UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Penjara untuk Aktivis Filipina yang Menyinggung Perasaan Keagamaan

Agustus 9, 2018

Penjara untuk Aktivis Filipina  yang Menyinggung Perasaan Keagamaan

Aktivis Filipina Carlos Celdran mengungghah foto selfie di laman facebooknya setelah MA Filipina memberikan keputusan dengan menghukumnya. (Foto: akun Facebook Carlos Celdran)

Mahkamah Agung (MA) Filipina memenjarakan  seorang aktivis yang menyinggung perasaan keagamaan dengan menggelar protes di dalam katedral di Manila tahun 2010.

Pengadilan memvonis pemandu wisata dan aktivis budaya  Carlos Celdran dengan hukuman penjara minimum dua bulan, 21 hari dan jangka waktu maksimum satu tahun, satu bulan, 11 hari.

Tahun 2010, Celdran mengejutkan para pejabat Gereja ketika dia memasuki katedral saat Misa dan mengangkat plakat dengan kata “Damaso” mengacu pada karakter fiktif Padre Damaso dari novel pahlawan nasional Jose Rizal Noli me Tangere, yang menceritakan tentang perlakuan kejam para biarawan Spanyol.

Aktivis itu memprotes dugaan campur tangan Gereja Katolik dalam pengesahan RUU Kesehatan Reproduksi yang kemudian ditunda pengesahannya di Kongres.

Tahun 2012, pengadilan Manila memutuskan Celdran bersalah karena menyinggung perasaan keagamaan. Putusan itu diperkuat pada Agustus 2013 dan oleh Pengadilan Banding pada  Desember tahun lalu.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 7 Agustus, MA  menolak petisi Celdran yang berusaha  membatalkan putusan Pengadilan Banding.

“Kami setuju dengan (Pengadilan Banding) dalam menemukan bahwa tindakan para pemohon dimaksudkan untuk mengejek dan menghina para imam yang keyakinannya dan berprinsip bertentangan dengan dirinya sendiri,” demikian pernyataan keputusan MA.

Pengadilan mengatakan Celdran gagal menghadirkan bukti untuk menunjukkan bahwa pengadilan yang lebih rendah keliru dalam mengeluarkan keputusan.

Dalam permohonannya yang diajukan pada Oktober 2015, aktivis itu meminta MA mendekriminalisasi pelanggaran berdasarkan KUHP Revisi  dengan menyatakan itu tidak konstitusional.

Pasal 133 KUHP menghukum siapa pun yang “di tempat ibadah atau selama perayaan upacara keagamaan, melakukan tindakan yang sangat menyakitkan perasaan umat beriman.”

Dalam sebuah pernyataan, Keuskupan Agung Manila mengatakan kasus Celdran merupakan ranah  pemerintah.

Pastor Roy Bellen dari Komsos Keuskupan Agung Manila mengatakan bahwa keuskupan agung itu tidak menuntut  kasus hukum apa pun terhadap Celdran.

“Meskipun ada keluhan awal yang dibuat  pihak berwenang mengetahui insiden itu dan  mereka dapat membantu mencegah situasi seperti itu terjadi lagi, keuskuan agung tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun,” kata Pastor Bellen.

“Kami tidak mengatakan bahwa keuskupan agung senang (dengan keputusan pengadilan) hanya karena seseorang telah divonis bersalah,” katanya, seraya menambahkan bahwa Gereja selalu menginginkan kebaikan umat dan lembaga.

“Kami bukan satu-satunya institusi dengan keinginan seperti itu. Saya yakin pemerintah juga bekerja untuk kebaikan yang sama,” kata Pastor Bellen.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, Celdran mengatakan: “Ini terjadi. Permohonan saya di MA ditolak dan hukuman saya ditegakkan.”

Tahun 2015, Kardinal Luis Antonio Tagle,uskup agung Manila mengatakan telah memaafkan Celdran, dan menambahkan bahwa “sejauh menyangkut Gereja, itu sudah berakhir.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi