru rekonsiliasi.

Di distrik Polonnaruwa pada 3 Februari, seorang kandidat perempuan mengajukan keluhan resmi kepada polisi yang mengklaim bahwa empat lawan politiknya melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Kasus lain terhadap perempuan juga dilaporkan.

“Ada sedikit kekerasan pemilihan kali ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya,” kata Tennakoon.

Pemilu  harus menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dengan memilih kandidat terdidik sebagai langkah awal untuk membersihkan badan pemerintah daerah, katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan  mengerahkan 10 pengamat asing dari Indonesia, India, Korea Selatan dan Maladewa untuk memantau pemilu  tersebut.

Aktivis hak asasi manusia Sadunil Manikkaarachchi mengatakan bahwa rekonsiliasi, kecurangan berskala besar dan korupsi merupakan isu utama yang melanda negara tersebut.

“Sangat penting bahwa kekuasaan dibagi secara adil di antara mayoritas etnis dan minoritas,” katanya. “Kita juga harus memastikan ada pertanggungjawaban atas pelanggaran hak yang telah terjadi selama tiga dekade peperangan,” katanya.

“Partai-partai besar telah memilih kandidat korup dan ‘penjahat’ namun pemilih dapat bersikap bijaksana dan memilih perwakilan terbaik dari daerah pemilihan mereka,” katanya.

“Perbedaan gender yang dihadapi wanita dalam politik Sri Lanka adalah sebuah masalah dan perlu ditangani.”

Transparency International Sri Lanka (TISL), sebuah badan pengawas anti-korupsi, melaporkan bahwa 55 persen dari semua keluhan yang dia terima akhir-akhir ini berkaitan dengan penyalahgunaan aset tetap, bergerak, sumber daya manusia, dan media yang dikendalikan oleh negara.

“15 persen lainnya digunakan untuk membujuk pemilih tidak sah yang ditawarkan kepada para pemilih,” kata TISL dalam sebuah pernyataan tertanggal 7 Februari.

Direktur Eksekutif TISL Asoka Obeyesekere mengatakan bahwa penyalahgunaan sumber daya pemerintah pusat, seperti menggunakan kendaraan menteri di kampanye, “masih lazim ditemukan saat ini.”

Dhiloraj Ranjith Canagasabey, uskup Anglikan di Kolombo, mendesak politisi untuk menggunakan kode etik baru untuk anggota parlemen.

“Tanda-tanda bahwa pemerintahan bangsa ini terhanyut  tanpa tujuan mulai muncul dalam beberapa bulan terakhir,” katanya dalam sebuah pernyataan pada 4 Februari dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Sri Lanka.

Sebanyak 26.840 pejabat pemerintah dikerahkan untuk polling tersebut kepada pria 13.420 pos di samping 13.552 petugas polisi yang memberikan dukungan mereka secara nasional, kata beberapa pejabat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi