UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kebebasan Berekspresi Terancam di Myanmar 

Maret 9, 2018

Kebebasan Berekspresi Terancam di Myanmar 

Sebuah poster Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi nampak ketika para aktivis menggelar aksi protes pada Senin (5/3) di Yangon untuk menentang apa yang yakini sebagai pasal tambahan represif dalam UU Aksi Perkumpulan dan Aksi Damai. (Foto: Ye Aung Thu/AFP)

Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa amandemen undang-undang (UU) yang mengatur tentang aksi protes bisa dipakai untuk mengekang kebebasan berekspresi di Myanmar.

Menurut Thet Swe Win, seorang aktivis lintas iman dan direktur Pusat Pemuda dan Kerukunan Sosial, para penguasa nanti bisa memerintahkan penahanan atas dasar keamanan.

Kalimat yang digunakan dalam amandemen UU Perkumpulan dan Aksi Damai Tahun 2011 ntidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi, katanya kepada ucanews.com.

Ia menambahkan bahwa baik pemerintah Aung San Suu Kyi maupun parlemen membahas perubahan UU itu bersama beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM).

Ia khawatir Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD, National League for Democracy) yang dipimpin oleh Suu Kyi bisa menjadi otoriter.

Perubahan terhadap UU itu bisa mengganjar mereka yang mengganggu keamanan atau “kepentingan moral masyarakat” melalui bantuan finansial atau lainnya dengan hukuman penjara selama tiga tahun.

UU yang diamandemen itu akan menuntut panita aksi protes untuk mengungkap secara detil anggaran dan sumber dana.

Pada Senin (5/3), ratusan orang turun ke jalan-jalan di bekas ibukota Yangon untuk memprotes amandemen terhadap UU itu, dan sekitar 190 kelompok masyarakat sipil telah menandatangani sebuah petisi untuk menentang amandemen terhadap UU tersebut.

Aung Myo Min, direktur Equality Myanmar atau sebuah NGO yang berbasis di Yangon, mengaku bahwa tujuan pemerintah adalah mengantisipasi keresahan nasional dan kekerasan agama dan ras.

Namun ia menyebut bahwa kalimat yang digunakan dalam amandemen itu mengindikasikan bahwa para penguasa bisa memakainya untuk menahan para peserta aksi damai.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa pemerintah hendaknya tidak takut terhadap kritik karena, jika diperhatikan, bisa semakin menguatkannya.

Pemerintah Suu Kyi mendukung amandemen tersebut meskipun ada banyak kritik.

Namun beberapa anggota parlemen dari NLD menolak langkah baru itu ketika mereka berdebat di parlemen pada Senin (5/3).

Hla Hla Soe, seorang legislator dari NLD, sependapat bahwa kalimat dalam amandemen itu bisa dipakai untuk menghapus perbedaan pendapat. “Kebebasan berkumpul dan berekspresi merupakan hak asasi fundamental,” katanya.

Juru bicara NLD Nyan Win tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Pemerintah NLD mulai berkuasa pada 2016. Hal ini secara resmi mengakiri pemerintahan militer yang represif selama beberapa dekade.

Pemerintah yang baru memperlunak larangan terkait aksi protes tetapi sanksi kejahatan tetap ada.

Para pembela HAM mengkhawatirkan potensi hal itu akan terulang kembali sejak transisi politik menjadi demokrasi dimulai pada 2011.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi