HUE, Vietnam (UCAN) — Warga desa beragama Katolik di Propinsi Thua Thien-Hue mengatakan, mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti ajaran Gereja terkait dengan metode-metode keluarga berencana artifisial yang disodorkan guna memenuhi kebijakan dua anak dari pemerintah.

Para warga Desa Huong Toan, seperti warga Vietnam di mana-mana di negara itu, diminta untuk tidak memiliki lebih dari dua anak per keluarga sejak 1994, ketika pemerintah desa memulai program nasional keluarga berencana. Keluarga-keluarga dengan lebih dari dua anak harus memberi beras kepada pemerintah sebagai denda.

Banyak umat Katolik setempat mengatakan, mereka telah melakukan yang terbaik untuk setia pada ajaran Gereja, namun beberapa kemudian akhirnya menyerah untuk menggunakan alat kontrasepsi karena tidak kuat membayar denda yang sedemikian berat.

Catherine Pham Thi Thanh, 44, mengatakan bahwa sejak 1996, dia dikenai total denda 3.800 kilogram beras karena memiliki enam anak.

Thanh, yang memproduksi minuman keras dari beras dan beternak babi untuk menunjang keluarganya, mengatakan bahwa dia didenda 300 kilogram beras untuk anak ketiga, 600 kilogram untuk anak keempat, 900 kilogram untuk anak kelima, dan 2.000 kilogram untuk anak keenamnya. Anak-anaknya berusia dua hingga 15 tahun.

Dia mengatakan bahwa keluarganya memperoleh penghasilan tahunan hanya 700 kilogram beras dari lahan pertanian mereka pemberian pemerintah seluas 1.000 meter persegi.

Thanh mengatakan bahwa di tahun 2007, dia memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk menyelamatkan keluarganya dari denda 3.800 kilogram beras jika dia mendapat anak ketujuh.

Thanh, yang hanya berpendidikan kelas satu sekolah dasar itu, mengatakan bahwa dia tahu tentang metode keluarga berencana alamiah yang diterima Gereja, namun tidak bisa mempraktekkannya.

Dia bercerita bahwa di tahun 2005, pemerintah desa setempat menyita harta milik sebuah keluarga yang tidak bisa membayar denda karena memiliki lebih dari dua anak.

Warga desa lain, Anna Pham Thi The, 50, mengatakan bahwa dia memiliki tujuh putri berusia 2-29 tahun. The, yang juga memproduksi alkohol dari beras dan beternak babi, mengatakan bahwa dia tidak keberatan dikenai denda untuk memiliki anak lagi karena suaminya menginginkan seorang putra.

Menurut berbagai sumber, warga lokal yang sudah memiliki dua anak diminta untuk menggunakan alat kontrasepsi artifisial atau menjalani vasektomi gratis.

Pastor Joseph Nguyen Van Chanh, kepala Paroki Huong Toan, mengatakan bahwa 90 persen dari 1.200 umat parokinya sepakat untuk membayar denda sebagai cara untuk setia kepada ajaran Gereja. Umat Katolik setempat diajarkan metode-metode keluarga berencana alamiah dalam kursus-kursus persiapan perkawinan, katanya.

Beberapa umat Katolik setempat mengatakan, Pastor Chanh meminta sumbangan dari berbagai benefaktor untuk menolong umat setempat yang memiliki keluarga besar. Desa Huong Toan berpenduduk sekitar 14.000 jiwa.

Menurut Katekismus Gereja Katolik, “setiap perbuatan, apakah itu sebelum berhubungan, atau dalam berhubungan, atau dalam mengembangkan konsekuensi-konsekuensi alami, yang dimaksud, baik sebagai tujuan maupun sarana, untuk menggagalkan prokreasi, pada dasarnya bersifat jahat.”

Sementara itu, media pemerintah setempat melaporkan bahwa Pham Ngoc Minh, direktur eksekutif Vietnam Airlines, ditegur oleh perdana menteri baru-baru ini karena mendapat anak ketiga.

Vietnam, dengan 86 juta penduduk, mengalami pertumbuhan penduduk 1,12 juta orang setiap tahun, demikian media.