UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pastor John Prior Kritik Cara Vatikan Tangani Skandal dalam Gereja

Nopember 2, 2017

Pastor John Prior Kritik Cara Vatikan Tangani Skandal dalam Gereja

Pastor John Mansford Prior SVD, dosen misiologi di STFT Ledalero di Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. (Foto: P. Hubertus Tenga)

Pastor John Mansford Prior SVD, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Tahta Suci mengakhiri tradisi merahasiakan kasus-kasus moral yang melibatkan kaum Klerus dan mengubah tata cara penunjukan uskup.

Dalam artikelnya di Majalah Mingguan Hidup, misionaris kelahiran Inggris yang sudah 40 tahun berkarya di Flores itu mengatakan, proses penanganan kasus-kasus demikian mesti “serba transparan, sama seperti dalam negara.”

“Jika Tahta Suci memaksa seorang uskup menarik diri, hasil pemeriksaan  serta pengadilan atas uskup itu harus diumumkan secara resmi,” tegasnya.

Pastor John yang juga bekerja di lembaga kajian agama dan budaya Candraditya di Maumere adalah mantan penasehat untuk dewan kepausan untuk urusan budaya dan Federasi Konferensi Para Uskup se-Asia atau Federation of Asian Bishops’ Conference (FABC).

Tulisannya berjudul “Hasta Harapan” terbit dalam Hidup edisi 29 Oktober 2017 yang secara khusus mengulas soal kasus pengunduran diri Uskup Ruteng, Mgr Hubertus Leteng Pr.

Vatikan menerima pengunduran diri Uskup Leteng pada 11 Oktober setelah sebelumnya melakukan investigas terkait tudingan adanya penggelapan dana Gereja senilai lebih dari Rp 1,6 miliar dan isu terkait hubungan gelapnya dengan seorang perempuan.

Dalam pengumuman resminya, Vatikan tidak menjelaskan alasan pengunduran diri Uskup Leteng, yang kemudian diganti oleh Mgr Silvester San sebagai administrator apostolik hingga penunjukkan uskup yang baru.

Pastor John mengatakan kepada ucanews.com pada 1 November bahwa, selain transparansi, Gereja juga harus menerapkan proses yang adil.

“Kalau ada tuduhan yang kredibel, sang klerus, entah pastor entah uskup yang dituduh sebagai pelaku harus langsung dibebastugaskan – tentu dengan prasangka tak bersalah,” katanya.

“Gereja sendiri mengurus tak kredibel masalah seperti ini,” katanya, karena “imam selidiki imam, uskup selidiki uskup dan (dilakukan) secara tertutup,” katanya.

“Siapa yang bisa sungguh-sungguh percaya?,” lanjut Pastor John.

Ia menyebut contoh kasus di Flores, di mana seorang pastor biarawan diisukan memiliki “relasi khusus” dengan seorang perempuan yang kemudian diselidiki oleh provinsialnya.

“Hasilnya, itu (disebut) gosip. Masalahnya, proses penyelidikan tidak terbuka untuk umat. Lebih jelek lagi, hasil penyelidikan tidak diumumkan dari mimbar.  Alhasil, gosip jalan terus,” katanya.

Ia menegaskan, dengan mendorong tranparansi, Gereja “bersikap dan bertindak adil terhadap uskup atau pastor yang dituduh, juga adil terhadap umat yang dililiti gosip yang berleleran.”

Dengan model penanganan yang sekarang, kata dia, Gereja hanya fokus pada pelaku dan bukan korban.

“Korban harus didampingi, dengan counseling secukupnya dan menerima kompensasi sesuai aturan negara,” katanya, sementara “si pelaku diperlakukan sebagai pelaku.”

Dalam artikelnya, Pasto John juga menyinggung soal perlunya perubahan mekanisme dalam penunjukkan uskup.

Merujuk pada langkah terbaru Paus Fransiskus  yang secara terbuka meminta para pastor, anggota tarekat-tarekat religius serta umat awam se-Keuskupan Roma merekomendasikan kandidat-kandidat untuk jabatan Vikaris Jenderal yang de facto bertindak sebagai Uskup Roma, kata dia, hal itu kiranya perlu diterapkan di seluruh dunia.

“Kalau ini sudah terjadi di Roma, timbul pertanyaan, kapan Tahta Suci akan meluncurkan  model serupa bagi seluruh Gereja seputar pengangkatan uskup,” ungkapnya.

Menurut dia, tentu ada bahaya bahwa konsultasi terbuka bisa dipolitisir. Tetapi, lanjutnya, siapa bisa memastikan bahwa proses yang terjadi selama ini, yang juga dirwanai lobi-lobi di balik layar, lebih baik.

Ia menjelaskan, Dewan Sembilan Kardinal yang berkonsultasi dengan Paus setiap tiga bulan pernah membahas kemungkinan supaya prosedur pemilihan, pengangkatan dan pengunduran diri seorang uskup diatur melalui proses yang lebih terbuka.

“Kiranya rekomendasi -rekomendasi mereka segera dibahas secara luas supaya sebuah modus baru dapat diterapkan di seluruh Gereja,” tulisnya.

Rikard Rahmat, seorang awam menyebut gagasan Pastor John sangat berani mengingat banyak orang Katolik di Indonesia yang masih menganggap tabu kritikan terhadap Gereja.

“Untungnya bahwa pendapat tersebut disampaikan langsung oleh anggota klerus. Jika orang awam mengatakan itu, hal itu tentu akan dianggap merusak wibawa gereja,” katanya.

Ia mengatakan bahwa kasus Uskup Leteng memang harus mendorong Gereja untuk meninjau kembali mekanisme pemilihan uskup.

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi