UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Netizens Beradaptasi Dengan Penyensoran Media Sosial di Vietnam

Januari 16, 2018

Netizens Beradaptasi Dengan Penyensoran Media Sosial di Vietnam

Para siswa mengakses media sosial di sebuah warnet di Kota Ho Chi Minh, pada 10 Januari. (Foto: ucanews.com)

Pastor Anthony Le Ngoc Thanh setiap hari memposting tulisannya tentang isu-isu sensitif politik seperti korupsi dan kerusakan  lingkungan.

Demi tujuan  yang baik, pastor Katolik tersebut juga menggunakan akun Facebook-nya untuk meminta kebebasan beragama dan hak politik.

Dia telah memiliki 14.000 pengikut hanya dalam setahun setelah sebelumnya akun Facebooknya diserang oleh hacker.

Pastor Thanh mengatakan bahwa dia mencoba memenuhi permintaan publik akan sumber informasi selain yang dikeluarkan oleh media pemerintah.

Vietnam melarang surat kabar swasta, sehingga media sosial telah menjadi cara efektif bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengungkapkan pendapat mereka, katanya.

Internet merupakan “anugerah” yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang yang hidup di bawah rezim otoriter seperti di Vietnam, kata Pastor Thanh.

Pada akhir Desember, terungkap bahwa pemerintah Vietnam telah mengerahkan lebih dari 10.000 orang yang disebut pasukan siber untuk melawan “pandangan yang salah” di Internet.

Letnan Jenderal Nguyen Trong Nghia, seorang pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas urusan politik, menuduh pasukan musuh menggunakan internet untuk mencoba merongrong pemerintah komunis di negara tersebut.

“Dalam setiap jam, menit, dan detik, kita harus siap bertempur secara proaktif melawan pandangan yang salah,” katanya.

Lebih dari 60 persen dari 94 juta orang Vietnam menggunakan Internet, menurut Nghia.

Pastor John Nguyen Ngoc Nam Phong, seorang Facebooker populer yang berbasis di ibukota Hanoi, mengatakan bahwa badan siber  pemerintah yang disebut Force 47 tidak bertindak sendiri.

Sebuah pasukan pembentuk opini online lainnya,  termasuk siswa, guru dan mantan tentara,  beroperasi di bawah Departemen Propaganda Pusat Komunis.

Pastor Phong mengatakan bahwa tujuan utama kedua pasukan tersebut adalah mempertahankan pemerintahan otoriter.

Mereka menyebarkan laporan media yang dijalankan negara dan juga mengancam pembangkang dan menyebarkan berita palsu atau menyimpang.

Membobol situs populer yang dijalankan oleh aktivis adalah taktik lain.

Pastor Phong, yang memiliki 31.000 pengikut di Facebook, mengatakan bahwa dia telah diancam untuk dibunuh dan tahun lalu dilarang bepergian ke luar negeri.

Vietnam telah meningkatkan upaya menyensor Internet, menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap media sosial dan menghapus konten-konten yang dianggap menyinggung.

Tahun lalu Facebook, atas perintah Vietnam, menghapus 159 akun yang dianggap merusak reputasi pemimpin atau mempromosikan pandangan anti-Komunis.

YouTube memblokir 4.500 video atau 90 persen atas permintaan pemerintah.

Majelis Nasional memperdebatkan sebuah undang-undang keamanan siber yang mengharuskan perusahaan teknologi asing menyimpan data tertentu di server di negara tersebut.

Namun, Pastor Thanh mengatakan bahwa pasukan siber pemerintah tidak dapat mencegah puluhan juta pengguna Internet mengakses sumber berita non-pemerintah.

Imam tersebut mengatakan bahwa netizen dengan mudah mengenali komentar membosankan dan dogmatis yang disebarluaskan secara online oleh para pendukung pemerintah.

Pastor Thanh mengatakan akan lebih baik jika semakin banyak orang dipekerjakan sebagai pejuang siber pemerintah karena mereka harus membaca pandangan yang berlawanan untuk merespons.

Secara bertahap mereka secara pribadi akan terpengaruh untuk menjadi lebih baik oleh pemaparan tersebut.

“Saya hanya memblokir komentar yang menyinggung agama, tapi menerima komentar yang mengompori atau mengancam saya karena saya ingin mereka membaca tulisan saya,” katanya.

Imam tersebut mengatakan bahwa jumlah orang yang percaya pernyataan dari para pemimpin negara telah turun drastis selama beberapa tahun terakhir karena dampak media sosial.

“Adalah penting bahwa Gereja mengajarkan orang bagaimana menggunakan Internet dengan sehat dan benar memilih, menganalisis, memberi komentar dan menilai berata berdasarkan ajaran Gereja,” kata Pastor Thanh.

Banyak netizen menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum untuk secara terbuka mengungkapkan pendapat di media sosial, tambahnya.

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi