UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pemerintah Diminta Intervensi Soal Pembangunan Sarana Wisata Privat di Area Taman Nasional Komodo

Agustus 14, 2018

Pemerintah Diminta Intervensi Soal Pembangunan Sarana Wisata Privat di Area Taman Nasional Komodo

Seekor komodo mencari mangsa di Pulau Komodo. Sejumlah aktivis beragama Katolik meminta pemerintah untuk meninjau ulang ijin untuk membangun sarana wisata privat di area Taman Nasional Komodo. Menurut mereka, pembangunan mengancam habitat alami binatang komodo. (Foto: Romeo Gacad/AFP)

Pemerintah akan meninjau ulang ijin pembangunan sarana wisata privat di tiga pulau yang dilindungi yang menjadi rumah bagi binatang komodo di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah diprotes sejumlah aktivis Katolik dan kelompok sipil.

Langkah itu diambil menyusul sebuah pertemuan pada Jumat (10/8) antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan sekelompok aktivis lingkungan beragama Katolik, termasuk seorang imam. Mereka mendesak Menteri Siti agar melakukan intervensi dan menghentikan pembangunan itu “sebelum terlambat.”

Menteri Siti mengatakan ia akan membentuk sebuah tim investigasi. “Tim ini akan terdiri atas pemerintah dan kelompok sipil. Tugas pertamanya adalah segera meninjau ulang ijinnya,” katanya. “Konservasi lebih utama daripada investasi.”

Dua perusahaan swasta, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) dan PT Segara Komodo Lestari (SLK), memperoleh ijin pada 2014 dan 2015 untuk membangun sarana wisata privat di Pulau Rinca, Pulau Komodo dan Pulau Padar – tiga pulau kecil di area Taman Nasional Komodo.

PT SLK telah memulai pembangunan di Pulai Rinca namun menghentikannya setelah sekitar 1.000 aktivis dan warga setempat menggelar aksi protes pada 6 Agustus.

Warga setempat, kebanyakan umat Katolik, khawatir jika pembangunan itu akan membahayakan binatang komodo yang jumlahnya menurun dari 3.012 pada 2016 menjadi 2.762 pada tahun lalu.

Mereka juga mengatakan sarana wisata privat itu akan merugikan Taman Nasional Komodo yang menjadi salah satu dari 7 Keajaiban Dunia Baru pada 2012.

Pastor Peter C. Aman OFM yang mengikuti pertemuan itu mengatakan rencana pembangunan sarana wisata privat itu bertentangan dengan misi konservasi pemerintah.

“Di satu sisi, pemerintah ingin melestarikan binatang komodo. Tetapi di sisi lain, pemerintah mengeluarkan ijin yang mengancam habitat mereka,” katanya.

Yosef Berty Fernandez, seorang tokoh awam dan mantan Dubes Indonesia untuk Peru dan Bolivia, mengatakan sarana wisata privat itu akan merusak ekosistem di Taman Nasional Komodo. “Kami tidak menolak investor, tetapi mereka hendaknya melakukan bisnis di luar habitat binatang komodo,” katanya.

Rafael Todowela, seorang pendamping wisata, mengatakan turis domestik dan asing yang mengunjungi Taman Nasional Komodo juga ingin agar area itu alami tanpa “dikontaminasi oleh kehadiran sejumlah bangunan yang tidak perlu.”

Gregorius Afioma dari Sunspirit for Justice and Peace, sebuah LSM lokal yang membantu para petani dan kaum marginal, menyesalkan pemberian ijin meskipun komunitas setempat dengan tegas dilarang melakukan apa pun baik di dalam maupun di sekitar pulau-pulau yang menjadi area Taman Nasional Komodo pada 1990-an. Beberapa warga ditembak mati karena melewati area itu, katanya.

“Sekarang pemerintah mempersilakan para investor untuk memasuki area itu,” katanya. “Ini hanya memperburuk ketidakadilan bagi warga setempat.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi