UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Sentimen Anti-Cina Muncul di Vietnam Terkait Zona Ekonomi

Juni 12, 2018

Sentimen Anti-Cina Muncul di Vietnam Terkait Zona Ekonomi

Uskup Emeritus Vinh Mgr Paul Mary Cao Dinh Thuyen, beberapa imam dan 2.000 umat Katolik dari Dekenat Minh Cam membawa spanduk bertuliskan “Tidak untuk zona khusus, tidak untuk Cina” dan “Menyewakan lahan kepada Cina berarti menjual negara” setelah menghadiri Misa khusus di Gereja Kim Lu di Propinsi Quang Binh pada 10 Juni. (Foto: Pastor Pham Quang Long)

Masyarakat Vietnam, termasuk umat Katolik, menolak rencana pemerintah untuk membentuk tiga zona ekonomi khusus yang baru. Mereka khawatir zona ekonomi ini akan dikendalikan oleh para investor asal Cina.

Pada 10 Juni, puluhan ribu orang turun ke jalan di Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang dan kota-kota lain untuk menggelar aksi protes secara damai menentang rancangan undang-undang (RUU) tentang zona ekonomi tersebut.

Aksi protes itu merupakan yang terbesar sejak negara itu bersatu kembali di bawah pemerintahan komunis pada 1975. Para pendemo memblokade jalan dan dibubarkan oleh aparat keamanan. Ratusan pendemo ditangkap, dipukul dan diinterogasi.

Media daring milik pemerintah, VnExpress, melaporkan bahwa ribuan pendemo merusak kantor pusat Komisi Rakyat Propinsi Binh Thuan di Kota Phan Thiet. Sekitar 202 orang ditangkap dan banyak aparat kepolisian terluka.

Di banyak tempat, umat Katolik menghadiri Misa di gereja dan berdoa bagi perdamaian dan keadilan di negara itu.Anna Le, seorang awam Katolik dari Kota Phan Rang Thap Cham, mengatakan para pendemo bertikai dengan aparat kepolisian dan menyebabkan kemacetan sepanjang 10 kilometer. Kemacetan ini tidak terurai hingga tengah malam.

“Kami punya tugas untuk mencegah RUU itu disahkan oleh pemerintah sebagai cara untuk melindungi negara kami dari kendali orang Cina,” katanya. “Kami menyampaikan secara damai patriotisme kami. Mengapa polisi memukul dan membubarkan kami?”

RUU itu mengijinkan pembentukan unit administratif ekonomi khusus di Van Don di Propinsi Quang Ninh, Bac Van Phong di Propinsi Khanh Hoa dan Phu Quoc di Propinsi Kien Giang.

Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengatakan RUU itu bertujuan untuk menekankan kebijakan khusus dan kondisi baik untuk menarik modal asing di bidang industri di zona khusus tersebut.

RUU itu akan menyewakan lahan kepada investor asing selama 70 hingga 99 tahun. Menurut para pendemo, hal ini merupakan kesepakatan yang manis untuk perusahaan khusus Cina serta perusahaan asing lainnya.

RUU itu “penuh resiko dan bahaya yang merusak kepentingan bangsa, khususnya mengganggu kedaulatan dan keamanan kita,” kata Uskup Paul Nguyen Thai Hop, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Vietnam.

Uskup Hop mengatakan model unit administrasi dan ekonomi khusus sudah ketinggalan jaman dan tidak cocok bagi pembangunan ekonomi di era revolusi teknologi.

Prelatus itu mengatakan konsesi utama dari pajak, masa sewa lahan dan sektor bisnis yang diregulasikan dalam RUU itu tentu akan “memberi keuntungan bagi spekulan asing dan kelompok kepentingan domestik.”

Ia menambahkan bahwa RUU itu melupakan elemen terpenting yang menarik investor – kebijakan ekonomi yang layak, standar hukum, administrasi yang efektif dan sistem yudisial yang transparan.

Uskup Hop mengatakan ketiga unit ekonomi itu akan berlokasi di tempat-tempat yang secara langsung mempengaruhi kedaulatan dan keamanan nasional, khususnya karena Cina memperluas ekspansi dan membangun basis militer di Laut Cina Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, sejumlah pengusaha, investor dan kontraktor asal Cina secara diam-diam melakukan spekulasi dan membeli banyak lahan di Vietnam. Banyak pekerja asal Cina bekerja di zona industri. Akibatnya, muncul banyak masalah sosial dan ekonomi bagi otoritas setempat.

“Kami minta anggota Dewan Nasional untuk menghormati harapan masyarakat dan menunda RUU itu,” kata Uskup Hop dalam sebuah petisi yang dikirim kepada ketua Dewan Nasional Nguyen Thi Kim Ngan pada 8 Juni.

Ia juga mendesak pemerintah agar meninjau kembali opini publik dan mengadakan jajak pendapat tentang RUU itu sebelum pengesahan.

Sejumlah surat kabar milik pemerintah melaporkan pada 11 Juni bahwa pemerintah dan parlemen telah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU itu hingga akhir tahun ini. RUU itu seyogyanya disahkan pada 15 Juni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi