UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Politik Timor-Leste Menemui Jalan Buntu Akibat Tuduhan Korupsi

Agustus 16, 2018

Politik Timor-Leste Menemui Jalan Buntu Akibat Tuduhan Korupsi

Para pendukung partai Fretilin saat berkampanye di Dili, Timor-Leste, pada 9 Mei. (Foto: Valentino Dariell de Sousa/AFP)

Timor-Leste terus berada dalam krisis politik. Partai terbesar dalam pemerintah koalisi Aliansi untuk Kemajuan dan Perubahan (AMP) mengancam  mendakwa Presiden Francisco Guterres jika dia tidak menyetujui sembilan kandidat menteri yang terindekasi korupsi.

Guterres menolak menerima para kandidat setelah mengirim nama-nama itu ke Komisi Pemberantasan  Korupsi  (CAC) dan jaksa umum untuk penyelidikan.

Dipimpin oleh pahlawan revolusioner dan mantan presiden, Xanana Gusmao, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) adalah mitra terbesar dalam koalisi AMP tiga partai dengan 23 kursi.

Sementara itu, Partai Pembebasan Rakyat hanya memiliki delapan kursi. Partai yang dipimpin oleh Jose Maria de Vasconcelos, salah satu mantan pejuang kemerdekaan yang dilantik sebagai perdana menteri pada 23 Juni dan yang dikenal dengan  panggilan Taur Matan Ruak.

Partai Khunto, anggota ketiga dari koalisi yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok seni bela diri, memiliki lima kursi.

Partai-partai oposisi mengisi sisa kursi legislatif dengan 65 kursi, yang dipimpin oleh Front Revolusioner untuk Timor-Leste Merdeka (Fretilin) ​​dengan 23 kursi.

Fretilin menjadi cikal bakal  gerakan perlawanan dan menjadi bagian dari pemerintah di Timor-Leste ketika negara itu memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia  tahun 2002. Ia tetap berkuasa hingga 2007.

CNRT membela sembilan kandidat menteri dalam sebuah surat kepada Guterres yang  menjamin bila mereka harus diadili jika ada tuduhan korupsi atau kesalahan lain yang ditujukan kepada mereka.

Ketika surat ini gagal menggoyahkan presiden, partai itu meningkatkan tekanan mereka dengan mengeluarkan pernyataan pada 7 Agustus yang mengancamnya untuk diimpesment jika dia gagal menyetujui para kandidat “dalam 10 hari.”

“Kami ingin mengatakan … bahwa orang-orang ini adalah pimpinan puncak CNRT yang telah dipilih dan dipercaya oleh rakyat negara kami,” katanya.

“Dan hanya pada orang-orang inilah kami, struktur organisasi CNRT di kota-kota, telah menaruh kepercayaan kami,” lanjut pernyataan itu, yang dirilis tak lama setelah kongres partai.

“Ada klaim konstitusional untuk peran kepresidenan itu sebagai penjamin kelancaran fungsi lembaga-lembaga demokratis pada pasal 74,” kata Michael Leach, seorang profesor politik di Universitas Swinburne Melbourne.

“Pertanyaannya, apakah harus ada uji hukum yang ketat pada kandidat menteri  dan pemerintah telah mendepak dua kandidat yang saat ini menghadapi dakwaan  atau apakah presiden berhak  membuat penilaian pada kemampuan politik mereka untuk jabatan menteri.”

Sejak kemerdekaan Timor-Leste, lebih dari $ 14 milyar telah dihabiskan dari Dana Minyak yang menyumbang  sebagian besar pendapatan negara, namun hanya sedikit pembangunan yang kelihatan kecuali untuk beberapa proyek infrastruktur besar.

Hampir tidak ada uang yang mengalir ke masyarakat biasa di negara ini, salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita hanya US $ 1.239. Sekitar 30 persen dari bangsa ini terperosok dalam kemiskinan dan orangtua harus berjuang dengan tingkat kekurangan gizi pada anak yang sangat tinggi sebesar 40 persen.

Timor-Leste menduduki peringkat ke-91 dari 180 negara yang dinilai oleh Transparency International tahun 2017. Sementara itu, laporan “kemudahan berusaha” Bank Dunia menempatkannya di peringkat 178 dari 190 negara.

CAC telah menghadapi beban kerja yang terus meningkat dan kepercayaan para pemegang jabatan publik senior terus meningkat. Sekarang orang-orang Timor dan pengusaha biasa semakin kecewa, sementara kedua partai besar bersumpah untuk fokus pada langkah-langkah anti-korupsi dalam kampanye mereka.

“Kami telah diserang oleh korupsi endemik ini, yang juga merupakan masalah moral dan etis. Jika kita tidak dapat membunuh ini, itu akan membunuh kita sebagai sebuah negara,” kata Dominginos Suares, 24 tahun, yang belajar  ilmu politik di ibukota Dili, kepada ucanews.com.

“Para pemimpin korup itu tidak mencintai Timor-Leste. Mereka akan menghancurkan masa depan kita. Korupsi berkembang pesat. Lihatlah berapa banyak orang yang dipenjara sementara yang lain melarikan diri dari negara ini,” katanya, mengacu pada daftar mantan menteri yang terus bertambah dan birokrat senior.

Rui Castro memiliki Ruvik, sebuah bisnis jasa menengah, dan menjabat sebagai wakil presiden Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste.

“Kami telah hidup dengan masalah semacam ini selama 10 tahun,” kata Castro. “Kita harus mengatasi mereka.”

Masalah utamanya adalah CAC yang diluncurkan tahun 2010 tidak memiliki gigi. Semua komisioner telah mengeluh bahwa lembaga itu membutuhkan kekuatan terpisah dari yang ditetapkan dalam KUHP, itu artinya di butuhkan undang-undang baru untuk disahkan, kata Leach, sebuah proposal yang didukung oleh jaksa penuntut umum.

“Timor-Leste, sebagai masyarakat pasca-konflik, sedang menghadapi masalah korupsi dan menyiapkan sejumlah mekanisme untuk mengatasi masalah akuntabilitas dan transparansi,” kata Aderito de Jesus Soares, komisioner anti-korupsi Timor-Leste, kepada ucanews.com.

“Masih ada sejumlah faktor penting yang membuat Timor-Leste paling tidak berpotensi rentan terhadap korupsi. Di antaranya adalah sifat lembaga-lembaga negara yang ruwet, dan kerangka hukum yang masih dalam proses, dan itu yang terlemah.”

“Masyarakat sering mengharapkan komisi melakukan mukjizat dalam memerangi korupsi. Mereka mengharapkan (komisi) bertindak cepat dalam waktu sesingkat mungkin,” tambahnya.

“Namun, harapan seperti itu pasti tidak akan terpenuhi jika dukungan negara untuk komisi yang lebih baik tidak memadai.”

Pada 10 Juli, Fretilin memperkenalkan kembali RUU itu ke parlemen baru. Ucanews.com mengetahaui RUU itu telah mendapat dukungan dari beberapa legislator tetapi di Timor-Leste kabinet terpisah dari parlemen, mengilustrasikan beberapa celah dalam aliansi yang berkuasa.

RUU baru akan memperluas ketentuan pidana di bidang-bidang seperti memperdagangkan pengaruh, praktik korupsi kolusif, penipuan konstruksi dan pemasok, dan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan.

Ini juga memberi lebih banyak wewenang kepada pihak berwenang untuk menyelidiki, menyita dan memegang aset dan bukti serta dapat menyelidiki laporan anonim tentang sebuah kasus korupsi. RUU itu juga menciptakan tanggung jawab perusahaan untuk tindakan kriminal, serta mengkriminalisasi tindakan korup oleh pejabat yang dilakukan di luar negeri.

Satu bagaian dari RUU itu yang menimbulkan kontroversi berkaitan dengan seperangkat ketentuan yang diusulkan yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk memulai penyelidikan dan mempertanyakan tersangka ketika ada indikasi perolehan kekayaan yang melanggar hukum.

Ini mengacu pada kasus-kasus di mana orang memiliki banyak aset tetapi tidak memiliki sarana keuangan untuk mendapatkannya. Tetapi para ahli hukum pengadilan berpendapat bahwa ini akan menjadi pelanggaran praduga tak bersalah yang diabadikan secara konstitusional.

Masalah yang lebih rumit, kata orang dalam, adalah bahwa baik presiden dan perdana menteri secara efektif bekerja sama untuk mendepak sembilan kandidadat menteri keluar dari kabinet.

Selain itu, setiap upaya untuk impeachment presiden akan membutuhkan dua pertiga mayoritas di parlemen, yang merupakan sesuatu yang CNRT tidak dapat lakukan.

Para pengamat mengatakan keputusan Guamao pada Juli untuk tidak bergabung dengan pemerintah bertujuan memberikan ruang yang cukup besar untuk menyelesaikan krisis.

Jika negarawan senior negara itu menyetujui RUU antikorupsi, bagaimanapun, itu bisa memberi kabar baik bagi semua orang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi