UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Para Uskup Regio Nusa Tenggara Minta Perubahan Jadwal Pilpres

Agustus 15, 2018

Para Uskup Regio Nusa Tenggara Minta Perubahan Jadwal Pilpres

Beberapa perahu yang ditumpangi para peziarah Katolik turut serta dalam sebuah prosesi Pekan Suci di perairan Larantuka, Propinsi NTT. (Foto: Ryan Dagur/ucanews.com)

Para uskup Regio Nusa Tenggara meminta pemerintah untuk mengubah jadwal pemilihan presiden (pilpres) karena bertepatan dengan perayaan Pekan Suci.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 7 April 2019 sebagai hari pemilihan. Namun para uskup ingin agar pihak terkait membuat pengecualian dan melakukan penjadwalan ulang hari pemilihan baik di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau, lebih baik lagi, di seluruh Indonesia.

Vikjen Keuskupan Larantuka Pastor Siprianus Sande Pr mengatakan para uskup Regio Nusa Tenggara akan segera bertemu legislator dan menyurati KPU untuk meminta penjadwalan ulang.

“Kami tidak ingin kegiatan politik merusak kekhusukan perayaan (Pekan Suci),” katanya.

Keuskupan Larantuka terkenal dengan perayaan Pekan Suci yang sudah berusia lima abad, yakni Semana Santa. Semana Santa biasanya berlangsung sejak Rabu hingga Minggu Paskah dan menarik lebih dari 10.000 peziarah dari berbagai wilayah setiap tahunnya.

Pilpres bertepatan dengan dimulainya Semana Santa dan banyak jalan ditutup untuk perayaan itu.

Uskup Agung Ende Mgr Vinsensius Sensi Potokota Pr mengatakan ia mendukung langkah itu. “Ini bukan sekedar sebuah petisi untuk mengubah (tanggal pemilihan). Ini tentang bagaimana pemerintah tidak secara seksama memikirkan kebutuhan komunitas,” katanya.

Juventus Prima Yoris Kago, ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), mengatakan pemerintah hendaknya mengecek terlebih dahulu perayaan-perayaan besar setiap agama sebelum menentukan tanggal pemilihan.

“Saya khawatir banyak umat Katolik tidak akan ikut pemilihan,” katanya, seraya menambahkan bahwa banyak peziarah Katolik mengikuti perayaan Semana Santa.

Pastor Siprianus Hormat Pr, sekretaris eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengatakan KWI tidak akan ikut campur tetapi para uskup Regio Nusa Tenggara dipersilakan membicarakan keberatan mereka dengan pemerintah.

Pramono Ubaid Tanthowi, komisioner KPU, mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum hanya akan membahas isu itu setelah menerima permintaan resmi dari para uskup.

 

UCAN Indonesia
Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi