UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

KPAI Larang Partai Politik Libatkan Anak dalam Kampanye

April 11, 2018

KPAI Larang Partai Politik Libatkan  Anak dalam Kampanye

Komisioner KPAI Jasra Putra (kiri), ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali ( kedua dari kiri) and Jeirry Sumampow (kanan) berbicara kepada media di Jakarta pada 6 April. (Foto: Konradus Epa/ucanews.com)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperingatkan partai-partai politik dan orangtua untuk tidak menggunakan anak-anak selama kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah ditemukan  banyak anak yang mengambil bagian dalam acara-acara untuk menggalang dukungan  kepada  para kandidat yang sedang mengikuti pertarungan Pilkada yang akan diselenggarakan pada  Juni nanti.

Kampanye untuk  pemilihan 17 gubernur, 39 walikota dan 115 bupati secara resmi dimulai pada 15 Februari lalu.

“Sejak 15 Februari, KPAI  menemukan 22 pelanggaran di mana anak-anak, termasuk bayi  dilibatkan dalam kegiatan kampanye,” kata Jasra Putra, komisioner KPAI, dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat.

“KPAI  juga menemukan bahwa beberapa kandidat yang berkampanye di sekolah-sekolah termasuk aktivitas  melanggar hukum,” kata Putra kepada ucanews.com usai  konferensi pers untuk melaporkan temuannya pada 6 April.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak 2014, kandidat, orangtua atau anggota partai politik yang melibatkan anak-anak untuk tujuan politik dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan/atau didenda sekitar Rp 100.000.000.

Zainuddin Amali, dari Partai Golkar dan ketua Komisi II DPR RI  menyerukan komisi perlindungan anak  memiliki keberanian untuk memanggil  partai dan kandidat yang menggunakan anak-anak dalam kampanye.

“Partai-partai politik harus berada di garis depan untuk melindungi anak-anak, bukan menggunakan  mereka demi keuntungan politik,” kata Amali.

Ia mengatakan para calon yang menggunakan anak-anak tampaknya tidak menyadari atau mengabaikan bahwa mereka mengekspos anak-anak yang kemungkinan berbahaya terutama jika isu-isu SARA dalam sebuah kampanye.

Pendeta Jeirry Sumampow, koordinator Komite Pemilihan Indonesia (Tepi Indonesia), sebuah kelompok pemantau pemilu, mengatakan bahwa melibatkan anak-anak dalam kampanye menunjukkan betapa sedikit calon yang peduli tentang isu-isu perlindungan anak.

“Isu perlindungan anak diabaikan dalam pemilihan umum Indonesia sesak saya mulai tertibat dalam pemilu 2003,” katanya kepada  ucanews.com.

“Anak-anak bahkan terpinggirkan secara politik dan dieksploitasi untuk kepentingan politik,” kata Sumampow, yang juga juru bicara Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), katanya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi