UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Rezim: Warga Rohingya “Tidak Pernah Ada” di Myanmar 

Pebruari 23, 2018

Rezim: Warga Rohingya “Tidak Pernah Ada” di Myanmar 

Sejumlah pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di sebuah “lahan bukan milik siapa-siapa” antara Myanmar dan Banglades berusaha menghibur seorang pengungsi yang menderita sakit perut ketika mereka menunggu untuk masuk ke Palongkhali di Distrik Ukhia, Banglades, pada 2 November. Lebih dari 680.000 warga Rohingya tiba di Banglades sejak serangan militer di Myanmar pada Agustus memicu eksodus. (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

Lebih dari 680.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu. Mereka terdesak keluar oleh kampanye keras yang dilontarkan oleh militer Myanmar. Kampanye ini menyebut kelompok minoritas etnis Muslim itu tidak secara resmi ada di wilayah perbatasan.

Negara berpenduduk mayoritas Buddha itu menolak mengakui istilah Rohingya dan bahkan menganggap kelompok etnis ini sebagai pekerja migran ilegal dari “etnis Bengali.”

Pada 5 Februari lalu, Tin Aye, mantan jenderal dan anggota parlemen dari Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan yang berelasi dengan militer, menekan Konselor Negara Aung San Suu Kyi agar menyampaikan pesan itu kepada dunia.

Menteri Tenaga Kerja, Imigrasi dan Penduduk Thein Swe nampaknya mendukung argumen Tin Aye. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa istilah “Rohingya” tidak pernah muncul dalam daftar sensus yang menampilkan 135 kelompok etnis.

Lagi pula istilah itu tidak digunakan oleh media pemerintah dan swasta, katanya.

Penggunaan kata tersebut menjadi isu sensitif di Myanmar sejak beberapa bulan terakhir.

Ketika Paus Fransiskus mengunjungi ibukota negara, Naypyidaw, akhir November lalu untuk bertemu sejumlah petinggi militer dan pejabat lain, ia menghindari penggunaan kata itu selama kunjungannya.

Namun pada kunjungan selanjutnya ke Banglades, Paus Fransiskus mendukung warga Rohingya yang – bersama beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) – menuduh Myanmar meluncurkan kampanye pembersihan etnis terhadap mereka.

Sejumlah diplomat Myanmar dan lembaga Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memilih untuk menghindari penggunaan istilah provokatif itu dan memprotes penggunaan istilah ini oleh pihak lain.

Pada April 2016, Menteri Luar Negeri meminta Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yangon untuk tidak menggunakan istilah itu ketika kedutaan memosting sebuah pesan dukacita setelah sebuah perahu tenggelam di pesisir negeri itu dan menewaskan lebih dari 20 orang.

Seperti lainnya, pemerintah yang didukung militer atau Liga Demokrasi Nasional (NLD, National League Democracy) tidak akan mengakui legitimasi kelompok itu meskipun sejumlah besar warga Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa dekade, demikian para kritisi.

Namun sejarah menyebut bahwa rezim tengah berusaha menutup rapat beberapa episode ketika para pemimpinnya menyebut secara langsung kelompok yang sudah lama menderita itu.

Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (tengah) duduk bersama Presiden Myanmar Htin Kyaw (kanan) dan Wakil Presiden Henry Van Thio dalam upacara penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara kelompok-kelompok bersenjata – Partai Negara Bagian Mon Baru dan Perhimpunan Demorasi Lahu – di Naypyidaw pada 13 Februari. (Foto: Thet Aung/AFP)    

 

Perdana Menteri Myanmar yang pertama, U Nu, menggunakan istilah itu dalam sebuah program percakapan radio pada September 1954 ketika ia menyebut warga Rohingya sebagai “saudara sebangsa.”

Kyaw Min, ketua Demokrasi dan HAM – sebuah partai warga Rohingya yang berbasis di Yangon, mengatakan warga Rohingya tidak punya masa depan di Myanmar karena situasi memburuk di bawah pemerintahan Suu Kyi, mantan penerima Nobel Perdamaian yang reputasinya ternodai karena kebisuannya terkait krisis pengungsi tersebut.

Kway mengatakan warga Rohingya tidak diperbolehkan memilih dalam pemilihan umum, tidak bisa bergerak bebas di seluruh negeri itu dan memiliki sedikit akses layanan kesehatan dan pendidikan selama 70 tahun terakhir.

Bahkan kini mereka menghadapi level penindasan lebih besar, lanjutnya.

“Pemerintah dulu dan sekarang mengatakan berulangkali bahwa kami adalah imigran gelap dari Banglades dan mereka berusaha menghapus sejarah (kami). Lalu apa yang bisa kami lakukan?” kata Kyaw Min kepada ucanews.com.

Suu Kyi dikritik karena tidak bicara atas nama warga Rohingya atau menjelaskan bagaimana pemimpin baru negeri itu ingin melindungi hak-hak kelompok minoritas Mulsim itu.

Pemerintah yang mulai berkuasa dua tahun setelah pemerintahan militer selama beberapa dekade itu kini tengah mempertimbangkan apakah akan menggunakan istilah “Muslim di Negara Bagian Rakhine” atau tidak. Pada Juni 2016, Menteri Penerangan meminta media pemerintah untuk tidak menggunakan istilah “Rohingya” atau “Bengali” tapi mengadopsi keduanya dan “umat Buddha di Negara Bagian Rakhine” untuk menggambarkan warga setempat di negara bagian tersebut.

Pemerintah NLD belum menyampaikan pengumuman resmi terkait kehadiran minoritas Muslim di Myanmar itu meskipun mantan presiden Thein Sein menyatakan bahwa warga Rohingya “ada” dan hendaknya direferensikan secara eksklusif sebagai “warga Bengali.”

Suu Kyi hanya merujuk mereka sebagai “warga Muslim di Rakhine” dalam pidatonya meskipun media pemerintah mengggunakan istilah warga Bengali.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada Mei 2016, ia mengatakan istilah warga Rohingya dan warga Bengali hendaknya tidak digunakan karena istilah ini memecahbelah dan merupakan kata yang bersifat “emosional” yang tidak membantu mengatasi konflik.

Nyan Win, anggota komisi eksekutif pusat dari NLD, menggarisbawahi tidak masuknya kelompok itu dari daftar sensus masa lalu dan masa sekarang.

“Menurut saya, mengapa kita tidak katakan kepada dunia bahwa tidak ada ras seperti itu di negara ini karena warga Rohingya tidak pernah ada di sini?” katanya kepada ucanews.com.

Upaya Diplomatis Gereja

Sejumlah uskup mendesak Paus Fransiskus agar menghindari penggunaan kata Rohingya selama kunjungannya ke sana tahun lalu. Sejumlah kritisi pun memuji Paus Fransiskus karena tidak melanggar dan mengganggu kepemimpinan rezim.

Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon yang mengadvokasi isu hak asasi kelompok minoritas juga memberi saran kepada Paus Fransiskus di menit-menit terakhir agar menghindari istilah sensitif itu supaya tidak muncul reaksi dari kelompok nasionalis.

Paus Fransiskus disambut  ketika ia tiba di Gereja Rosario Suci  di  Dhaka pada 2 Desember 2017 . (Foto: Noah Seelam/AFP)

 

Kardinal Bo, satu-satunya pemimpin Katolik yang berulangkali menggunakan kata Rohingya dalam pernyataan dan pidatonya, juga tidak bersuara tentang isu itu menjelang kunjungan Paus Fransiskus.

Namun ia mengatakan baru-baru ini bahwa warga Rohingya yang mengungsi mungkin tidak akan pernah kembali ke Myanmar karena ujaran kebencian dan propaganda yang dilakukan oleh kelompok mayoritas Buddha menjadi hal biasa.

Kyaw Nyunt, seorang pastor rekan dari Paroki Judson di Yangon, mengatakan istilah Rohingya “ditanamkan” sejak awal 1950-an dan tidak digunakan di bawah penjajahan Inggris.

Imam yang pernah berkarya di Komisi Penyelidikan Rakhine yang dibentuk oleh Thein Sein tahun 2012 itu mengatakan kepada ucanews.com bahwa “pemerintah sangat perlu mengatakan kepada dunia bahwa istilah Rohingya sungguh tidak pernah ada.”

Ia mengatakan komunitas internasional termasuk bangsa-bangsa Muslim hanya memperburuk krisis itu dengan menekankan penggunakan istilah tersebut.

Menurut beberapa sejarawan, istilah Rohingya berarti “penghuni Rohang” – istilah untuk umat Islam Arakan, bekas kerajaan yang merdeka yang terletak di Rakhine.

Jaringan Sosial Rakhine di Sittiwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, bahkan menolak menggunakan frase “Muslim di Negara Bagian Rakhine.”

“Kami menolak istilah itu juga karena mereka itu ‘warga Bengali,’” kata Soe Naing, warga etnis Rakhine, kepada ucanews.com.

Kebencian dan kefanatikan terhadap kelompok minoritas itu telah mengakar di Rakhine di mana kelompok garis keras yang dipimpin oleh para biksu Buddha seperti Ma Ba Tha memelopori kebangkitan cita-cita nasionalis sejak beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 120.000 warga Muslim Rohingya terpaksa tinggal di kamp kotor di negara bagian itu sejak 2012 ketika banyak aksi kekerasan anti-Muslim menewaskan banyak jiwa dari kelompok itu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi