Beijing terus mengambil tindakan keras terhadap kegiatan keagamaan di provinsi Henan, basis utama Kekristenan di Cina, dengan menutup sebuah gereja Katolik yang tidak terdaftar yang dikelola oleh seorang imam resmi.
Pastor paroki gereja yang disita itu terdaftar di pemerintah tetapi gereja tidak, kata sebuah sumber kepada ucanews.com.
“Pemerintah tidak akan memberi izin pembangunan gereja,” katanya.
Pada 24 April, para kader dari kota Diandian, distrik Shangcai mengirim dua pejabat keesokan paginya untuk menutup pintu masuk utama gereja Katolik Gadazhang, keuskupan Zhumadian.
Sebuah video yang disiarkan secara online menunjukkan seorang Katolik lansia merobek segel dari gerbang gereja dan sekelompok umat Katolik berdebat dengan seorang pejabat yang diduga telah memasang segel itu.
Pejabat itu mengatakan kepada mereka bahwa penutupan itu adalah kebijakan Partai Komunis.
Sumber itu mengatakan pihak berwenang tidak akan menyita gereja tetapi pastor tidak akan bisa kembali.
Pastor paroki itu meminta umat Katolik “berdoa bagi Gereja yang sedang berada di bawah tekanan.”
Sumber itu mengutuk “penegakan peraturan brutal seperti itu” dan mengatakan pemerintah daerah setempat secara terang-terangan menginjak-injak dan merusak kebijakan negara tentang agama.
Sebuah video yang disiarkan secara online menunjukkan seorang Katolik lansia merobek segel dari gerbang gereja dan sekelompok umat Katolik berdebat dengan seorang pejabat yang diduga telah memasang segel itu.
Keuskupan Zhumadian merupakan kedelapan dari 10 keuskupan di provinsi Henan terus ditekan sejak Gubernur Wang Guosheng mulai menjabat pada pertengahan Maret. Yang lainnya adalah Anyang, Luoyang, Xinxiang, Fuyang, Zhengzhou, Shangqiu dan Kaifeng.
Targetnya termasuk gereja Katolik bawah tanah dan Protestan dan gereja terbuka, sementara makam bawah tanah dibongkar, pastor bawah tanah yang tidak terdaftar telah diusir, dan properti Gereja disita.
Pada 8 April, Asosiasi Katolik Patriotik Cina Provinsi Henan dan Komisi pemerintahan Katolik provinsi Henan bersama-sama mengeluarkan peringatan di kalangan mereka sendiri mengikuti “prinsip agama dan pemisahan pendidikan” dan UU yang direvisi mengenai urusan agama.
Dikatakan tempat ibadah seharusnya bukan untuk mengadakan sesi pelatihan dan tidak diperbolehkan orangtua membawa anak-anak ke gereja.
“Sebelumnya hanya propaganda dan pemisahan pendidikan dengan agama, tapi sekarang ada garis merah, jadi anggap serius,” kata sebuah sumber yang beredar itu.
Pemerintah setempat terus memperingatkan bahwa jika ada yang tidak mengikuti aturan, pihak berwenang akan mengejar orang yang bertanggung jawab dan menutup tempat tersebut.
Meskipun statistik resmi tidak tersedia, populasi Kristen di provinsi Henan diyakini menjadi yang tertinggi kedua di negara itu setelah provinsi Zhejiang.
Tahun 2009, Henan memiliki sekitar 2,4 juta orang Kristen, 300.000 di antaranya beragama Katolik.
Pada akhir 2011, ada 2.525 gereja Kristen dan 4.002 bangunan Kristen di provinsi ini.