UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pemimpin Gereja Desak Pemerintah India Bantu Wilayah Yang Dilanda Kerusuhan  

Juli 12, 2018

Pemimpin Gereja Desak Pemerintah India Bantu Wilayah Yang Dilanda Kerusuhan   

Naveen Patnaik (tengah), kepala menteri Negara Bagian Odisha, foto bersama Mgr John Barwa SVD, uskup agung Cuttack-Bhubaneswar (kanan) dan Mgr Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, pada 2 Juli.

Negara Bagian Odisha,  India, telah mengusulkan untuk bekerja sama dengan Gereja Katolik untuk meyiapkan fasilitas kesehatan  canggih di distrik Kandhamal yang miskin, tempat kekerasan anti-Kristen yang menelan 100 jiwa satu dekade lalu.

Menteri Kesehatan Negara Bagian itu Pratap Jena mengatakan pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan Keuskupan Agung Cuttack-Bhubaneswar atau lembaga-lembaga Gereja lainnya untuk mendirikan sebuah rumah sakit di distrik itu, di mana tingkat kematian ibu dan bayi termasuk yang tertinggi di India.

Jena mengajukan usulan itu ketika para pejabat Gereja dari keuskupan agung dan wakil-wakil dari Konferensi Waligereja India bertemu dengannya dan menteri kepala negara Naveen Patnaik pada 2 Juli menjelang peringatan 10 tahun kerusuhan yang meletus di negara bagian itu tahun 2008.

“Menteri membuat usulan dan berjanji  memberikan lahan untuk rumah sakit yang bebas biaya,” kata Pastor Dibakar Parichha, seorang pejabat keuskupan agung yang menghadiri pertemuan itu.

Pastor Parichha mengatakan kepada ucanews.com bahwa para pejabat Gereja termasuk Uskup Theodore Mascarenhas, sekjen Konferensi Waligereja India, “secara serius menindaklanjuti”  proposal tersebut.

“Orang-orang di sana sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang dapat diandalkan. Banyak wanita dan anak-anak menderita karena kekurangan perawatan medis. Gereja berkomitmen  membantu mereka,” kata imam itu, ia menambahkan Gereja saat ini tidak mengoperasikan fasilitas kesehatan di distrik ini.

Sementara tingkat kematian ibu di India berada pada tingkat rata-rata 254 per 100.000 kelahiran hidup, angka itu telah naik setinggi 303 orang di Odisha, menjadikan negara ini menjadi salah satu dari empat negara paling berbahaya bagi wanita hamil.

Negara bagian timur ini juga memiliki tingkat kematian bayi terburuk di negara itu, karena 44 dari setiap 1.000 bayi baru lahir tidak dapat merayakan ulang tahun pertama mereka, menurut data pemerintah.

Angka yang tepat mungkin “jauh lebih tinggi” karena di desa-desa terpencil di distrik Kandhamal yang didominasi masyarakat suku, orang-orang hidup dalam kondisi pendidikan dan budaya yang diliputi keprihatinan, kata Pastor Parichha.

Pastor Pradosh Chandra Nayak, vikjen keuskupan agung, mengatakan banyak bayi yang baru lahir meninggal karena malaria dan penyakit lainnya yang sebenarnya dapat dicegah.

John Barwa dari Cuttack-Bhubaneswar, juga menghadiri pertemuan baru-baru ini. Dia mengatakan Naveen “mendorong Gereja bergabung untuk membantu negara berkembang dengan menjadi bagian dari proses.”

“Rumah sakit tidak diragukan lagi akan sangat membantu orang-orang Kandhamal terlepas dari apa iman dan agama seseorang,” katanya.

Keuskupan agung itu, yang mencakup distrik tersebut, akan berusaha mempercepat pengajuan itu, tambahnya.

Delegasi Gereja juga menekan administrasi negara untuk mempercepat pemberian kompensasi yang ditingkatkan yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung India kepada para korban kerusuhan 2008.

Pastor Parichha mengatakan Mahkamah Agung  tahun 2016 meminta negara untuk membayar ganti rugi tambahan 300.000 rupee (US $ 4.545) kepada para keluarga 39 orang Kristen yang tewas dalam kerusuhan. Ini di atas 500.000 rupee ($ 7.575) yang masing-masing diterima sebelumnya.

Pengadilan juga meminta negara untuk membayar kompensasi 30.000 rupee (US $ 454) bagi mereka yang terluka parah dan 10.000 rupee bagi mereka yang mengalami luka ringan.

Namun, pemerintah setempat tampaknya mengabaikan perintah itu, memaksa aktivis HAM untuk mengajukan banding ke pengadilan negara bagian, yang pada  Mei memerintahkan agar dana dialokasikan  memberi kompensasi kepada para korban.

Setelah intervensi pengadilan, negara bagian mengatakan telah mentransfer 215 juta rupee ke administrasi distrik Kandhamal untuk didistribusikan.

Meskipun demikian, “banyak yang belum menerima kerusakan tambahan,” kata Pastor Parichha. Dia telah dipercayakan untuk menyusun daftar orang-orang yang belum mendapatkan uang.

Para pemimpin Kristen seperti Pastor Parichha mengatakan bahwa hampir 100 orang Kristen tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah pembunuhan pemimpin Hindu Swami Laxmanananda Saraswati pada 23 Agustus 2008.

Catatan pemerintah negara bagian menempatkan korban tewas lebih kecil, hanya 39 orang.

Pembunuhan Touting Saraswati dianggap sebagai serangan Kristen pada Hinduisme, kelompok fanatik menyerang orang Kristen, membakar 6.000 rumah dan lebih dari 300 gereja. Sebagian besar orang Kristen dibunuh karena menolak untuk mengingkari iman mereka, menurut laporan.

Segera setelah kerusuhan, para pemimpin Gereja menuduh pemerintah negara bagian meminta polisi untuk mengabaikan kasus itu sehingga polisi melakukan penyelidikan yang ceroboh atau setengah hati terhadap pembunuhan tersebut.

Mereka melihat ini sebagai bentuk persetujuan diam-diam dan pengesahan terhadap tindakan kelompok-kelompok fanatik Hindu.

Selama kerusuhan, negara diperintah oleh koalisi yang terdiri dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu dan Biju Janata Dal (BJD), sebuah partai lokal. Sejak tahun 2000, BJD keluar dari aliansi dan sekarang memerintah negara sendirian.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi