UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Katolik di India Dituduh “Bermain Politik”

Mei 11, 2018

Gereja Katolik di India Dituduh “Bermain Politik”

Pada Septembr 2016, pengunjung berjalan di dekat reruntuhan Gereja St. Agustinus, satu dari bangunan Katolik tertua yang masih ada di Negara Bagian Goa. Gereja dituduh menentang semua proyek pembangunan di negara bagian tersebut. (Foto: Indranil Mukherjee/AFP)

Warga desa di Negara Bagian Goa, India, mulai melakukan aksi mogok makan untuk memprotes kebijakan lingkungan dan tuduhan bahwa Gereja Katolik mendukung protes terhadap kebijakan lingkungan itu.

Aksi dimulai pada Rabu (9/5) sebagai bagian dari pertentangan warga desa terhadap Otoritas Perencanaan dan Pengembangan (OPP). Menurut demonstran, OPP tengah menerapkan rencana regional untuk mengambilalih lahan pertanian dan sumber air di sejumlah desa guna mengembangkan proyek wisata yang mengancam lingkungan.

“Dengan alasan rencana regional itu, sejumlah pejabat membantu para pemain swasta menduduki lahan pribadi dan umum seperti bibir pantai. Pemerintah negara bagian membantu lobi untuk mengambilalih lahan desa dan bantaran sungai,” kata Avertino Miranda, seorang aktivis lingkungan.

Pada 27 April, sekitar 2.000 orang turun ke jalan melewati ibukota negara bagian untuk menuntut OPP agar membatalkan rencananya.

Kementerian Perencanaan Kota dan Negara yang akan mengadakan pertemuan penting pada 16 Mei mengembangkan rencana regional yang konon bertujuan untuk merasionalisasikan penggunaan lahan di negara bagian India terkecil itu. Negara bagian ini tengah menghadapi isu lahan untuk infrastruktur dan proyek perumahan.

Warga desa menuntut pembatalan notifikasi semua desa yang masuk dalam daftar OPP untuk diambilalih dan juga amandemen Undang-Undang Perencanaan Kota dan Negara untuk mengembalikan kekuatan kepada warga desa dalam proses perencanaan, kata Arturo Dsouza, koordinator aksi.

Miranda mengatakan kepada ucanews.com bahwa pertentangan semakin menguat setelah pejabat pemerintah melanggar norma-norma pengambilalihan lahan pribadi dan umum atas nama pengusaha industri dan hotel dengan membentuk OPP.

Ketika aksi protes semakin menguat bulan lalu, dua video menyebar luas di media sosial. Kedua video ini mengklaim bahwa Gereja Katolik di Negara Bagian Goa menentang semua proyek pembangunan termasuk rencana pembangunan kereta serta promosi bahasa daerah dan institusi studi teknik.

Kedua video itu juga menuduh Gereja melakukan kesepakatan secara diam-diam dengan Partai Konggres untuk mengguncang pemerintah yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata.

Menteri Perencanaan Kota dan Negara Vijay Sardesai mengatakan kepada media bahwa para demonstran membuat “tuntutan anarkis.” Ia juga menuduh Gereja “bermian politik untuk mengguncang pemerintah.”

Satu video mengklaim bahwa Gereja adalah pemilik lahan non-pertanian terbesar yang diambil dari kuil-kuil Hindu selama masa penjajahan Portugis (1510-1961).

“Selama 450 tahun, Gereja memerintah dan menghancurkan kebudayaan kalian karena kebisuan kalian,” demikian video itu.

Kedua video itu “jelas-jelas karya berbagai elemen yang frustrasi dan kecewa” terhadap karya Komisi Keadilan Sosial dan Perdamaian Keuskupan Agung Goa yang telah mendukung protes warga desa, kata Pastor Savio Fernandes, sekretaris eksekutif komisi.

Video tanpa nama itu berusaha merusak nama baik Gereja dan kebijakannya, lanjut imam itu. Upaya semacam itu tidak akan membuat Gereja meninggalkan jalan keadilan.

Gereja tetap tidak berpolitik tetapi akan selalu mendukung warga desa sebagai bentuk kepedulian, katanya.

Sekitar 25 persen dari 1,8 juta penduduk Negara Bagian Goa beragama Kristiani, sebagian besar Katolik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi