UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Berjuang untuk Minoritas Dalam Pemerintahan Pakistan

September 11, 2018

Gereja Berjuang untuk Minoritas Dalam Pemerintahan Pakistan

Para pedagang di Pakistan meneriakan slogan-slogan dalam sebuah protes di Lahore pada Desember 2015 menentang penangkapan seorang penjaga toko yang dituduh melakukan penodaan agama. (Foto: Arif Ali/AFP)

Gereja Katolik Pakistan telah meminta pemerintah baru negara itu untuk membantu minoritas di tengah kritik terhadap penarikan kembali  seorang ahli ekonomi  dari Ahmadiyah dari posisi penasihat senior.

Pencalonan Atif Mian, seorang Ahmadiyah, untuk bergabung dengan dewan penasehat ekonomi yang beranggotakan 18 negara ditarik  kembali di tengah tekanan oposisi dari beberapa Muslim arus utama. Ahmadiyah adalah kelompok Islam minoritas yang tidak diterima oleh semua Muslim.

Komisi Nasional untuk Keadilan dan Perdamaian (NCJP), badan hak asasi manusia Gereja Katolik di Pakistan, memberi ucapan selamat kepada Perdana Menteri baru Imran Khan dan Presiden (terpilih) Arif Alvi atas pelantikan mereka dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh media pada 6 September.

“Selain berjuang  untuk pembangunan dan kemajuan bangsa, pemerintah juga harus memprioritaskan isu-isu minoritas sehingga mereka terintegrasi dengan baik di masyarakat dan merasa bangga menjadi orang Pakistan yang bertanggung jawab,” kata Mgr Joseph Arshad, uskup agung  Islamabad-Rawalpindi, direktur nasional NCJP, Pastor Emmanuel Yousaf dan direktur eksekutif Cecil Shane Chaudhry mengatakan dalam pernyataan bersama.

Komisi itu juga menekankan perlunya pemerintah untuk membentuk Kementerian Urusan Minoritas di tingkat provinsi dan federal untuk memberikan representasi yang semestinya kepada minoritas di semua kementerian.

Gereja juga meminta komisi nasional untuk melindungi hak-hak minoritas agama. Pemerintah adalah juga milik minoritas seperti mayoritas, tambah pernyataan itu.

Uskup Agung Arshad menyatakan “doa terbaik” untuk pemerintahan baru. Dia mengatakan semua pihak harus berjuang untuk meningkatkan kehidupan bagi masyarakat yang lemah dan terpinggirkan serta mengarahkan pemuda dan bangsa menuju koeksistensi damai.

Partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf  pimpinan Imran Khan menolak penunjukan Mian, seorang profesor di Universitas Princeton di Amerika Serikat.

Menteri Penerangan Fawad Chaudhry menulis bahwa tidak pantas jika nominasi tunggal memecah belah.

Namun, menteri sebelumnya mengatakan pemerintah tidak akan “tunduk pada ekstremis” yang menentang penunjukan itu.

Tahun 2014, Mahkamah Agung Pakistan mengamanatkan sistem kuota, dengan 5 persen kuota pegawai negeri disisihkan untuk minoritas agama. Namun, aturan itu jarang ditegakkan.

Sabir Michael, seorang peneliti dan profesor di departemen pekerja sosial Universitas Karachi, menyatakan kekecewaan atas penanganan penunjukan Mian. “Mian adalah orang yang berkualifikasi tertinggi di dewan penasihat ekonomi,” katanya.

Dan, untuk pertama kalinya, anggota agama minoritas belum dimasukkan dalam pemerintahan federal atau kabinet provinsial Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa, katanya.

“Kami tidak punya banyak harapan untuk berubah,” kata Michael kepada ucanews.com. “Mungkin para pemimpin gereja harus bertemu dengan PM dan presiden secara pribadi dan berbagi keprihatinan mereka. Kami tidak melihat keadilan sedang dilakukan.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi