UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pemimpin Agama Menentang Putusan Euthanasia di Pengadilan India

Maret 13, 2018

Pemimpin Agama Menentang Putusan Euthanasia di Pengadilan India

Para perawat India berkumpul untuk menghormati Aruna Shanbaug di sebuah rumah sakit di Mumbai pada Mei 2015. Shanbaug meninggal setelah 42 tahun koma menyusul perkosaan brutal di India. (Foto: Punit Paranjpe/AFP)

Pengadilan tinggi India memicu perdebatan baru dari sudut pandang agama setelah mengizinkan euthanasia pasif, yang memungkinkan pasien untuk mendapat resep “kehendak hidup” mereka untuk menarik dukungan medis jika mereka mengalami koma  akut.

Para pemimpin umat Katolik India, Muslim dan Hindu menentang putusan Mahkamah Agung pada 9 Maret, yang mengatakan bahwa hak untuk hidup juga mencakup hak untuk mati secara bermartabat.

Izin semata-mata ditujukan kepada  orang  sakit parah dengan memilih kematian karena dukungan hidup sudah semakin berkurang namun tidak mengizinkan dokter atau keluarga mengambil keputusan atas nama pasien tersebut, kata pengadilan tersebut.

“Gereja menolak proposal tentang euthanasia aktif dan juga euthanasia pasif,” kata Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India.

Dewan Hukum Perseorangan Muslim India, yang menangani penerapan hukum Islam dalam urusan perseorangan, juga menolak putusan Mahkamah Agung.

Kamal Faruqui, seorang anggota dewan senior, mengatakan kepada ucanews.com bahwa euthanasia dalam segala bentuknya bertentangan sepenuhnya dengan Islam.

“Kehidupan manusia adalah pemberian Allah dan kita tidak berhak ikut campur, betapapun buruknya kondisi tubuh,” katanya.

Bansi Lal Sharma, seorang pendeta Hindu yang berpusat di Jammu, mengatakan kepada ucanews.com bahwa tidak ada tempat untuk euthanasia dalam ajaran  Hindu.

“Bagaimana hal seperti itu bisa didorong? Jika seseorang sakit parah, harus ada sarana bermartabat yang diadopsi untuk merawat orang itu. Anda tidak bisa begitu saja mengurangi beban dan membunuhnya,” kata Sharma.

Cara yang lebih baik  membantu orang  sakit parah meninggal dengan harga diri adalah dengan menawarkan perawatan yang ringan  berkualitas tinggi dan dukungan yang lebih besar untuk para perawat, kata Pastor Stephen Fernandes, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pembangunan Konferensi Waligereja India.

“Tanda masyarakat yang baik adalah kemampuan dan kemauannya untuk merawat orang-orang yang paling rentan, tidak membiarkan mereka mati tanpa makanan dan obat-obatan,” katanya kepada ucanews.com.

Uskup Mascarenhas mengatakan hak untuk hidup yang diabadikan dalam konstitusi India tidak termasuk hak untuk mati.

Pengadilan menilai masalah konstitusional ini, yang diajukan oleh Pemohon Vipul Mudgal. Agenda non-pemerintahnya, Common Cause, mengajukan petisi yang meminta izin untuk melakukan euthanasia, dengan alasan bahwa hak untuk mati dengan martabat juga merupakan bagian dari hak untuk hidup.

Putusan tersebut memperjelas penghakiman Mahkamah Agung tahun 2011  mengizinkan euthanasia pasif dan menetapkan parameter untuk penarikan perawatan yang menopang kehidupan pasien yang tidak memiliki keputusan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi