UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kelompok Warga Sipil, Aktivis Desak Vietnam Buat UU Internet Baru

September 20, 2018

Kelompok Warga Sipil, Aktivis Desak Vietnam Buat UU Internet Baru

Umat Katolik tengah berselancar di media sosial pada telepon selular mereka Juni lalu di Ho Chi Minh City. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa UU keamanan siber akan mengekang kebebasan berpendapat di Vietnam. (Foto: Mary Tran/ucanews.com)

Sejumlah kelompok warga sipil dan aktivis telah meminta Dewan Nasional di Vietnam untuk menunda dan membuat penyesuaian terhadap UU keamanan siber yang sangat kontroversial.

Menurut mereka, UU yang akan berlaku pada 1 Januari 2019 itu berisi “banyak pasal yang jelas-jelas melanggar kebebasan berpendapat warga negara” dan secara tidak jelas menetapkan larangan perilaku seperti “merusak adat istiadat,” “memutarbalikkan sejarah,” dan “menyinggung orang-orang besar.”

Sejumlah kelompok warga sipil dan aktivis memperingatkan bahwa larangan semacam itu bisa memberi kekuasaan kepada otoritas untuk melanggar kebebasan berpendapat warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

UU itu juga mewajibkan Facebook, Google dan perusahaan teknologi global lainnya untuk menyimpan data pribadi pengguna layanan di Vietnam dan membuka kantor di negara itu.

Penyedia layanan internet diminta untuk mencegah dan menghapus informasi yang telah dipublikasikan atas permintaan otoritas tanpa persetujuan pengadilan.

Para aktivis khawatir bahwa warga negara tidak akan memiliki prosedur hukum untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka. Mereka mengatakan UU keamanan siber yang disahkan pada 12 Juni oleh anggota Dewan Nasional itu bertentangan dengan standar hak asasi manusia (HAM) internasional.

UU itu “akan menciptakan hambatan perdagangan bagi perusahaan internasional yang beroperasi di Vietnam, memaksa perusahaan ini untuk membuka cabang atau kantor perwakilan dan menyimpan informasi pengguna di negara itu,” kata para aktivis.

Sekitar 1.500 individu termasuk kelompok warga sipil telah menandatangani sebuah petisi yang meminta revisi UU keamanan siber tersebut.

Pada 13 September, Plt. Menteri Komunikasi dan Informasi Nguyen Manh Hung mengatakan “Facebook, mengingat begitu sukses di Vietnam, hendaknya menyisihkan pendapatan untuk investasi penelitian dan pengembangan dan segera membuka sebuah kantor di Vietnam.”

Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengatakan kepada Simon Milner, wakil presiden kebijakan publik untuk Asia Pasifik, bahwa media sosial raksasa itu hendaknya bekerjasama dengan baik dengan pemerintahannya, menghapus informasi buruk dan bertanggungjawab atas perlindungan 60 juta akun pengguna di Vietnam.

Para aktivis mengatakan UU itu juga mengancam ratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam.

Anggota Parlemen Eropa menuntut kemajuan HAM di Vietnam menjelang ratifikasi perjanjian tersebut. Mereka meminta Vietnam untuk merevisi UU keamanan siber dan membuat UU ini sesuai dengan standar HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik di mana Vietnam sudah menjadi negara anggota sejak 1982.

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi