UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Jokowi Dituntut Memenuhi Janjinya Mengakhiri Pelanggran HAM di Papua

Juli 4, 2018

Jokowi Dituntut Memenuhi Janjinya Mengakhiri Pelanggran HAM di Papua

Sebuah laporan  kelompok HAM  internasional yang mendokumentasikan pembunuhan secara ilegal terhadap 95 orang sejak 2010 oleh pasukan keamanan Indonesia merupakan sebuah ingatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi janjinya sendiri untuk mengakhiri pelanggaran HAM  di Papua, kata aktivis Katolik.

Konflik dengan kelompok separatis telah melanda di wilayah Papua  setelah referendum PBB   tahun 1969. Laporan-laporan tentang pelanggaran telah muncul sejak itu yang mendorong Jokowi untuk berjanji mengakhiri pelanggaran tersebut selama kampanye pemilihannya, tetapi para aktivis mengatakan bahwa mereka masih terus menunggu.

Dalam laporannya, yang dirilis pada 2 Juli, Amnesty International mendokumentasikan setidaknya 95 tewas  dalam 69 insiden antara Januari 2010 hingga  Februari 2018.

Dari mereka yang meninggal, 39 orang terjadi selama kegiatan politik damai seperti demonstrasi atau mengibarkan bendera “Bintang Kejora”, yang melambangkan gerakan kemerdekaan provinsi. Warga lainnya dibunuh saat mengambil bagian dalam kegiatan damai non-politik.

“Banyak pembunuhan adalah hasil dari pendekatan militer yang tidak perlu atau berlebihan dan tidak satupun dari mereka telah di investigasi sebagai seorang kriminal,” kata Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International  Indonesia di Jakarta.

Dalam sebuah  kasus, seorang pria yang cacat mental terbunuh setelah dia memukul seorang petugas polisi dengan sepotong tebu.

Laporan itu mengecam Presiden Jokowi karena gagal memenuhi janjinya  memperbaiki situasi HAM  di Papua ketika ia menjabat tahun 2014.

“Budaya impunitas dalam pasukan keamanan harus berubah dan mereka yang bertanggung jawab atas kematian di masa lalu harus bertanggung jawab,” kata Hamid.

Pastor John Djonga, seorang aktivis HAM terkemuka di Papua, mengatakan laporan itu mendukung kisah-kisah pelanggaran di Papua yang sering ditolak oleh pemerintah.

“Laporan itu adalah bukti paling konkret yang menegaskan kurangnya kemajuan dalam penegakan HAM di Papua,” katanya.

Ini juga merupakan panggilan bagi pemerintah Indonesia untuk merespon dan menghentikan praktik serupa, tambahnya.

“Potensi  mengulangi kekerasan ini sangat besar karena Presiden Jokowi tidak mengambil pendekatan yang berbeda dari sebelumnya,” kata Pastor Djonga.

Yuliana Langowuyo,  wakil direktur JPIC  Fransiskan, mengatakan pemerintah harus melihat kasus-kasus ini dan transparan dalam prosesnya. Hasil harus tersedia untuk umum, katanya.

Pemerintah menanggapi dengan mengatakan akan menyelidiki kasus-kasus yang diperinci dalam laporan kelompok HAM.

“Kami (perlu) menjelaskan siapa dan bagaimana, apakah (orang-orang yang dibunuh) dalam operasi atau tidak. Kami akan melihatnya secara kasus perkasus,” kata Wiranto, menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, kepada wartawan.

Wiranto memperingatkan agar masyrakat tidak melihat laporan itu sebagai benar-benar akurat.

“Jangan ceroboh (hanya dengan mempercayai semua data),” katanya.

Papua memiliki total populasi 3 juta, 65 persen di antaranya adalah Protestan, 17 persen Katolik, 15 persen Muslim, sementara sisanya kebanyakan beragama Hindu dan Buddha.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi