UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Perdana Menteri India Enggan Mengundang Paus Fransiskus

Maret 22, 2018

Perdana Menteri India Enggan Mengundang Paus Fransiskus

Kardinal Oswald Gracias (kanan) bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi pada 20 Maret.

Perdana Menteri India Narendra Modi terus menunjukkan ketidakkomitmennya  mengundang Paus Fransiskus ke negara itu meskipun ada permintaan dari para pemimpin Gereja setempat karena kekerasan sporadis dan intimidasi terhadap orang Kristen terus berlanjut di seluruh India.

Tahun lalu  Vatikan mengusulkan untuk berkunjung ke negara terpadat kedua di dunia, namun gagal, dan  kunjungan itu hanya ditujukan  ke Myanmar yang dilanda perselisihan dan ke Banglades yang mayoritas Muslim.

Terkait rencana kunjungan Paus Fransiskus, Kardinal Oswald Gracias tidak  mendapatkan persetujuan  dari pemimpin Partai Bharatiya Janata pro-Hindu, Perdana Menteri Modi pada 20 Maret.

“Saya mengatakan kepada perdana menteri tentang cinta yang besar dan penerimaan Sri Paus di antara orang-orang di dunia, juga di India, dan menghadirkan dia di India akan menguntungkan negara itu,” kata Kardinal Gracias kepada media setelah pertemuan.

Dia menambahkan bahwa Modi mendengarkan dengan penuh perhatian tetapi tidak membuat komitmen untuk mengundang Paus ke India.

Para pengamat menyatakan  Modi tidak akan mengundang Paus – suatu keharusan diplomatik karena Vatikan adalah negara berdaulat – sebelum pemilu  April 2019.

“Saya mengingatkan perdana menteri tentang kontribusi Gereja di bidang pendidikan, kesehatan dan masalah sosial dan  hal itu ingin dilakukan di masa depan dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa,” kata Kardinal Gracias, uskup agung Bombay.

“Meskipun kami (umat Katolik) adalah kelompok minoritas kecil, sekitar 2 persen dari populasi di negara ini, selama berabad-abad Gereja telah berada di garis depan dalam malayani pendidikan dan kesehatan serta  orang miskin.”

Kardinal Gracias, yang juga ketua Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia, mengatakan ia juga menarik perhatian Modi pada situasi yang dihadapi komunitas minoritas di India, termasuk serangan baru-baru ini terhadap rumah sakit Katolik dan biarawati di Ujjain.

Dia mengatakan Modi menanggapi dengan sangat positif dan mengatakan: “Saya perdana menteri untuk semua orang India, terlepas dari kasta dan keyakinan, dan jika ada masalah Anda dapat datang langsung kepada saya dan kami dapat mencarikan penyelesaiannya.”

Tetapi fokus utama media India dalam hal Gereja sekarang adalah kontroversi mengenai tanah, Uskup Agung Ernakulam-Angamaly Kardinal George Alencherry bersama  beberapa stafnya  dituduh terkait  transaksi tanah yang mencurigakan.

“Seluruh Gereja bersama Kardinal Alencherry tetapi kami menghormati hukum dan akan membiarkan pengadilan memutuskan,” kata Kardinal Gracias, seorang pakar hukum agama.

Kardinal Alencherry dan timnya telah dituduh menjual lahan utama dengan harga yang terlalu rendah, menyebabkan kerugian keuskupan agung itu. Sebagai pemimpin  Gereja, dia adalah pemilik tituler (sementara sampai selesai masa tugasnya) dari semua tanah Gereja di keuskupan agung.

Kontroversi itu telah meningkatkan perhatian terutama tentang peraturan tanah khususnya di Kerala, yang telah dimasukkan ke dalam es setelah ditulis sekitar satu dekade lalu oleh V.R. Krishna Iyer, mantan hakim Mahkamah Agung India dan anggota Komisi Reformasi Hukum.

“Saya tidak mendukung aturan tanah yang diajukan pada  Gereja Kerala karena kami memiliki lebih dari cukup hukum internal untuk memeriksa korupsi, semuanya diaudit dari waktu ke waktu dan ada transparansi,” kata Kardinal Gracias.

“Saya takut jika aturan tanah itu digunakan, itu bisa disalahgunakan dan akan lebih merugikan Gereja daripada kebaikan.”

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi