UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pengungsi Katolik Secara Perlahan Kembali ke Myanmar

Juni 29, 2018

Pengungsi Katolik Secara Perlahan Kembali ke Myanmar

Para want etnis bertepuk tangan ketika mereka mendengar pidato dari ketua Partai NLD Aung San Suu Kyi pada kampanye pemilu di Hpruso, Myanmar pada September 2015. (Foto: Ye Aung Thu/AFP)

Bagi Ru Mo, tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke Negara Bagian Kayah, Myanmar, setelah tinggal selama satu dekade di sebuah kamp pengungsi di perbatasan Thailand.

Kebutuhan mendesak untuk merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia mendorong keluarganya  meninggalkan kamp itu  tahun 2016.

“Akhirnya, kami memutuskan untuk kembali ke rumah dengan harapan untuk mencari pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anak kami di Kayah,” kata ibu berusia 34 tahun yang beragama Katolik  kepada ucanews.com.

Itu adalah harapan umum Karennis – nama yang diberikan kepada kelompok etnis yang mendominasi Kayah, sebuah negara bagian pegunungan yang jarang penduduknya dengan pemandangan yang menakjubkan, di perbatasan timur Myanmar dengan Thailand.

Kayah adalah rumah bagi 300.000 orang, dengan umat Kristen dan Buddha masing-masing memiliki  48 persen dari populasi; itu adalah satu-satunya negara bagian di Myanmar di mana umat Katolik melebihi jumlah Protestan.

Seorang mantan pengungsi Katolik lainnya, Magdalena Htar Ru Mo, kembali ke Kayah pada April 2017 setelah orangtuanya yang sudah lanjut usia memintanya meninggalkan kamp untuk merawat mereka.

“Kami tidak punya pilihan dan memutuskan untuk pulang,” katanya kepada ucanews.com.

Keluarganya meninggalkan desa mereka di kota Hpruso tahun 2007 setelah terjadi bentrokan di antara militer Myanmar dan Tentara Karenni meletus di dekat desanya.

Ibu tiga anak, berusia 28 tahun itu senang pulang ke rumah. “Saya akan mencoba yang terbaik untuk masa depan kami meskipun berjuang untuk bertahan hidup setiap hari,” kata Htar Ru, yang tinggal di rumah kerabat di Demoso, sebuah kota kecil yang cantik di dekat Loikaw, ibukota Kayah.

Faktor lain yang membujuk para pengungsi  meninggalkan kamp adalah kekurangan dalam pendanaan internasional sejak reformasi politik dan ekonomi dimulai di Myanmar  tahun 2011, yang menghasilkan pemilihan demokratis pertama negara itu  tahun 2015.

“Kami menerima 15 kilogram beras per orang per bulan di masa lalu tetapi kemudian dikurangi menjadi hanya 9 kilogram,” kata Ru Mo.

Setelah mereka pindah untuk tinggal dengan kerabat di Demoso, suami Ru Mo telah bekerja sebagai pekerja harian, bertani terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kami senang bisa kembali ke rumah tetapi kami masih berjuang untuk kelangsungan hidup kami sehari-hari karena tidak ada peluang kerja,” kata Ru Mo.

Keluarganya melarikan diri ke Thailand tahun 2006 karena mereka takut ditangkap oleh militer karena diduga memiliki kaitan dengan Tentara Karenni. Ru Mo harus memasak makanan dan mengirimkannya ke kelompok bersenjata tetapi penduduk desa lainnya salah memahami bantuannya.

“Kami gemetar ketakutan bahwa kami akan ditangkap, jadi kami memutuskan untuk melarikan diri dari desa,” kata Ru Mo, yang tinggal di desa Predo di kota Phruso.

Dalam perjalanan ke perbatasan, mereka bertemu dengan keluarga yang melarikan diri tetapi tidak ada yang tahu arah mana yang harus diambil. “Kami bertemu dengan kelompok bersenjata Karenni dan mereka menunjukkan kepada kami bagaimana cara melewati perbatasan,” kata Ru Mo.

Di Thailand, sekitar 20.000 pengungsi Karenni tinggal di kamp Ban Mai Nai Soi di Mae Hong Son, sementara 4.000 lainnya berada di Ban Mae Surin, sebuah kamp kecil terpencil.

Orang-orang mulai melarikan diri dari Kayah  tahun 1992 setelah dihancurkan oleh konflik etnis antara militer Myanmar dan Tentara Karenni, kelompok bersenjata dari Partai Nasional Progresif Karenni (KNPP).

Sebanyak 306 pengungsi telah kembali ke kota-kota di Kayah seperti Demoso, Hpasawng dan Loikaw, menurut laporan UNHCR pada  1 Mei.

Pemulangan sukarela pertama dari 68 pengungsi Myanmar yang diselenggarakan oleh UNHCR dimulai pada Oktober 2016, sementara kelompok kedua dari 93 pengungsi termasuk Karennis kembali ke Myanmar pada Mei 2018.

Program repatriasi telah meningkat setelah Myanmar memiliki pemerintahan yang lebih demokratis sejak Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi mulai menjabat tahun 2016 setelah secara resmi mengakhiri kekuasaan militer selama puluhan tahun. NLD dipaksa untuk berbagi kekuasaan dengan militer, yang masih mengontrol pertahanan, urusan perbatasan dan urusan dalam negeri termasuk polisi.

Namun para pengamat mengatakan Myanmar belum siap untuk pemulangan besar-besaran karena bentrokan sporadis di wilayah etnis dan kurangnya pembangunan infrastruktur, sekolah dan layanan kesehatan.

Di Kayah, daerah terpencil dan terbelakang, tidak ada lagi bentrokan sejak KNPP menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada Maret 2012, namun kesempatan kerja sedikit dan wilayah ini masih kekurangan sekolah dan rumah sakit yang memadai.

Rosemary, direktur proyek di Jesuit Refugee Service (JRS) di Loikaw, kantor utama organisasi itu di Myanmar, mengatakan 11 siswa kembali ke Loikaw pada Juni 2016.

“Sementara generasi tua mempertimbangkan untuk kembali, generasi baru terutama mereka yang lahir di kamp ingin tetap di sana karena mereka dapat belajar dan bekerja di Thailand,” katanya kepada ucanews.com.

JRS mendukung pendidikan di kamp-kamp Thailand dan bertujuan untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi lintas etnis, suku, dan agama. Ini juga bertujuan untuk mempromosikan pemahaman bersama dan saling percaya antara komunitas tuan rumah di Kayah dan mengembalikan para pengungsi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi