Tentara Kemerdekaan Kachin yang sebagian besar beragama Kristen (KIA) dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha di bagian utara,  kurang dari tiga bulan lalu berada di pusat pertempuran hebat dengan militer negara itu, yang menggunakan pesawat tempur dan artileri melawan mereka.

Tapi, sekarang KIA berada di antara kelompok-kelompok bersenjata yang memulai  pembicaraan damai dengan petinggi yang memerintahkan serangan itu.

Konferensi pada 11-16 Juli di ibukota Naypyidaw mencoba untuk melihat kembali Perdamaian Panglong yang bersejarah di tahun 1947 antara beberapa etnis minoritas dan pemerintah pusat.  Konferensi ini merupakan lanjutan dari putaran diskusi sebelumnya  tahun 2015 dan 2016.

Tujuh kelompok etnis bersenjata, yang dikenal sebagai Aliansi Utara dan dipimpin oleh Angkatan Darat  Amerika Serikat belum menandatangani perjanjian gencatan senjata secara nasional tetapi menghadiri konferensi itu  dengan dukungan pejabat Cina.

Perwakilan dari 10 kelompok bersenjata yang telah menandatangani perjanjian gencatan senjata tersebut juga terlibat.

Lebih dari 700 peserta pada pembukaan termasuk Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB  untuk Myanmar.

Mgr Raymond Sumlut Gam, uskup keuskupan Banmaw di Negara Bagian Kachin menggambarkan pertemuan itu sebagai langkah maju, khususnya keterlibatan KIA.

Tahun 2011, puluhan ribu orang di Kachin dan Negara Bagian Shan yang berdekatan mengungsi ketika gencatan senjata 17 tahun gagal.

KIA diperkirakan memiliki sekitar 4.000 tentara aktif, sebagian besar di pangkalan dekat perbatasan Myanmar dengan Cina.

“Saya berharap konferensi ini membawa hasil positif yang akan mengurangi bentrokan dan membantu kembalinya orang-orang yang terlantar secara cepat ke rumah mereka,” kata Uskup Gam, seorang etnis Kachin, kepada ucanews.com.

Aung San Suu Kyi mengatakan dalam pidato pembukaan bahwa ada kebutuhan untuk menyelesaikan “masalah politik” dengan kelompok non-penandatangan perjanjian gencatan senjata.

Namun, Khin Zaw Win, direktur  Lembaga Tampadipa yang berpusat di kota komersial Yangon, tidak memiliki harapan besar bahía hal ini tercapai.

Dia mengatakan kurangnya diskusi mengenai pembentukan sistem federal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Perjanjian Panglong yang menjamin berbagai kelompok etnis menentukan nasib sendiri.

Militer tetap prihatin bahwa memungkinkan proses penentuan nasib sendiri dapat memecah negara jika beberapa kelompok bersikeras pada kemerdekaan.

“Bunyi senjata akan menjadi diam jika semua kelompok dengan keinginan tulus mematuhi persetujuan perdamaian itu,” kata Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing pada pembukaan konferensi itu.

Dia memperingatkan bahwa negara manapun, demokratis atau lainnya, hanya bisa memiliki satu kekuatan militer.

“Jika proses perdamaian membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperlukan, akan ada dorongan, campur tangan dan manipulasi, yang semuanya akan merusak kepercayaan yang dibangun dengan susah payah dan kesepakatan yang diperoleh dengan susah payah pula,” katanya.

Angkatan bersenjata memerintah Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma, selama lebih dari 50 tahun sebelum pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi mulai menjabat pada April 2016. Namun, militer tetap memiliki otoritas politik yang luas.

Ayah Suu Kyi, Jenderal Aung San, memimpin negara itu menuju kemerdekaan dari Inggris setelah Perang Dunia II dan mencapai Perjanjian Panglong dengan kelompok etnis Kachin, Shan dan Chin.

Segera setelah itu, Aung San dibunuh dan kesepakatan itu tidak pernah dipenuhi.

Kelompok-kelompok etnis kembali mengangkat senjata melawan pemerintah pusat dan konferensi perdamaian terbaru di Naypyidaw berusaha untuk menyelesaikan warisan sejarah itu.