UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Biarawati Minta Bantuan PM Vienam Terkait Sengketa Tanah

Mei 14, 2018

Biarawati Minta Bantuan PM Vienam Terkait Sengketa Tanah

Para Suster St. Paulus de Chartres membentangkan spanduk bertuliskan "Hentikan pembangunan di atas tanah kami" di Hanoi pada 10 Mei. (Foto: Truyen Thong Thai Ha)

Biarawati St. Paulus de Chartres di Vietnam menuduh pemerintah Hanoi memberikan dokumen kepemilikan ilegal kepada seorang wanita di atas bekas properti mereka setelah klaim mereka ditolak.

“Komite Rakyat Hoan Kiem telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memberikan Tran Huong Ly sertifikat ilegal untuk menggunakan tanah dan izin mendirikan bangunan di tanah kami,” demikian komplain para suster itu.

Para biarawati, yang kongregasinya telah bekerja di ibukota negara itu selama 135 tahun, menyatakan bahwa bidang tanah seluas 200 meter persegi itu adalah bagian dari biara mereka yang sekarang berada di pusat kota Hanoi. Kongregasi itu mendapatkan sertifikat kepemilikan sah untuk properti  tahun 1949.

Mereka mengatakan telah mengajukan petisi kepada pemerintah kota untuk mengembalikan tanah itu sejak beberapa dekade  lalu tetapi “kami belum menerima jawaban yang tepat dan adil.”

Mereka menuduh pemerintah kabupaten “melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang  pertanahan.”

Mereka mengatakan pemerintah kabupaten memberi Huong Ly izin mendirikan bangunan dan sertifikat untuk menggunakan tanah itu tahun 2015. Dia melanjutkan pembangunan rumah sembilan lantai di atas tanah pada 8 Mei setelah protes keras para biarawati itu membuat pemerintah setempat memerintahkannya untuk menghentikan pembangunan tahun  2016.

Dalam sebuah pengaduan yang ditandatangani oleh 42 suster dan umat Katolik awam, para biarawati mengecam  perempuan itu karena menyewa preman yang secara brutal menyerang mereka sementara mereka mencegah pembangunan di tanah itu pada 8 Mei.

Mereka mengatakan polisi tidak melakukan apa pun  menghentikan serangan meskipun mereka meminta bantuan.

Para biarawati mengklaim Huong Ly dapat mengendalikan pemerintah setempat karena beberapa pejabat telah menerima suap dan tidak menghormati hukum.

Pada  10 Mei, banyak perempuan dan umat Katolik awam mengajukan pengaduan kepada Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc tetapi pemerintah pusat yang menerima warga menolak untuk menerimanya dan meminta mereka  mengajukannya ke komite rakyat kota Hanoi.

Para suster membuat pengaduan setelah komite masyarakat distrik Hoan Kiem pada hari yang sama menolak permohonan mereka menentang pembangunan itu.

Pham Tuan Long, wakil presiden distrik Hoan Kiem, mengatakan pada  Januari 2017 bahwa komite masyarakat kota Hanoi memutuskan untuk menolak permohonan para biarawati  meminta pemerintah mengembalikan sebidang tanah dan menarik dokumen hukum yang diberikan kepada Huong Ly.

Long mengatakan enam bulan kemudian bahwa Kementerian Pembangunan telah mengakui keputusan pemerintah kota itu.

Dia menyatakan bahwa distrik memberikan izin bangunan kepada Huong Ly atas nama undang-undang , dan menambahkan  permohonan para biarawati itu tidak berdasar.

Long meminta pemilik tanah dan para biarawati  mematuhi keputusan pemerintah dan mengancam kepada siapa pun yang menyebabkan kekacauan akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi