UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Dukung Kampanye Menentang Kontrak Buruh Kasar 

Pebruari 21, 2018

Gereja Dukung Kampanye Menentang Kontrak Buruh Kasar 

Pastor Erik Adoviso (tengah) berbicara pada sebuah media briefing di Manila, 20 Februari. (Foto: Roy Lagarde)

Sebuah kampanye tanda tangan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh di Filipina guna memaksa pemerintah untuk mengesahkan sebuah undang-undang yang akan mengakhiri “kontrak hanya untuk buruh kasar” menerima dukungan dari sejumlah klerus.

“Kontrak hanya untuk buruh kasar” merupakan sebuah praktek yang menggunakan agen tenaga kerja untuk merekrut buruh kasar atas nama sebuah perusahaan, maka perusahaan terlepas dari peraturan tentang buruh dan terhindar dari pengangkatan karyawan reguler sehingga memudahkan perusahaan untuk memecat orang.

Januari lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur praktek tersebut. Namun beberapa anggota dewan menentang langkah ini karena dampak dari RUU itu.

Meskipun demikian, beberapa kelompok buruh ingin agar Presiden Rodrigo Duterte menandatangani sebuah draf perintah eksekutif untuk mengakhiri sistem kontrak itu, salah satu kampanye yang dijanjikannya tahun 2016.

Gerakan Satu Mei, sebuah federasi kelompok buruh, berjanji mengumpulkan sejuta tanda tangan hingga 12 Mei untuk mendukung permintaan mereka.

“Kami menyampaikan kepada Presiden Duterte bahwa menandatangani sesuatu kecuali draf perintah eksekutif menentang sistem kontrak itu tidak bisa diterima,” kata Renato Magtubo, juru bicara aliansi buruh Nagkaisa.

Magtubo mengatakan jika presiden tidak menandatangani draf perintah eksekutif yang diberikan kepadanya minggu lalu, maka hal ini akan dianggap sebagai pengabaian akan janjinya untuk mendukung tuntutan para buruh.

Pastor Erik Adoviso, direktur eksekutif Layanan Peduli Buruh Keuskupan Agung Manila, menjamin dukungan Gereja untuk kampanye kelompok buruh itu.

“Kami mendukung para buruh terkait isu sistem kontrak,” katanya, seraya menambahkan bahwa sejak semula Gereja telah menyatakan bahwa “manusia lebih penting dibanding modal.”

Namun Pastor Adoviso mengatakan bahwa di Filipina “prioritasnya adalah modal ketimbang martabat seorang manusia.”

Sebelumnya, Presiden Duterte meminta kelompok buruh untuk memberinya waktu hingga 15 Maret guna mengakses draf perintah eksekutif yang melarang kontrak hanya untuk buruh kasar itu dan untuk menjelaskannya kepada para pengusaha.

Departemen Tenaga Kerja sebelumnya mengumumkan akan mengatur sedikitnya 300.000 buruh kontrak pada tahun 2018.

Ada banyak estimasi tentang jumlah buruh kontrak di Filipina. Konsensus di kalangan kelompok  buruh mengatakan sedikitnya setengah dari 42,5 juta buruh di negara itu adalah buruh kasar.

Menurut Badan Statistik Filipina, dua pertiga dari pekerja adalah pekerja purna penuh.

Juli 2017, pekerja purna waktu terdiri atas 68 persen dari jumlah pekerja di negara itu, sisanya pekerja paruh waktu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi