UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Perempuan Lintas Agama Melawan Intoleransi Berbasis Agama

Maret 8, 2018

Perempuan Lintas Agama Melawan Intoleransi Berbasis Agama

Siti Musdah Mulia, ketua umum Yayasan ICRP

Sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang agama dan aliran kepercayaan menyuarakan perlawanan mereka terhadap intoleransi berbasis agama yang semakin berkembang di Indonesia.

Mereka berkumpul di kantor Indonesian Committee on Religion and Peace (ICRP) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/3) atau dua hari menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional.

Menurut Ketua Umum Yayasan ICRP Siti Musdah Mulia, situasi intoleransi berbasis agama di negara ini sudah mengkhawatirkan.

Ia menyebut beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakadilan, ketimpangan sosial, teologi radikal dan ketidaksiapan mental kelompok-kelompok Muslim dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi.

“Mereka (kelompok-kelompok Muslim) merasa terpinggirkan, tertindas, karena mereka tidak mampu. Yang miskin tetap miskin. Mereka ini umat Islam,” katanya kepada ucanews.com di sela-sela pertemuan itu.

“Politisi hanya memanfaatkan mereka saat Pemilu (pemilihan umum). Setelah Pemilu, emang mereka diajak ngomong? Makanya kelompok-kelompok ini rentan untuk mengatakan ganyang PKI (Partai Komunis Indonesia),” lanjutnya.

“Selama ini mereka tidak mendapatkan apa-apa. Politisi kita hanya memikirkan kepentingan jangka pendek untuk segelintir kelompok. Dengan mengusung isu SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), dampaknya luar biasa,” katanya.

Ujaran kebencian dan hoaks menyebar luas menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun ini dan pemilihan presiden tahun depan.

Pada Minggu (4/3), misalnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang pria yang diduga merupakan admin dari sejumlah grup milik Family Muslim Cyber Army (FMCA).

Enam terduga admin lainnya telah ditangkap sebelumnya.

FMCA menyebar keresahan dengan memosting pesan-pesan provokatif di media sosial seperti mengklaim bahwa PKI bangkit kembali. Ada juga klaim bahwa para ulama mengalami serangan dan tempat ibadah dirusak.

Suster Natalia Sumarni OP dari Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia (SGPP-KWI) mengaku miris melihat situasi intoleransi berbasis agama di negara ini.

“Perempuan-perempuan Katolik di mana pun berada diajak untuk selalu bisa menjaga satu sama lain, tidak terbawa arus. Apalagi kebohongan ada di mana-mana,” katanya kepada ucanews.com.

“Kita tidak boleh pesimis. Kita tetap harus berusaha terus menerus agar kita tetap bisa bersatu. Kita harus tetap berupaya bahwa kita ini saudara, tidak tercerai-berai. Para pejuang dulu memperjuangkan kesatuan, itu yang harus selalu diingat, diperjuangkan. Jangan sampai hanya karena satu hal kita menjadi musuh,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa SGPP-KWI rutin mengunjungi keuskupan-keuskupan dan melakukan karya amal kasih untuk semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka.

“Kita memperjuangkan kemanusiaan,” katanya.

Biksuni Thitacarini dari Sangha Agung Indonesia mengibaratkan perbedaan SARA di Indonesia sebagai sebuah pelangi.

“Kita tidak perlu menyamakan diri karena sesuatu yang berbeda tidak bisa disamakan. Tapi kita bisa bersama dalam perbedaan,” katanya kepada ucanews.com.

“Kita tahu agama apa pun tidak pernah mengajarkan kebencian, tapi menggambarkan cinta kasih untuk kebahagiaan sendiri atau orang lain,” lanjutnya.

Ia lalu menceritakan insiden pembakaran beberapa wihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 2016 yang dipicu oleh keluhan seorang anggota komunitas Tionghoa terkait penggunaan pengeras suara yang terlalu kencang di sebuah masjid setempat.

“Kita bisa lihat (bagaimana isu SARA) begitu gampangnya menghembus,” kata kandidat PhD untuk Studi Agama Buddha di Universitas Kelaniya, Sri Lanka, itu.

Ketut Oka Harmini dari Wanita Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta mengatakan intoleransi berbasis agama sudah sangat mengganggu kehidupan beragama di negara ini.

“Kami memakai sarana dupa, ada yang bilang kami memuja setan. Kami persembahkan sesuatu dibilang persembahan kepada setan. Ada banyak hal,” katanya kepada ucanews.com.

Ia mendesak pemerintah agar mengembalikan pendidikan tentang kebhinnekaan seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ke bangku sekolah.

“Ternyata dampaknya positif. Kenapa dihentikan?” tanyanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Repelita Tambunan meminta pemerintah untuk bertindak tegas.

“Pemerintah masih kurang tegas. Pemerintah kadang-kadang masih plin-plan, seperti mencari aman,” katanya kepada ucanews.com.

“Kalau memang betul merusak kebhinnekaan, harus ditindak tegas,” lanjutnya.

 

Comments are closed.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi