Perjanjian Cina-Vatikan yang ditunggu-tunggu tentang pengangkatan uskup diharapkan akan ditandatangani pada bulan September.

Sumber Vatikan mengatakan kepada America – sebuah media milik Yesuit-  kesepakatan itu akan ditandatangani di Beijing sebelum akhir September tetapi laporan itu mengatakan teks perjanjian itu tidak akan dipublikasikan bahkan setelah penandatanganan.

Delegasi Takhta Suci akan melakukan perjalanan ke Beijing untuk penandatanganan “terobosan bersejarah,” kata laporan tersebut pada 18 September.

Sumber itu mengatakan perjanjian itu bersifat sementara dan meskipun Takhta Suci mengakui tidak terlalu menyukainya, tetapi itu adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk membuka “pintu  mengembangkan dialog yang membangun dan erat dengan negara adidaya baru tersebut.”

Menurut laporan itu, perjanjian hanya berhubungan dengan pencalonan para uskup. Calon akan dipilih di tingkat keuskupan melalui sistem pemilihan demokratis, dan hasil pemilihan ini akan dikirim ke otoritas Beijing untuk diperiksa dan kemudian menyerahkan nama kandidat melalui saluran diplomatik ke Takhta Suci.

Takhta Suci akan melakukan penyelidikan sendiri terhadap kandidat sebelum paus menyetujui atau menjalankan hak vetonya, kata laporan itu.

Laporan itu mengatakan bahwa jika paus menyetujui kandidat, proses akan berlanjut. Jika tidak, “kedua belah pihak akan terlibat dalam dialog, dan Beijing pada akhirnya  diharapkan  mengirimkan nama kandidat lain.”

Paus akan memiliki kata akhir tentang penunjukan uskup di Cina, kata laporan itu.

Laporan itu juga mengatakan  “Takhta Suci, sebagai tanggapan atas tuntutan Beijing, menegaskan bahwa Paus Fransiskus akan mengakui ketujuh uskup Cina yang tidak sah itu.”

Tujuh orang yang disebut para uskup terlarang, yang tidak disebutkan namanya oleh Paus, adalah Liu Xinhong dari Anhui dan Lei Shiyin dari Leshan, yang keduanya diduga memiliki pacar, serta Huang Bingzhan dari Shantou, Zhan Silu dari Mindong, Yue Fusheng dari Heilongjiang, Ma Yinglin dari Kunming dan Guo Jincai dari Chengde.

Lei, Yue, dan Huang telah diekskomunikasi. Ketiganya sebelumnya meminta rekonsiliasi dengan paus.

“Keputusan paus untuk mengakui ketujuh uskup itu diterima dengan baik oleh pihak berwenang Cina; membuka jalan menuju keinginan Beijing untuk menandatangani perjanjian dengan Takhta Suci. Keputusan itu, diambil di tingkat tertinggi, dikomunikasikan ke Vatikan lebih dari dua minggu lalu,” kata laporan itu.

Banyak umat Katolik di daratan mengatakan mereka percaya itu akan menjadi perjanjian sementara untuk dua tahun.

Seorang imam Gereja terbuka menyatakan dukungan untuk kesepakatan tersebut karena Takhta Suci dapat secara langsung menyampaikan informasi dan secara langsung mengelola para imam di Cina sehingga Gereja  dapat distandardisasi dan dinormalkan.

Namun, Gereja Katolik bawah tanah mengatakan kepada ucanews.com bahwa perjanjian tersebut hanya mencapai konsensus mengenai penunjukan uskup tetapi tidak akan membantu meringankan penindasan terhadap agama Cina.

Sebuah sumber di provinsi Sichuan mengatakan kepada ucanews.com bahwa Gereja pasti akan menyerah dan memilih salah satu dari dua pilihan yang sulit. Dia percaya bahwa sanksi terhadap para uskup yang tidak sah “adalah hak istimewa paus dan kita hanya bisa patuh.”

Seorang peneliti mengatakan kepada ucanews.com bahwa perjanjian tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 36 konstitusi Tiongkok yang menetapkan bahwa badan-badan keagamaan dan urusan agama tidak tunduk pada dominasi asing.

Peneliti juga mengatakan perjanjian itu bertentangan dengan Cinaisasi agama yang dipromosikan oleh Presiden Xi Jinping. “Itu malah memberitahu semua orang bahwa Cinaisasi hanyalah sebuah lelucon.”

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, uskup emeritus Hong Kong, mengatakan kepada jaringan berita Bloomberg bahwa perjanjian itu adalah “rencana” yang akan membawa konsekuensi tragis dan jangka panjang tidak hanya bagi Gereja Katolik di Cina tetapi juga bagi seluruh Gereja.

Dia juga mengatakan perjanjian itu dapat menghapus rintangan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Beijing tetapi mungkin akan menimbulkan perpecahan di antara umat beragama setempat.

America melaporkan bahwa pada akhir Desember 2017, ada 65 uskup komunitas Gereja terbuka yang diakui oleh otoritas Cina dan 36 komunitas bawah tanah yang tidak memiliki pengakuan resmi. Beberapa telah meninggal.

Laporan itu mengatakan masih ada banyak pertanyaan termasuk situasi uskup bawah tanah dan komunitas mereka; status konferensi para uskup Cina (tidak diakui oleh Vatikan  karena hanya para uskup yang disetujui oleh Beijing yang boleh bergabung); jumlah keuskupan di Cina (Vatikan mengklaim ada 144, termasuk 32 vikariat atau prefektur, sementara Beijing bersikeras ada 96); dan kemungkinan bagi para uskup Cina untuk secara bebas mengunjungi Takhta Suci dan bagi para pejabat Vatikan untuk mengunjungi Cina.

Takhta Suci berharap untuk meyakinkan Beijing untuk mengakui para uskup bawah tanah untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina dan membuka cara lain bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi.