UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Amnesty Kecam  Keras terkait Peningkatan Kekerasan Berbasis Agama di India

Pebruari 26, 2018

Amnesty Kecam  Keras  terkait Peningkatan Kekerasan Berbasis Agama di India

Para aktivis Amnesty International mengatakan aksi protes di kota Hyderabad, India bagian selatan pada November 2017 menentang pembunuhan terhadap Rohingya. (Foto: IANS)

Kelompok minoritas agama India, khususnya Muslim, menghadapi kekerasan meningkat dari  kelompok garis keras Hindu, media pro-pemerintah dan pejabat negara, demikian menurut laporan tahunan Amnesty International.

Pemerintah koalisi India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata pro-Hindu (BJP) menggunakan undang-undang (UU) untuk menekan kebebasan berekspresi, demikian  laporan yang dikeluarkan pada 22 Februari di New Delhi.

“Sedikitnya 10 pria Muslim dihukum gantung dan banyak yang terluka oleh kelompok perlindungan sapi dengan cara main hakim sendiri, yang banyak di antaranya melakukan tindakan dengan dukungan” dari BJP, tambahnya. Sejumlah  penangkapan dilakukan namun tidak ada bukti yang dilaporkan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa masyarakat adat India terus dipindahkan karena proyek industri, sementara kejahatan pembunuhan terhadap orang-orang Dalit terus meluas.

Lebih dari 6.500 kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat  tahun 2016 dan komunitas ini terus dipaksa pindah karena pemerintah menggunakan tanah mereka  untuk proyek-proyek seperti pertambangan, kata laporan tersebut.

Pada  September 2017, para aktivis memprotes Bendungan Sardar Sarovar di negara bagian Gujarat, dengan mengatakan bahwa mereka telah memindahkan sekitar 40.000 keluarga tanpa membayar ganti rugi yang memadai.

“Pihak berwenang secara terbuka mengkritisi penentang dan organisasi HAM yang berkontribusi terhadap iklim permusuhan terhadap mereka,” kata laporan tersebut.

Laporan berjudul “Kondisi Terkini Hak Asasi Manusia Dunia 2017-18” mencakup 159 negara dan memberikan analisis komprehensif mengenai keadaan HAM  di dunia saat ini.

Biraj Patnaik, direktur Amnesty International Asia Selatan, mengatakan kepada wartawan bahwa Asia Selatan  tahun 2017 tetap menjadi salah satu “wilayah paling berbahaya” bagi  anggota minoritas agama.

“Muslim di India dan Sri Lanka, Syiah di Pakistan dan Afghanistan, dan orang-orang Hindu di Banglades semuanya diserang selama setahun terakhir. Dalam setiap kasus, pemerintah gagal melindungi mereka, tidak peduli dengan nasib mereka atau bahkan mendorong iklim permusuhan,” kata Patnaik.

Laporan setebal 409 halaman tersebut juga menyoroti isu imigran Rohingya yang tinggal di India.

Dikatakan bahwa pada  September 2017 pemerintah India mengatakan bahwa semua warga Rohingya di India adalah “imigran ilegal” dan mengklaim memiliki bukti bahwa beberapa warga Rohingya memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Pada  Oktober, sebagai tanggapan atas sebuah petisi yang diajukan oleh dua pengungsi Rohingya, Mahkamah Agung menunda pengusiran sementara.

Sebaliknya, pemerintah India pada  September mengatakan akan memberikan kewarganegaraan kepada sekitar 100.000 Chakma, sebagian besar penganut Buddha, dan pengungsi Hindu Hajong yang  melarikan diri ke India dari Banglades tahun 1960an, demikian  klaim laporan tersebut .

Laporan tersebut mengkritik tindakan keamanan di Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim di India yang berbatasan dengan Pakistan, di mana dikatakan pelanggaran hak terus berlanjut tanpa hukuman.

“Pasukan keamanan terus menggunakan senjata berpeluru  sebagai tembakan peringatan selama demonstrasi (di Kashmir), membutakan dan melukai beberapa orang. Pihak berwenang sering menutup layanan internet, dengan alasan masalah ketertiban umum,” kata laporan tersebut.

Wilayah Kashmir yang dikuasai  India mengalami peningkatan kekerasan sejak 1989 setelah militan terus meningkatkan kekerasan bersenjata untuk membebaskan wilayah tersebut dari India. Kelompok HAM   mengatakan sekitar 100.000 orang terbunuh, meskipun catatan resmi mengatakan sekitar 47.000 orang tewas.

Bahkan catatan resmi, rata-rata 1.560 orang tewas  setiap tahun selama 30 tahun terakhir di Kashmir, dibandingkan dengan rata-rata tahunan 1.200 orang tewas dalam konflik Israel-Palestina sejak 1920.

Intoleransi yang berkembang terhadap kelompok minoritas di India berkali-kali ditemukan oleh kelompok HAM. Negara ini mendapat posisi 42 di Indeks Demokrasi Global 2017, 10 peringkat di bawah  2016.

Alasan utama penilaian yang buruk ini adalah penguatan kekuatan Hindu nasionalis di negara yang sekuler, yang mengarah pada peningkatan kewaspadaan dan kekerasan terhadap komunitas minoritas, khususnya umat Islam.

Bahkan catatan pemerintah, yang dikeluarkan pada 6 Februari di parlemen, menunjukkan peningkatan kekerasan sektarian. Pada 2017, 111 orang terbunuh dan setidaknya 2.384 lainnya cedera dalam 822 bentrokan antar masyarakat yang dilaporkan di seluruh negeri itu.

Pada 2016, 86 orang tewas  dan 2.321 orang luka-luka dalam 703 insiden. Pada 2015, ada 751 insiden.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi