UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Banyak Asia Tetap Terjebak dalam Cengkeraman Korupsi

Maret 1, 2018

Banyak  Asia Tetap Terjebak dalam Cengkeraman Korupsi

Mantan ketua DPR RI Setya Novanto (kiri), menunggu sidang pertama di pengadilan terkait korupsi e-KTP di Jakarta pada 13 Desember 2017.(Foto: Bay Ismoyo/AFP)

Pemerintah di sekitar kawasan Asia Pasifik terus gagal dalam memberantas korupsi, menurut Indeks Persepsi Korupsi terakhir yang dikeluarkan oleh Transparency International pekan lalu.

Organisasi masyarakat sipil global yang berkampanye melawan korupsi mencatat bahwa indeks tahun ini menunjukkan “varian tertinggi terjadi dalam korupsi sektor publik” di seluruh wilayah.

Kamboja, Korea Utara, dan Afghanistan termasuk di antara “terburuk” dalam indeks sementara lebih dari separuh negara di kawasan tersebut mendapat nilai kurang dari 50. Rata-rata, seluruh negara di wilayah itu hanya mendapat nilai 44.

Pada skala 0 sampai 100, di mana 100 berarti sangat bersih dan 0 mencerminkan masalah korupsi yang sistemik yang mengakar, negara-negara Asia Pasifik rata-rata gagal.

“Analisis kami menunjukkan sedikit kemajuan di seluruh wilayah,” demikian sebuah pernyataan dari Transparency International.

Kelompok tersebut mencatat bahwa dalam enam tahun terakhir, hanya sedikit negara yang mengalami “perubahan kecil dan bertahap” yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Organisasi tersebut melaporkan bahwa di beberapa negara di kawasan ini, wartawan, aktivis, pemimpin oposisi, dan siapa saja yang mencoba untuk menantang status quo terancam, dan bahkan dibunuh.

Filipina, India, dan Maladewa termasuk di antara negara pelanggar terburuk, menurut catatan Transparency international.

“Negara-negara ini memiliki nilai korupsi tinggi dan hanya memiliki sedikit kebebasan pers serta  jumlah kematian jurnalis yang tinggi,” kata kelompok tersebut.

Komite Pelindung Wartawan yang berbasis di New York melaporkan bahwa 15 wartawan yang menangani kasus korupsi di tiga negara tersebut dibunuh tahun lalu.

Organisasi anti-korupsi mengatakan kebebasan berekspresi diserang di sebagian besar wilayah itu, dan “ruang masyarakat sipil makin sempit.”

Dikatakan bahwa kelompok masyarakat sipil di negara-negara seperti Kamboja, Papua Nugini, dan Cina secara permanen mendapat ancaman dari pihak berwenang.

Di Kamboja, pemerintah baru-baru ini membungkam masyarakat sipil dengan diperkenalkannya undang-undang pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah.

Filipina berada di peringkat terendah dalam laporan 2017 dibandingkan dua tahun terakhir. Hal ini tidak ditunjukkan dalam laporan tersebut apakah karena perang pemerintah melawan narkotika mempengaruhi peringkat yang lebih rendah.

Thailand naik ke posisi 96 dalam indeks terbaru dari posisi 101 tahun lalu.

Malaysia turun tujuh angka menjadi 62, berada di posisi 47, setelah laporan skandal korupsi senilai satu miliar dolar dana kekayaan kedaulatannya muncul.

Singapura mempertahankan tempatnya di antara sepuluh besar. India dan Indonesia keduanya turun, sementara Vietnam naik enam peringkat.

Meskipun laporan tersebut mencatat bahwa Indonesia memiliki jalan yang panjang dalam memerangi korupsi, negara Asia Tenggara tersebut menaikkan indeksnya, bergerak dari 32 menjadi 37 dalam lima tahun terakhir.

Laporan tersebut mencatat bahwa negara lain, seperti Korea Selatan, tetap “cukup stabil” dalam nilai mereka selama enam tahun terakhir.

India berada di peringkat 81 dalam indeks terakhir, turun dua posisi dari 2016 saat berada di peringkat 79.

Laporan tersebut juga mencap India sebagai salah satu “pelanggar terburuk” dalam hal korupsi dan kebebasan pers di Kawasan Asia Pasifik.

Kelompok anti korupsi mengatakan perbaikan dalam memerangi korupsi “hanya akan terjadi jika ada kemauan politik yang kuat untuk perubahan.”

Kelompok tersebut mengatakan bahwa sebuah “strategi komprehensif” perlu diadopsi, “bukan berdasarkan tindakan yang tertutup,” mereka menambahkan bahwa undang-undang dan institusi harus ada untuk mencegah korupsi.

Ditambahkan bahwa kerangka hukum dan akses terhadap informasi merupakan komponen penting dari “sistem politik yang sehat” di mana orang berperan dalam menuntut pertanggungjawaban.

Perlindungan bagi mereka yang mengekspos anomali terutama di pemerintahan juga “harus dilakukan dikawasan Asia Pasifik,” kata kelompok tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi dirilis pada minggu yang sama dengan Amnesty International yang melaporkan bahwa situasi hak asasi manusia di kawasan Asia Pasifik telah ditandai oleh kegagalan pemerintah.

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi