UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Laporan AS tentang Presiden Duterte Buat Jengkel Filipina

Pebruari 26, 2018

Laporan AS tentang Presiden Duterte Buat Jengkel Filipina

Presiden Rodrigo Duterte. (Foto: Kantor Komunikasi Presiden)

Filipina merasa jengkel atas laporan yang dikeluarkan oleh komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) yang menjuluki Presiden Rodrigo Duterte sebagai sebuah ancaman bagi demokrasi di Asia Tenggara.

Laporan Worldwide Threat Assessment (Penilaian Ancaman Dunia) menempatkan Presiden Duterte – setara dengan pemimpin Kamboja Hun Sen, krisis Rohingya di Myanmar dan konstitusi Thailand yang didukung oleh militer – sebagai ancaman bagi demokrasi.

Laporan yang dirilis minggu lalu oleh Kantor Direktorat Intelijen Nasional itu menyebut “kecenderungan otokratis” dari Presiden Duterte ketika ia mengancam akan mengeluarkan darurat militer dan membentuk pemerintah revolusioner.

“Di Filipina, Presiden Duterte akan terus melontarkan kampanye tanda tangan menentang narkoba, korupsi dan kejahatan,” demikian laporan tersebut.

Laporan itu juga menyebut Presiden Duterte bisa menangguhkan konstitusi dan menyatakan pemerintahan revolusioner.

Komunitas intelijen AS merupakan sebuah kelompok yang terdiri atas 17 lembaga termasuk Badan Intelijen Pusat yang terlibat dalam berbagai kegiatan intelijen terkait hubungan luar negeri dan perlindungan Amerika Serikat.

“Kami melihat laporan ini tidak lebih sebagai keprihatinan dari departemen intelijen AS,” kata jurubicara Presiden Duterte, Harry Roque, dalam sebuah pernyataan.

Ia menganggap laporan itu sebagai “pandangan yang rabun dan spekulatif” dan mengatakan Presiden Duterte sangat menghormati peraturan perundang-undangan.

“Misalnya, Presiden Duterte bukan otokrat atau memiliki kecenderungan otokratis. Ia menghormati peraturan perundang-undangan dan tetap setia kepada konstitusi,” kata Roque, seraya menambahkan bahwa “otokrasi tidak lazim” di negara itu.

“Tidak ada pemerintahan revolusioner atau darurat militer di seluruh negeri. Para pejabat intelijen AS mengatakan presiden mungkin menyatakan atau memberlakukannya,” katanya.

Roque menambahkan bahwa presiden tetap mengakui pembedaan ketiga cabang pemerintahan itu dan juga kebebasan pers di negara itu.

“Media kami masih bisa melakukan peliputan dan mencetak apa yang mereka mau … para jaksa dan pengadilan berfungsi seperti biasa. Parlemen kami tetap mandiri dan pelayanan dasar tetap diberikan,” lanjutnya.

Laporan intelijen AS menyebut demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara di Asia Tenggara akan tetap rawan pada tahun 2018 ini karena kecenderungan otokratis, maraknya korupsi dan kronisme.

Penilaian AS dirilis menyusul sebuah pengumuman bahwa para penyelidik Pengadilan Pidana tengah menyelidiki kasus pembunuhan terkait kampanye anti-narkoba yang dilakukan pemerintahan Presiden Duterte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi