UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Vatikan  Berada Dalam Posisi Sulit Menyelesaikan  Skandal Tanah Keuskupan Agung di India

Juni 27, 2018

Vatikan  Berada Dalam Posisi Sulit Menyelesaikan  Skandal Tanah Keuskupan Agung di India

Kardinal George Alencherry bread di Vatikan pada Februari 2012. (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya, Vatikan melalui sinode pengambilan keputusan Gereja Syro-Malabar ritus Timur dan mengambil alih pekerjaan administratif  tiga prelatus dari keuskupan agung yang dilanda kontroversi dan permasalahan  keuangan.

Paus Fransiskus mengangkat  Mgr Jacob Manathodath, uskup Palghat sebagai administrator apostolik keuskupan agung Ernakulam-Angamaly pada 22 Juni dengan mandat untuk menghentikan kontroversi keuangan yang diperparah dengan kesepakatan lahan yang masih menjadi sengketa.

Situasi perpecahan antara imam, uskup pembantu dan Kardinal George Alencherry, masih tetap ada, demikian laporan  Kardinal Leonardo Sandri, prefek Kongregasi Gereja-gereja Oriental.

Dikatakan bahwa tugas utama administrator adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dan akhirnya mengusulkan solusi yang dihasilkan melalui intervensi Sinode Para Uskup,” badan pengambilan keputusan tertinggi Gereja Siro-Malabar yang berpusat di Kerala.

Keuskupan agung itu terlibat dalam kontroversi pada  November 2017 ketika dewan presbiteral, badan kanonik para imam, secara terbuka menuduh Kardinal Alencherry, uskup agung  dari Gereja Katolik Siro-Malabar, menjadi bagian dari kesepakatan tanah yang meragukan.

Perwakilan imam itu mengatakan kepada media bahwa kardinal, dua imam senior dan seorang agen real estate telah menjual beberapa bidang tanah dengan harga yang tidak pantas, menimbulkan kerugian lebih dari Rp 140 miliar.

Surat dari Kardinal Sandri mengatakan kekuasaan dan wewenang administrasi dari Uskup Auksilier Sebastian Adayantrath dan Jose Puthernveetil telah dicabut. Surat itu juga menangguhkan semua kantor keuskupan agung dan dewannya, memberi administrator baru wewenang untuk membentuk kembali atau membentuk yang baru.

Surat itu meminta administrator baru untuk melakukan audit keuskupan agung oleh lembaga independen dan mengirim hasilnya hanya kepada Takhta Suci secara rahasia.

Dikatakan Kardinal Alencherry “benar-benar tidak boleh terlibat” dalam setiap keputusan. Namun, administrator dapat menunjuk komite sinode untuk membantunya, tetapi seharusnya hanya memiliki peran konsultatif.

Administrator baru juga diberi mandat untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang “yang telah melukai kesatuan Gereja dengan tuduhan tak berdasar, tidak punya semangat ketaatan dan rasa memiliki Gereja,” yang menimbulkan “skandal publik yang merusak Gereja Siro-Malabar.”

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Gereja Asia ini bahwa Vatikan telah mencabut kekuasaan administratif dari semua uskup di keuskupan, kata seorang imam senior yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

“Ini menunjukkan situasi serius pelanggaran etika dan ketidakmampuan sinode untuk menyelesaikan masalah secara efektif,” katanya.

Situasi memaksa Vatikan untuk mengabaikan sinode yang menjadi pemerintahan sendiri tahun 1992, katanya.

Panggilan untuk rekonsiliasi

Administrator apostolik telah menunjuk seorang Vikjen, pejabat keuangan, rektor dan wakil rektor di keuskupan agung. Dia juga mengeluarkan surat edaran yang mengirim pesan rekonsiliasi kepada umat Katolik, yang dibacakan di semua paroki pada 24 Juni.

Tuduhan ketidakberesan keuangan telah mengaburkan reputasi keuskupan agung. “Kami akan dapat membangun kembali ini jika semua umat bekerja sama,” katanya.

Kardinal Alencherry menolak berkomentar tentang perkembangannya. Namun, para pendukungnya tidak melihat intervensi Vatikan sebagai kemunduran baginya.

Santhimon Jacob, seorang pendukung vokal kardinal, mengklaim bahwa tindakan Vatikan tidak berarti apa-apa karena kardinal telah mendelegasikan kekuasaan administrasinya kepada dua uskup pembantu di tengah kontroversi tanah.

Dia juga mencatat pernyataan dalam surat Kardinal Sandri bahwa langkah Vatikan datang atas rekomendasi kardinal dan sinode.

Para kritikus Kardinal  merasa bahwa penyelidikan yang tidak memihak atas transaksi tanah bahkan bisa menyebabkan dia keluar dari jabatannya saat ini.

Pastor Kuriakose Mundadan, mantan sekretaris dewan presbiteral dan anggota komite enam anggota yang memeriksa kesepakatan tanah, mengatakan Vatikan telah memberikan instruksi yang jelas untuk sampai ke dasar masalah.

“Instruksi untuk memiliki audit independen dan mengirim laporannya hanya kepada Vatikan menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui kebenaran. Kami yakin bahwa Paus Fransiskus akan memihak hanya kepada kebenaran,” kata Pastor Mundadan kepada ucanews.com.

Dia mengatakan dia dan imam lainnya tidak khawatir tentang tindakan disipliner. “Kami telah mengangkat masalah ini di forum internal Gereja sejak September 2017. Tidak ada, termasuk anggota sinode, memberi kami penjelasan yang meyakinkan atau bergerak untuk bertindak.”

Pastor Mundadan mengatakan mereka dipaksa untuk berbicara di depan umum karena tidak bertindak. Dia mengatakan intervensi Vatikan datang setelah dewan imam mengutus dua perwakilan ke Vatikan.

Uskup Manathodath, 71, yang ditahbiskan sebagai imam di keuskupan agung Ernakulam-Angamaly  tahun 1972, akan terus menjadi uskup Palghat sementara memiliki tanggung jawab tambahan dari administrator.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi